Verivali Keabsahan Ijazah Perangkat Gampong Nihil

·
Verivali Keabsahan Ijazah Perangkat Gampong Nihil
Kantor Dinas Pendidikan Pidie. Dok.sinarpidie.co.

sinarpidie.co--Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur bahwa Sekretaris Desa, Kaur, Kepala Seksi, Kepala Dusun harus mengantongi ijazah minimal SMA atau sederajat. Aturan ini mendorong maraknya praktik penerbitan ijazah bodong baik yang palsu maupun penerbitan ijazah yang tidak memiliki keabsahan setara pendidikan formal.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakemenag) Kabupaten Pidie Fadli SAg, melalui Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Ikhsan SAg, mengatakan jumlah pesantren  atau dayah di Pidie mencapai ratusan dayah.  “Sedangkan yang sudah terdata pada EMIS atau Informasi Data Pokok Pendidikan Islam sebanyak 79 pesantren atau dayah,” kata Ikhsan, Jumat, 21 Februari 2020.

Kata Ikhsan lagi, dari 79 dayah yang telah terdata dalam EMIS, terdapat 29 dayah di Pidie yang memenuhi legalitas untuk mengeluarkan ijazah yang setara dengan ijazah pendidikan formal. Selain 29 dayah tersebut, sebutnya, ijazah yang dikeluarkan dayah-dayah di Pidie lainnya belum setara dengan ijazah pendidikan formal.

“Yang berbadan hukum yayasan pendidikan hanya tiga dayah,” kata Ikhsan lagi.

Di samping itu, Dinas Pendidikan Pidie mencatat hanya sembilan lembaga pendidikan nonformal yang mengantongi izin penyelenggaraan pendidikan dan dapat mengeluarkan ijazah yang setara dengan ijazah pendidikan formal.

Kepala Bidang (Kabid) PAUD dan Pendidikan Non-Formal pada Dinas Pendidikan Pidie, Yusmadi, mengatakan sembilan lembaga pendidikan yang sudah terdaftar dan mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Pidie ialah: PKBM Cahaya Hati, SKB Pidie, PKBM Bina Prestasi, PKBM Putro Aceh, PKBM Maju Bersama, PKBM Harapan Kamoe, PKBM Cahaya Ilmu, Lembaga PKBM Isyrafi, dan PPS Darussalam Lampoh Tuah.

“Kami tidak berhak mengesahkan ijazah, selain yang dikeluarkan sembilan lembaga itu. Bila ditemukan ijazah di luar sembilan lembaga tersebut maka ijazah tersebut illegal,” kata Yusmadi, Jumat, 21 Februari 2020.

Untuk memperoleh ijazah pada pendidikan nonformal, kata Yusmadi lagi, peserta didik harus mendaftarkan diri pada salah satu lembaga tersebut sehingga nama peserta akan tertera dalam buku induk. Peserta didik juga mengikuti proses belajar-mengajar, mengikuti ujian semester, ujian naik kelas hingga mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK).

“Mereka juga harus mengikuti proses pendidikan selama tiga tahun untuk memperoleh ijazah,” kata Yusmadi.

Asisten I Setdakab Pidie Bahrul Walidin mengatakan belum ada satu aturan bagi Pemkab Pidie untuk melakukan verifikasi dan validasi keabsahan ijazah keuchik dan perangkat gampong di Pidie. “Sebab dalam Permendagri Nomor 67 tahun 2017 sudah detail disebutkan ijazah perangkat desa dari SD, SMP hingga SMA harus dilegalisir oleh instansi yang berwenang,” kata Bahrul Walidin, Selasa, 26 Februari 2020. []

Loading...