Yang Digaji untuk Sekadar Pakai Baju Dinas

·
Yang Digaji untuk Sekadar Pakai Baju Dinas
Gedung kantor Kesbangpolinmas Pidie. Dok. sinarpidie.co.

sinarpidie.co--Belanja bahan bakar minyak (BBM) untuk para pejabat eselon pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  (Kesbangpol) Pidie Rp 137.280.000 pada tahun anggaran 2019: 8 liter per hari untuk pejabat Eselon II, 5 liter per hari untuk pejabat eselon III, dan 3 liter untuk pejabat eselon IV.

Terdapat satu pejabat Eselon II pada badan ini, yakni kepala badan. Lalu, terdapat empat eselon III, yaitu sekretaris, Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Konflik dan Wasnas, Kabid Poldagri, dan Kabid Bina Ideologi, Wasbang, dan Ketahanan Eksosbud.

Selanjutnya, terdapat sembilan pejabat eselon IV atau kepala sub-bidang atau bagian: Kasubbag Program dan Pelaporan, Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan, Kasubbag TU, Kasubbid Penanganan Konflik, Kasubbid Kewaspadaan Dini dan Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis, Kasubbid Organisasi Politik, Kasubbid Ormas, Kasubbid ketahanan Ekososbud, dan Kasubbid Wasbang.

Selain anggaran BBM kendaraan dinas dari rumah ke kantor dan dari kantor ke rumah, saat para pejabat ini melaksanakan kegiatan, yang juga terdapat honorarium kegiatan di dalamnya, baik di dalam daerah maupun di luar daerah, terdapat pula anggaran perjalanan dinas untuk setiap kegiatan tersebut.

Perjalanan dinas dalam daerah untuk pemantapan wawasan kebangsaan dan internalisasi ideologi bangsa Rp 41.950.000, perjalanan dinas dalam daerah sosialisasi, penyuluhan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) Rp 31.280.000, perjalanan dinas dalam daerah sosialisasi penyuluhan hukum tentang bahaya radikalisme dan terorisme bagi masyarakat Rp 10.500.000, perjalanan dinas sosialisasi peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai pemilihan umum Rp 11.200.000, perjalanan dinas dalam daerah untuk rapat-rapat konsultasi dan koordinasi Rp 187.700.000. Perjalanan dinas dalam daerah operasional tim terpadu penanganan keamanan dalam negeri Rp 35.900.000, dan perjalanan dinas dalam daerah operasional tim kewaspadaan dini pemerintah daerah Rp 7.000.000, perjalanan dinas dalam daerah untuk penguatan kapasitas masyarakat dalam berpolitik Rp 8.400.000, perjalanan dinas dalam daerah pemantapan kapasitas organisasi kemasyarakatan (ORMAS) Rp 41.650.000, dan perjalanan dinas dalam daerah tim desk dukungan tahapan Pemilu Legislatif dan Pilpres tahun 2019 Rp 20.400.000.

Untuk perjalanan dinas ke luar daerah, antara lain, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp 211.574.000, perjalanan dinas ke luar daerah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Rp 58.480.000, perjalanan dinas ke luar daerah tim desk dukungan tahapan pemilu legislatif dan pilpres tahun 2019 Rp 12.946.000, perjalan dinas ke luar daerah operasional tim terpadu penanganan keamanan dalam negeri Rp 41.184.000, perjalanan dinas ke luar daerah operasional tim kewaspadaan dini pemerintah daerah Rp 25.584.000, pemantapan kapasitas organisasi kemasyarakatan (ORMAS) Rp 21.492.000.

Baca juga:

Selain gaji pokok, tunjangan, dan uang lembur, tambahan penghasilan PNS (TTP) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Zulfikar Yacob Rp 60 juta untuk tahun 2019. Sekretaris, Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Konflik dan Wasnas, Kabid Poldagri, dan Kabid Bina Ideologi, Wasbang, dan Ketahanan Eksosbud masing-masing juga memperoleh TTP tersebut dengan nilai bervariasi tergantung golongan.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pidie Zulfikar Yacob yang dikonfirmasi sinarpidie.co, Selasa, 31 Desember 2019, tidak menjawab pertanyaan yang diajukan. Dihubungi via telepon selular, ia juga tak menjawab panggilan tersebut.

Apakah anggaran tersebut berbanding lurus dengan kinerja badan ini? Pada akhir 2018, dua gampong di Kecamatan Muara Tiga, Pidie, Ujong Pie dan Sagoe, saling bertikai karena tapal batas gampong. Tak terlihat keterlibatan dan paran badan ini baik untuk pencegahan atau mitigasi konflik maupun rekonsiliasi pascakejadian. Dalam konflik sosial di Mantak Tari Simpang Tiga, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  sejak Februari hingga September 2019 pun, diam seribu bahasa. Untuk Pemilu, meskipun pos anggaran sekira Rp 300 juta dianggarkan untuk kegiatan desk Pemilu 2019, desk tersebut sama sekali tak memiliki data hasil perolehan suara Pemilu yang bisa dijadikan rujukan, kecuali menunggu hasil penghitungan dan rekapitulasi berjenjang yang dilakukan lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu di Pidie. []

Komentar

Loading...