Wakil Bupati Pidie Klaim Perubahan Qanun Retribusi Pelayanan Kesehatan sudah Diusulkan Berkali-Kali, Kabag Hukum: tak Masuk Proleg tahun Ini

·
Wakil Bupati Pidie Klaim Perubahan Qanun Retribusi Pelayanan Kesehatan sudah Diusulkan Berkali-Kali, Kabag Hukum: tak Masuk Proleg tahun Ini
Kolase Perbup dan Perdir. Dok. sinarpidie.co.

sinarpidie.co - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie dipastikan tak mengusulkan Perubahan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2021. Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setdakab Pidie, Ibrahim SH, mengatakan daftar rancangan qanun (raqan) yang diusulkan ke dalam Prolegda tahun ini merupakan raqan-raqan yang sebelumnya telah diusulkan dalam Prolegda 2020. "Qanun retribusi pelayanan kesehatan tidak masuk. Kita tuntaskan raqan-raqan tahun 2020 terlebih dahulu," katanya, Kamis, 18 Maret 2021.

Tahun lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie mengusulkan sembilan rancangan qanun (raqan) dalam program legislasi daerah (Prolegda) 2020, sedangkan DPRK Pidie mengajukan dua raqan. Namun, hanya tiga raqan usulan Pemkab Pidie yang dibahas dan disahkan tahun lalu.

Ketiga raqan tersebut adalah Raqan tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie, Raqan Perubahan atas Qanun kabupaten Pidie nomor 26 tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan Raqan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Krueng Baro.

Hal ini bertentangan dengan pernyataan Wakil Bupati, Fadhlullah TM Daud, saat ditanyai sinarpidie.co terkait belum diubahnya Qanun Kabupaten Pidie Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan atau belum diterbitkannya qanun yang mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan RSUD TCD meski rumah sakit ini telah ditetapkan sebagai BLUD penuh pada 2012 silam, usai pelantikan pejabat eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie, Senin, 15 Maret 2021 di Pendopo Bupati Pidie. "Perubahan qanun tersebut sudah berkali-kali kita usulkan,” kata Fadhlullah TM Daud.

Perbup tentang Remunerasi RSUD

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setdakab Pidie, Ibrahim SH, enggan mengomentari lebih jauh terkait keabsahaan Peraturan Bupati (Perbup) Pidie Nomor: 15 tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie. "Kami hanya melihat konsiderans saja. Kalau materi sebuah Perbup, yang lebih tahu SKPK terkait yang mengusulkan Perbup tersebut," sebut Ibrahim.

Diberitakan sebelumnya, remunerasi dari jasa pelayanan (Jaspel), yang dibagikan pada pegawai di RSUD Teungku Chik Ditiro Sigli sejak November 2019 mengacu pada Peraturan Direktur (Perdir) RSUD TCD Sigli Nomor: 445/647/Perdir/XI/2019 tentang Sistem Penilaian Kinerja dalam Remunerasi pada RSUD TCD Sigli meski Peraturan Bupati (Perbup) Pidie Nomor: 15 tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie baru ditetapkan pada 15 April 2020.

Pasal 15 ayat 1 Peraturan Bupati (Perbup) Pidie Nomor: 15 tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie, berbunyi: pengelola rumah sakit berkewajiban menyediakan alokasi dana sebesar 40-50 persen dari pendapatan BLUD untuk belanja pegawai rumah sakit yang dianggarkan melalui anggaran rumah sakit di dalam Rencana Bisnis Anggaran atau RBA.

Baca juga:

Tak jelas pendapatan BLUD yang mana yang dimaksud dan dibagikan 40-50 persen untuk belanja pegawai, sebab sumber pendapatan BLUD terdiri dari jasa pelayanan (jaspel), hibah, APBD, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Selain tak mematok persentase yang jelas dan tidak mencantumkan jenis pendapatan yang mana yang alokasikan untuk remunerasi pegawai, Perbup tersebut juga tidak mengatur pendapatan dalam perolehan selama kurun waktu berapa lama yang dihitung dalam persentase.

Kepala Bidang (Kabid) Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan (BPKK) Pidie, yang juga ditunjuk sebagai salah seorang anggota Dewan Pengawas (Dewas) RSUD TCD, Fadhil SSos, mengatakan sumber pendapatan BLUD yang digunakan untuk remunerasi pegawai adalah pendapatan dari jasa pelayanan (Jaspel). "Pendapatan yang bersumber dari APBK dan APBN mengikuti ketentuan APBK dan APBN," katanya, Rabu, 10 Maret 2021. 

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur (Unigha) Sigli, Umar Mahdi, dalam artikelnya "Kedudukan Peraturan Pejabat Tata Usaha Negara  dalam Perspektif Gesetzgebungslehre dan Gesetzgebungstheorie", menerangkan Peraturan Direktur (Perdir) RSUD TCD Sigli Nomor: 445/647/Perdir/XI/2019 tentang Sistem Penilaian Kinerja dalam Remunerasi pada RSUD TCD Sigli yang merujuk pada Peraturan Bupati (Perbup) Pidie Nomor: 15 tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie yang belum lahir saat Perdir tersebut ditetapkan dapat menjadi bumerang bagi si pemegang wewenang delegasi serta dapat menimbulkan resiko (hazardous) yang dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang berdasarkan kewenangan delegasi tersebut.

"Apabila pengaturan yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara (Direktur RSUD TCD-red) telah melampaui wewenang atau menjadikan landasan pengaturan pada ketentuan yang belum lahir, di sini telah terjadi cacat wewenang, cacat prosedur, dan cacat substansi di dalam penyusunan dan penetapan," tulis Umar Mahdi. []

Reporter: Candra Saymima dan Firdaus

Loading...