Lingkungan

WALHI Aceh: Penerbitan Izin PT. EMM Cacat Prosedur

·
WALHI Aceh: Penerbitan Izin PT. EMM Cacat Prosedur
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh Muhammad Nur. (sinarpidie.co/Firdaus).

sinarpidie.co--Proses perizinan PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) yang telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi melalui SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Nomor 66/I/IUP/PMA/2017 tertanggal 19 Desember 2017 dengan luas area izin 10.000 hektare di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah untuk jangka waktu 20 tahun diduga cacat prosedur.

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh Muhammad Nur dalam keterangan tertulis yang diterima sinarpidie.co, Rabu, 19 Desember 2018.

“Hasil overlay (sistem informasi geografis-red) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, areal IUP PT. EMM dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Aceh skala 1:250.000 sesuai lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.103/MenLHK-II/2015 tanggal 2 April 2015, areal IUP PT. EMM berada pada Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 6.019 ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 3.981 hektare,” kata Muhammad Nur.

Berdasarkan data perkembangan penggunaan kawasan hutan di Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, PT. EMM tak tertera dalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan tidak mengajukan permohonan IPPKH.

Dikatakannya lagi, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2015, mengatur, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan dengan pola pertambangan bawah tanah,” sebutnya.

Kekhususan Aceh

Dalam konteks kekhususan Aceh, kata Muhammad Nur, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan juga mengatur, Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pembangunan strategis bagi publik di mana pembangunan tersebut tidak dapat dielakkan.

“Pemberian izin penggunaan kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dilakukan melalui izin pinjam kawasan hutan yang dikeluarkan oleh gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Dinas dan dilaporkan kepada DPRA,” kata dia. “Sesuai dengan Pasal 134 Ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebelum memperoleh izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

WALHI Aceh bersama masyarakat Beutong Ateuh Banggala melakukan aksi damai menolak PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM). Sumber foto: WALHI Aceh.

Lebih tegas, kata Muhammad Nur, Pasal 50 ayat 3 huruf g jo. Pasal 38 ayat 3 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur, setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa melalui pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

“Maka sesuai dengan Pasal 119 UU Minerba, Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dapat dicabut oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya karena alasan pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan,” kata dia. “Dalam kasus izin pertambangan oleh PT. EMM yang telah mendapatkan penolakan dari berbagai elemen di Aceh, termasuk gugatan hukum oleh masyarakat dan WALHI Aceh, sudah seharusnya Kepala BKPM RI mencabut dan membatalkan IUP Operasi Produksi PT. EMM.”

Plt Gubernur Aceh diminta cabut izin PT. EMM

Begitu pula halnya Gubernur Aceh yang telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk merekomendasikan pencabutan izin tersebut. Pihaknya mendesak Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah segera mungkin menindaklanjuti hasil paripurna DPR Aceh yang meminta kepada Pemerintah Aceh untuk membentuk tim khusus yang melibatkan DPRA untuk melakukan upaya hukum terhadap izin usaha pertambangan operasi produksi yang dikeluarkan oleh BKPM RI Nomor 66/1/IUP/PMA/2017 tanggal 19 Desember 2017.

“Karena sampai hari ini, Plt Gubernur atas nama Pemerintah Aceh belum melakukan upaya konkrit untuk menindaklanjuti mandat paripurna tersebut,” tutupnya.

Puluhan mahasiswa, pemuda dan sejumlah aktivis LSM yang tergabung dalam Korp Barisan Pemuda Aceh atau BPA melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Aceh, di Banda Aceh, Senin, 10 Desember 2018, bertepatan dengan peringatan hari HAM Se-dunia. Selain meminta penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu di Aceh, para demonstran juga meminta Pemerintah Aceh untuk mencegah terjadinya ketimpangan pemanfaatan sumber daya alam di Aceh karena hal ini akan memicu terjadinya pelanggaran HAM baru di Aceh. (sinarpidie.co/Syahrul).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Ir Sahrial mengatakan hal yang sama. Pihaknya, sebut Ir sahrial, tidak merekomendasikan izin lingkungan untuk PT. EMM.

“Pemerintah provinsi tidak mengeluarkan rekomendasi apa pun. Dalam dokumen AMDAL, PT. EMM semula menerakan luas lahannya sekitar 3.500 hektare. Itu semula dikaji dan dinilai oleh Tim Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Nagan Raya. Namun, izin yang diterbitkan oleh BKPM justru 10.000 hektare di mana sebagian besar berada di kawasan hutan lindung. Hutan lindung ini secara administratif, sebagian besar masuk ke Kabupaten Nagan Raya dan sebagian kecil masuk Aceh Tengah,” kata Ir Sahrial via telepon selular, Sabtu, 22 Desember 2018.

Baca juga:

Di lain pihak, Kepala Teknik Tambang (KTT) PT EMM Herbert Simatupang, sebagaimana dilansir dari portalsatu.com, Selasa, 18 September 2018, mengatakan, pihaknya telah mengantongi izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Dilansir dari bisnis.com, Kamis28 Juni 2018, Asiamet Resources Limited, sebuah perusahaan asal Australia, meningkatkan kepemilikan tidak langsungnya atas PT. EMM untuk menggarap proyek Beutong di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, dari 40% menjadi 80%. Nilai transaksi untuk meningkatkan kepemilikan tersebut sebesar A$4,375 juta, sedangkan sisa 20% saham PT. EMM dimiliki oleh PT. Media Mining Resource (MMR). []

Komentar

Loading...