Usaha Penangkaran Burung Walet Ilegal di Pidie Langgeng

·
Usaha Penangkaran Burung Walet Ilegal di Pidie Langgeng
Ruko penangkaran burung walet di Gampong Blok Bengkel, Kecamatan Kota Sigli, Pidie, yang saat ini sedang dibangun. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co-Semua usaha penangkaran burung walet di Pidie ilegal. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Ramli Usman SH mengatakan semenjak berlakunya PP Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, belum ada satu pun penangkar burung walet di Pidie yang mengurus izin tersebut.

“Syarat-syarat mengantongi izin tersebut adalah akta pendirian bagi yang berbadan hukum atau KTP/NPWP bagi perseorangan. Kemudian, rekom keuchik dan rekom camat. Lalu, dokumen lingkungan SPPL atau UKL-UPL, penjelasan kesesuaian tata ruang atau KRK, dan rekomendasi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA,” kata dia, Kamis, 25 Juni 2020.

Hingga saat ini, pihaknya belum bisa memastikan berapa total jumlah usaha tempat penangkaran burung walet di Pidie.

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Safrizal SSTP MEc Dev mengatakan pihaknya hingga saat ini juga belum mengesahkan satu pun dokumen UKL-UPL atau SPPL untuk izin lingkungan penangkaran burung walet di Pidie. “Tidak ada satu pun rekomendasi izin lingkungan dari DLH Pidie untuk usaha tersebut. Salah satu alasannya karena kami belum memiliki alat-alat untuk menilai kelayakan lingkungan untuk usaha tersebut,” kata dia, Rabu, 22 Juni 2020. “Kalau pun ada pengesahan dari Komisi Penilai AMDAL provinsi, kita pasti terima tembusan dokumen tersebut.”

Hal senada disampaikan Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PU PR Pidie Muhammad Khalid. “Belum ada IMB untuk khusus penangkaran burung walet. Dan dalam kawasan perkotaan tidak boleh ada usaha penangkaran burung walet,” kata dia, Rabu, 24 Juni 2020.

Baca juga:

Namun pihaknya belum mendata jumlah ruko, baik ruko tempat penangkaran burung walet yang belum mengantongi IMB maupun bangunan yang belum mengantongi IMB di Pidie. “Kami pun belum pernah menginventarisir data bangunan yang memiliki IMB di Pidie karena secara tupoksi hal itu sudah tidak berada di kami lagi,” kata Muhammad Khalid.

Kepala Satpol PP dan WH Pidie Drs Iskandar Abbas mengatakan pihaknya akan menertibkan bangunan-bangunan tempat penangkaran burung walet ilegal di Pidie sejauh dinas terkait tidak buang badan.

“Kami hanya eksekutor. Selama ini kami juga sedang melakukan pendataan bagi bangunan yang belum memiliki IMB,” kata dia, Kamis, 25 Juni 2020. []

 

Loading...