Lingkungan

WALHI Aceh: Keputusan Gubernur Menutup Informasi tentang Tambang Mengangkangi Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi

·
WALHI Aceh: Keputusan Gubernur Menutup Informasi tentang Tambang Mengangkangi Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh M Nur. (sinarpidie.co/Firdaus).

sinarpidie.co--Surat Keputusan Gubernur nomor 065/962/2018 tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Aceh telah menutup ruang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemajuan lingkungan hidup.

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh M Nur melalui keterangan tertulis yang diterima sinarpidie.co, Jumat, 23 November 2018.

“Keputusan Gubernur tersebut membuka peluang bagi siapa saja untuk merusak lingkungan hidup di Aceh karena surat keputusan tersebut membatasi masyarakat dalam rangka berpartisipasi dalam rangka menjaga lingkungan hidup. Sehingga aturan yang diberlakukan juga bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,” kata Direktur Eksekutif WALHI Aceh M Nur, 

Di lain sisi, kata dia lagi, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 10 menyebutkan, Penetapan Wilayah Pertambagan (WP) dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab.

“Juga secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan,” sebutnya, menguraikan.

Dengan kata lain, sebutnya, keputusan gubernur tersebut mengabaikan aturan yang lebih tinggi, sehingga ianya cacat formil dan cacat prosedur.

“Selain itu juga Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya,” ungkapnya.

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, kata dia melanjutkan, mengamanahkan, pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat. Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain,” kata dia lagi. "Kemudian pasal Pasal 68 Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup."

Dia juga menegaskan, semangat lahirnya Undang-Undang 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan membuka ruang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan di Aceh.

“Dengan lahirnya Keputusan Gubernur tersebut juga mengabaikan apa yang termaktub dalam undang-undang tersebut.  Dan WALHI Aceh siap melakukan gugatan hukum terhadap Keputusan Gubernur Aceh No 065/962/2018 tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Aceh,” tutupnya.

Untuk informasi sumber daya alam yang kecualikan sebagaimana termaktub dalam Keputusan Gubernur nomor 065/962/2018 tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Aceh ialah: data potensi, kualitas, dan komoditas tambang; koordinat dan peta WIUP, data pemegang saham perusahaan, data pemboran, data cadangan mineral dan batu bara, data perencanaan tambang, data areal proyek, data kelayakan ekonomi tambang, data lahan terbuka, data kelayakan teknis tambang, data bahan peledak, dan data potensi sumber daya mineral.

Baca juga:

Selain terindikasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebelumnya, Komisi Informasi Aceh (KIA) dan Komisi Informasi Pusat, dalam pelbagai sengketa informasi publik yang ditangani, juga telah memutuskan bahwa data-data tersebut merupakan informasi atau data terbuka.

Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memperkenalkan atau mengakui adanya yurisprudensi putusan sengketa informasi. Pasal 11 ayat (2) UU KIP menyatakan: Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik. Pasal 11 ayat (2) UU KIP ini memberikan ruang bagi Komisi Informasi untuk membangun kesatuan hukum dan konsistensi putusan sengketa informasi terhadap informasi-informasi yang telah diputus terbuka oleh Komisi Informasi dan pengadilan.

Di samping itu, sejumlah Komisi Informasi lain di tingkat provinsi di Indonesia juga telah mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa dokumen atau informasi yang diklaim dikecualikan dalam Keputusan Gubernur nomor 065/962/2018 merupakan informasi terbuka. []

Komentar

Loading...