Wajah Pidie pada 2020 dengan sejumlah Bidang DAK Fisik yang Kosong

·
Wajah Pidie pada 2020 dengan sejumlah Bidang DAK Fisik yang Kosong
Pengadaan bangunan air bersih dengan membuat sumur bor air tanah di Gampong Usi Masjid, Kecamatan Mutiara Timur, Pidie, yang dibangun pada 2018 lalu. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co— Persentase penduduk Pidie yang memiliki akses air minum yang layak sebesar 59,3 persen, penyelenggara air minum yang memenuhi syarat kesehatan 0 persen, dan penduduk yang memiliki akses sanitasi yang layak 21,0 persen. Data tersebut dikutip dari Profil Kesehatan Kabupaten Pidie 2017 yang diterbitkan Dinas Kesehatan Pidie dengan sumber data menurut kecamatan dan Puskesmas di Pidie tahun 2015.  Di samping itu, dikutip dari laman Direktorat Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan pada 2019, dari 7913 sarana air minum di Pidie hanya 353 sarana yang diawasi atau 4,5 persen.

Untuk mendukung layanan akses terhadap air minum yang layak atau kabupaten/kota dengan akses lebih rendah dari tingkat akses air minum nasional (<72,04 persen) maka Pemerintah Pusat, melalui salah satu dana transfer, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Regular Bidang Air Minum, menggelontorkan dana untuk hal itu. Di samping itu, ada pula DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum di lokasi kota prioritas percepatan penanganan kumuh Kementerian PU PR dan desa-desa pelaksana Pamsimas.

Alokasi DAK Fisik untuk air minum di Pidie pada tahun anggaran 2020 mendatang turun. Sebab, Pidie tahun depan hanya memperoleh DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum  Rp 3.322.830.000, sedangkan DAK Fisik Regular Bidang Air Minum tahun 2020 Rp 0. Padahal, tahun sebelumnya, Pidie mendapatkan alokasi DAK Fisik Regular Bidang Air Minum Rp 2.629.123.000 dan DAK Fisik  Penugasan Air Minum tahun 2019 Rp  3.583.638.000 atau total senilai Rp 6.212.761.000.

Kepala Bidang (Kabid) Sanitasi dan Air Bersih pada Dinas Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman (Perkim) Pidie Ir Syukri mengatakan, pihaknya mengusulkan DAK Fisik Regular dan Penugasan Bidang Air Minum untuk tahun anggaran 2020 melalui aplikasi krisna atau krisna.systems.

“Untuk 2020 kita masukkan lewat krisna melalui Bappeda. Setiap usulan kan begitu. DAK sekarang sistemnya model online. Kita usul terus diverifikasi oleh Bappenas dan Kementerian. Ada kami usul. Saya pikir tidak kosong,” kata Ir Syukri pada sinarpidie.co, Jumat, 4 Oktober 2019.

Sejumlah DAK Fisik kosong

Pada 2020 mendatang Pidie juga sama sekali tak memperoleh DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar dan DAK Fisik Penugasan Bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM). Padahal, pada tahun 2019, Pidie memperoleh Rp 4.409.499.000 DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar.

Kepala Bidang Perdagangan pada Disperindagkop dan UKM Pidie, Idham, mengatakan, pihaknya telah mengusulkan program-program DAK Bidang Pasar pada kementerian. “Namun, keputusannya di kementerian,” kata dia, Jumat, 4 Oktober 2019.

Sejak 2019, Pidie juga tak mendapat suntikan DAK Fisik Bidang Industri Kecil Menengah (IKM) karena serapan anggaran DAK bidang tersebut pada tahun 2018 nol persen.

“Tahun 2018, DAK IKM dengan pagu Rp 2 M gagal tender. Pengadaan mesin peralatan rumah kemasan,” Kepala Bidang (Kabid) Perindustrian pada Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM Pidie, Dra Mardaini pada sinarpidie.co, pada 14 Februari 2019 lalu.

DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata Pidie tahun 2020 juga kosong dan pada tahun 2019 juga demikian. Pada 2018, Pidie pernah mendapatkan DAK Fisik Regular Bidang Pariwisata Rp  1.462.000.000.

Nasib DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup pada 2020 juga sama, yaitu Rp 0. Padahal, pada 2019 Pidie pernah mendapat alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup senilai Rp 753.310.000.

Kepala Bappeda Pidie M Ridha SSos MSi mengatakan, kekosongan alokasi sejumlah bidang DAK Fisik untuk Pidie pada 2020 karena ada tahapan yang terpangkas agar pengesahan APBN 2020 terkejar.

“Dalam aplikasi krisna proses belum sampai pada RK atau rencana kegiatan. Dulunya, tahapannya ada sinkronisasi, lalu daerah mengusulkan usulan rencana kegiatan atau URK, rencana kegiatan atau RK, sampai keluar pagu, baru kemudian keluar PMK dan Perpres. Bisa saja setelah pelantikan presiden ada PMK Perubahan, jadi bisa terisi kembali,” kata dia, Jumat, 4 Oktober 2019.

Informasi yang dihimpun sinarpidie.co, pada 24 April 2019, Menteri Keuangan melalui surat nomor S-13/MK.7/2019 telah menyampaikan pedoman penyusunan dan penyampaian usulan DAK Fisik tahun anggaran 2020 kepada gubernur dan bupati/walikota se-Indonesia. []

Reporter: Firdaus dan Candra Saymima

Komentar

Loading...