Lingkungan

Warga Sanggah Rencana Izin Galian C di DAS Beuracan

·
Warga Sanggah Rencana Izin Galian C di DAS Beuracan
Kreung Beuracan. (sinarpidie.co/M Rizal).

sinarpidie.co –Masyarakat Kemukiman Beuracan, Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya, menolak rencana penerbitan izin eksplorasi usaha pertambangan (IUP) mineral bukan logam dan batuan jenis pasir serta batu atau galian C di Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Beuracan. Imum Mukim Beuracan Teungku Syamsuddin telah melayangkan surat sanggahan untuk izin usaha penambangan galian C, yang ditujukan kepada kepada Bupati Pidie Jaya, dengan nomor 013/Brc/2020.

Teungku Syamsuddin mengatakan sanggahan tersebut dilakukan untuk mencegah dampak kerusakan irigasi DI Beuracan, DI Panton Pupu, DI Teuraceu, dan DI Alue Demam, yang akan menyebabkan kekurangan debit air pada irigasi-irigasi tersebut sehingga sawah seluas lebih kurang 1200 hektare di Kecamatan Meureudu dan Trienggadeng tidak bisa dialiri air dengan sempurna. 

"Pengalaman masa lalu adalah pembelajaran bagi kita. Gara-gara dibuka galian C telah roboh jembatan gantung menuju Gampong Lampoh Lada. Telah amblas tebing Irigasi Beuracan, telah hancur irigasi Panton Pupu, dan banyak dinding pengamanan tebing sungai rusak karena dikikis sungai saat banjir, " kata Imum Mukim Beuracan Teungku Syamsuddin pada sinarpidie.co Jumat, 20 Maret 2020.

Teungku Syamsuddin juga memperkirakan jika galian C tersebut beroperasi maka lahan pertanian dan perkebunan warga  di sekitar DAS Beuracan akan rusak akibat erosi.

"Kita tahu dari galian C menambah PAD, tapi kehancuran jauh lebih besar ketimbang PAD," ujarnya 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan Pidie Jaya Syukri Itam mengatakan pihaknya belum mengeluarkan rekomendasi untuk izin usaha pertambangan (IUP) mineral bukan logam jenis pasir dan batu tersebut.

Kata dia, alur rekomendasi perizinan usaha pertambangan (IUP) mineral bukan logam jenis pasir dan batu berjenjang dari keuchik, camat lalu pada bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pidie Jaya.

“DPMPTSP terlebih dahulu meminta rekom dari bidang tata ruang dan pengairan di PU PR menyangkut kesesuaian tata ruang. Setelah keluar rekom dari PU baru ke LH. Baru selanjutnya LH meninjau apakah berdampak terhadap lingkungan dan membahayakan masyarakat sebagai pertimbangan rekomendasi izin. Jadi,  usulan rekomendasi dari LH belum masuk sampai hari ini,” kata Syukri Itam. “Surat penolakan dari masyarakat sudah kita terima.”

Baca juga:

Apa yang disebutkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan Pidie Jaya senada dengan yang dikatakan Kepala Bidang (Kabid) Mineral dan Batu Bara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Said Faisal ST MT. Kata dia, setiap rekomendasi, termasuk izin lingkungan untuk kegiatan pertambangan mineral bukan logam dalam kabupaten—sebelum izin dikeluarkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (DPMPTSP Aceh) berdasarkan rekomendasi dari Dinas ESDM Aceh—ada pada dinas teknis di kabupaten atau kota. “Kami belum menerima rekomendasi dari Bupati Pidie Jaya melalui DPMPTSP Pidie Jaya untuk usulan izin tersebut,” kata Said Faisal ST MT.

Kata Said Faisal, jika Bupati Pidie Jaya melalui DPMPTSP Pidie Jaya mengeluarkan rekomendasi untuk izin eksplorasi usaha pertambangan mineral bukan logam jenis batu dan pasir di DAS Beuracan maka pihaknya tidak dapat menolak rekomendasi tersebut. “Kami tidak bisa tidak menindaklanjuti rekom tersebut karena semuanya sudah dimulai berjenjang dari bawah,” kata dia.

Jika wilayah usaha izin pertambangan (WUIP) terletak di DAS, saat meningkatkan status dari izin eksplorasi ke izin operasi produksi (OP) atau eksploitasi, pemegang izin harus melampirkan rekomendasi dari Badan Wilayah Sungai. “Izin eksplorasi selama enam bulan atau bisa diperpanjang selama satu tahun. Begitu ingin meningkatkan status ke izin eksploitasi maka harus ada rekom dari Badan Wilayah Sungai,” tutupnya.

Sementara, Kepala DPMPTSP Pidie Jaya Dahlan SE belum bisa dikonfirmasi hingga berita ini diturunkan. []

Komentar

Loading...