Sudut pandang

Upaya Kriminalisasi dan Politisasi Kebebasan Berpendapat

·
Upaya Kriminalisasi dan Politisasi Kebebasan Berpendapat
Direktur LBH Banda Aceh Syahrul SH MH

Oleh

Syahrul SH MH*

Publik mengawasi penanganan Covid-19 dengan gencar-gencarnya. Facebook menjadi salah satu wadah sosial yang digunakan untuk menyalurkan kebebasan berekspresi dan berpendapat untuk mengkritisi kebijakan yang dianggap tidak tepat atau sarat dengan penyalahgunaan wewenang yang bisa menimbulkan kerugian negara dan rakyat tentunya. Kebebasan berpendapat adalah bentuk wujud manusia merdeka dan yang penting untuk dipahami kenikmatan berpendapat ini bukanlah hal yang haram, karena telah dijamin UUD 1945.

Seorang pemuda Pidie ikut menyalurkan kritiknya terhadap kebijakan Covid-19 di kabupatennya. “Ada yang lagi orderan masker di dalam anggaran desa, asik nih 730 gampong dalam pengawasan ‘awak nyan’, para Keuchik dalam tekanan. Covid ‘rezeki’ dalam sempit. Negeri durjana”. Begitulah kata-kata dalam unggahan status Facebook-nya.

Postingan ini kemudian menjadi perhatian, terutama oleh pihak aparat penegak hukum. Ibarat perhatian remaja jadul yang sedang kasmaran dan menyatakan ketertarikannya terhadap seseorang lewat surat. Karena ketertarikan aparat penegak hukum pada status unggahan facebook tersebut, pemuda Pidie itu kemudian mendapatkan surat undangan dari Kasat Reskrim Polres Pidie pada Selasa, 21 April 2020 untuk dapat berhadir pada Rabu,  21 April 2020.

Bukan undangan makan malam, atau undangan jamuan nonton film romantis. Kata-katanya juga tidak romatis, pilihan kata-katanya juga sama sekali tidak puitis “Hai pemuda tampan, berjenggot dan berkumis tipis, berkulit hitam manis nan menawan. Atas kritikmu saya menjadi kagum, hatiku terpesona, maukah kamu berjumpa dan berkenalan secara langsung?” Tidak seperti itu!

Ternyata penulis surat untuk Pemuda Pidie itu tidak se-gentle dan atau tidak seromantis pemuda penunggang kuda dalam film Zorro yang berani melepaskan seorang gadis dalam dekapan pejabat di negeri itu, dan tentunya juga sangat berani membongkar seluk-beluk penderitaan masyarakat yang didesain oleh pengambil kebijakan dan didukung oleh aparat penegak hukum.

Pemuda Pidie yang malang, atas undangan yang diterimanya bukan membuat hatinya berbunga-bunga atau dimabuk kepayang layaknya Cinta bertemu kembali dengan Rangga setelah berpisah bertahun-tahun. Kritik yang disambut hangat oleh masyarakat Pidie ternyata telah mengganggu kenyamanan kerja dan proyek beberapa pihak di masa bencana ini. Namun sebaliknya hati pemuda malang ini mendadak sesak, untung dia tidak memiliki riwayat serangan jantung, karena ternyata surat undangan yang diterimanya adalah surat pemanggilan dari Kasat Reskrim Polres Pidie untuk diperiksa sebagai saksi atas dugaan telah terjadinya tindak pidana ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat (1 dan 2) UUITE akibat penyataan yang diunggahnya pada laman Facebook.

Penerapan Pasal dan Klarifikasi

Meskipun bukan ajakan nge-date romantis dan dengan hati dag-dig-dug, surat panggilan resmi Kasat Reskrim Polres Pidie dipenuhinya. Setelah diperiksa, pertahanan argumentasi kritiknya seolah  diobrak-abrik. Malam harinya pemuda tersebut mengklarifikasi kritikannya di facebook. Publik juga tidak tahu apakah klarifikasi ini adalah akibat desakan penyidik atau memang atas niatnya untuk mengklarifikasi karena takut. Padahal status facebook sebelumnya terlihat dengan jelas bukan sebuah penghinaan atau ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1 dan 2) UU ITE, yang dicantumkan oleh penyidik dalam surat panggilan.

Sepertinya tidak terlalu penting membahas kelabilan pemuda akibat klarifikasi unggahan kritikannya di facebook. Menariknya, membahas kelabilan pihak kepolisian terhadap surat panggilan atas kritikan ini setelah nge-date tidak romantis itu yang mungkin diiringi oleh pemeriksaan mencekam akibat pertanyaan-pertanyaan penyidik, isu ini diketahui publik akibat pemberitaan awal oleh salah satu media, dan ini semakin menarik perhatian semua pihak, serta diikuti oleh pemberitaan beberapa media lain.

