Warga Tolak Nilai Harga Tanah Pembangunan Jembatan Kembar Panteraja

·
Warga Tolak Nilai Harga Tanah Pembangunan Jembatan Kembar Panteraja
Sejumlah pemilik lahan di lokasi pembangunan jembatan kembar Kreung Pante Raja, Pidie Jaya, menolak harga lahan dan bangunan yang ditetapkan pemerintah. Warga tersebut melakukan aksi protes dengan membentangkan spanduk di lokasi pembangunan jembatan, Selasa, 24 September 2020 sore. (sinarpidie.co/M Rizal).

sinarpidie.co— Sejumlah pemilik lahan di lokasi pembangunan jembatan kembar Kreung Pante Raja, Pidie Jaya, menolak harga lahan dan bangunan yang ditetapkan pemerintah. Warga tersebut melakukan aksi protes dengan membentangkan spanduk di lokasi pembangunan jembatan tersebut, Selasa, 24 September 2020 sore.

"Kami mau menjual atau melepaskan hak atas tanah kami jika harganya sesuai dan tidak merugikan kami. Kami akan melepaskan tanah kami jika harganya sebesar Rp 3.000.000 per meter," kata Hj Jumiati, salah satu pemilik lahan serta ruko yang terkena pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan tersebut.

Dari dokumen yang diperlihatkan pada sinarpidie.co, harga tanah di sana dinilai Rp 1.769.000 per meter dan harga bangunan dinilai Rp 3.351.000 per meter. "Jelas sangat merugikan kami. Apalagi toko saya tiga lantai dan ada sarang walet," ujar Azhari, salah seorang pemilik tanah dan ruko lainnya.

Iswandi M Yahya, yang juga pemilik lahan di lokasi pembangunan jembatan duplikat yang menelan anggaran senilai Rp 34 miliar itu, mengancam akan memblokir akses masuk ke lokasi jembatan yang saat ini sedang dibangun itu. “Tanah saya belum dibayar tapi sudah digunakan untuk pembangunan jembatan. Jangankan pembayaran, untuk harganya saja belum jelas. Kalau berlarut-larut tidak tertutup kemungkinan akan saya blokir lahan saya," katanya.

Kabag Pemerintahan Setdakab Pidie Jaya, Muslem Khadri, Rabu, 23 September 2020 pada sinarpidie.co, mengatakan posisi pihaknya dalam hal ini hanyalah sebagai fasilitator karena pihak yang menilai harga tanah dan bangunan adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) setelah Badan Pertanahan Nasional (BPN) merampungkan pengukuran dan peta bidang tanah.

“Yang melakukan pembayaran adalah Balai Pelaksaan Jalan Nasional  (BPJN) I Aceh. Diungkapkan untuk harga tanah saja yang paling tinggi Rp 1,5 juta per meter. Di Pidie Jaya belum ada harga tanah yang nilai Rp 3 juta per meter," sebut Muslim.

Dari 14 pemilik lahan yang terdiri dari 29 persil lahan yang terkena pembebasan, katanya, sekitar 50 persen di antaranya telah setuju dengan harga yang ditetapkan. “Jika masih ada pemilik lahan yang tidak menerima harga yang ditetapkan ini, jalan akhirnya akan dititipkan di pengadilan," ujar Muslim.

Diberitakan sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum  Pidie Jaya Rizal Fikar ST pada sinarpidie.co Kamis, 11 Juni 2020 lalu, mengatakan pembangunan jembatan duplikasi (kembar) di Kecamatan Panteraja dilaksanakan Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) I Banda Aceh dengan total anggaran, baik untuk pembangunan jembatan maupun pembebasan lahan serta bangunan milik masyarakat, Rp 40 miliar. []

Loading...