Editorial

Verifikasi Berkas Bacaleg, Memastikan Masyarakat tak Menjatuhkan Pilihan pada Kaleng Susu Kental Manis tanpa Susu

·
Verifikasi Berkas Bacaleg, Memastikan Masyarakat tak Menjatuhkan Pilihan pada Kaleng Susu Kental Manis tanpa Susu
Sumber ilustrasi: rri.co.id.

Proses verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan bakal calon anggota DPR harus dilakukan secara maksimal oleh para penyelenggara Pemilu. Hal itu tak hanya penting untuk memastikan hak politik masyarakat untuk memilih para wakilnya di DPR tidak dikangkangi sejak peluit politik elektoral ditiup, tapi juga untuk memastikan hadirnya para calon wakil rakyat yang memenuhi standar minimum. Sebagai perumpamaan, pencegahan agar tak terjerumus pada apa yang terjadi pada kasus susu kental manis yang ternyata tak mengandung susu!

Di Pidie, Komisioner Komisi Pemilihan Independen (KIP) periode 2018-2023 belum dilantik dan belum menjalankan tugas mereka di masa-masa krusial ini. Untuk sementara, tugas Komisioner KIP Pidie secara institusi diambil alih oleh KPU RI.

Selain harus memenuhi kelengkapan administrasi pendidikan, sehat badan dan sehat pikiran, para caleg juga dipastikan bukanlah mantan narapidana korupsi. Di samping itu, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, KPU juga melarang mantan napi bandar narkoba dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak mendaftar sebagai caleg.

Di sinilah perlu dipastikan verifikasi benar-benar berjalan sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan. Dalam aturan mainnya, memang Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan pada 12 hingga 21 Agustus. Namun, sekali lagi, perlu keseriusan dari unsur penyelenggara Pemilu itu sendiri dalam melakukan tugas yang satu ini.

Mengulang apa yang menjadi perumpamaan di atas, kasus masyarakat yang teperdaya dengan susu kental manis penuh gula tanpa susu, bisa saja terjadi dalam politik elektoral mendatang: caleg yang seharusnya menjadi calon wakil rakyat, yang akan mewakili suara rakyat untuk melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, justru wujud kongkritnya ialah calon wakil bandar sabu, wakil penjahat anak, dan wakil pencuri uang Negara. []

Loading...