Perhatian semakin besar, mata publik semakin terbuka terhadap surat cinta kepolisian atas kritik ini, pemberitaan di media juga semakin massif.  Kritik terhadap kepolisian atas pemanggilan ini semakin tajam, karena dianggap seolah-olah sedang mencoba menghancurkan pertahanan kebebasan berpendapat. Seolah tidak tahan serangan publik yang membutuhkan jawaban, akhirnya pihak kepolisian mengklarifikasi pemanggilan dan pemeriksaan sebagai saksi.

Akhirnya salah satu pemilik teritori hukum wilayah Pidie ikut bicara, sebagai pemilik surat pemanggilan dalam klarifikasinya di beberapa media. Pihak kepolisian menyebutkan bahwa pemanggilan dan pemeriksaan ini dilakukan untuk menelurusuri adanya dugaan tindak pidana korupsi sesuai dengan status facebook yang beredar. Klarifikasi ini ternyata semakin membingungkan publik, dalam surat pemanggilan, anak mudanya diperiksa sebagai saksi atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1 dan 2) UU ITE, dan sama sekali tidak menyebutkan pasal dalam UU Korupsi. Ibarat pemburu tikus tetapi membawa dan memasang perangkap rusa. Dan semua pun yakin, pemburu pun tidak akan seserampangan ini dalam memasang perangkap. Pemburu handal akan menganalisa wilayah perburuan, sangat kenal dengan binatang buruannya, dan tidak akan menembak jika itu bukan buruannya. Begitu juga seharusnya dengan aparat penegak hukum, seharusnya pengkritik itu jangan diperiksa karena kritik itu bukan tindak pidana.

Upaya politisasi para kanda

Jika kelabilan Pemuda Pidie yang mengklarifikasi kritikannya dan kecerobohan penetapan pasal oleh penyidik adalah sebuah kenehan yang terlihat sebagai lelucon, lebih lucu lagi sikap politisi dan para kanda dalam kasus pengancaman kebebasan berpendapat ini. Setelah kasus ini heboh, semua mata memasang perhatian, dan polisi telah memanggil ulang yang bersangkutan meskipun bukan secara resmi, untuk menyatakan bahwa kasus ini tidak akan dilanjutkan karena tidak ada tindak pidana. Yang membuat kita terperangah adalah pernyataan senator asal Aceh dan beberapa kanda yang menyatakan bahwa telah melakukan komunikasi dengan pihak Kepolisian Resort Pidie, seolah-olah telah mengintervensi hukum agar dugaan tindak pidana ini dihentikan.

Tingkah ini membuat publik menjadi ragu akan kegunaan senator yang dikirim rakyat mewakili kepentingan mereka di pusat. Seharusnya senator jangan bersikap seperti seekor kucing yang begitu bangga telah menyelamatkan seekor anak ayam dari sergapan ular air. Seharusnya dengan kewenangan yang melekat padanya senator bisa menjadi lebih garang, bersikap seperti seekor singa, baik yang menjaga kebebasan ikan berenang maupun memutus rantai akses dari burung pemangsa yang brutal.

Baca juga:

Begitulah kira-kira, seharusnya para kanda dan senator menunjukkan taringnya yang lebih tajam dengan mengkritisi UU ITE untuk segera direvisi supaya tidak ada lagi adinda-adindanya yang mudah masuk perangkap pemburu anti kebebasan berpendapat. Atau jangan-jangan ini adalah panggung yang empuk untuk digoyang walaupun suaranya berantakan atau bahkan tidak perlu peduli dengan nada, meskipun terdengar sumbang tapi yang penting goyang.

Pemuda Pidie yang kritis nan lugu pun sangat yakin bahwa penghentian perkara ini adalah akibat goyangan dan dendangan lagu sumbang para kanda. Seharusnya kebebasan berpendapat yang melakat padanya harus dijadikan sebagai wujud manusia merdeka, dan tidak seorang pun berhak mengklaim kebebasan yang melekat padanya itu.

Ancaman UUITE terhadap Kebebasan Berpendapat

Artikel 19 Universal Declaration of Human Rights merupakan rumusan yang tepat untuk konteks kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat dan kebebasan akan mencari, menerima, dan memberikan informasi serta gagasan melalui media apapun, merupakan salah satu standar dari hak asasi manusia yang diakui secara luas di forum Internasonal.

Dengan demikian kebebasan berpendapat merupakan kebebasan yang merupakan hak asasi manusia dan perlu dijamin serta perlu dijunjung tinggi oleh semua orang dan dapat dilakukan melalui segala media.

Perkembangan negara-negara di dunia saat ini sangat ditekankan untuk menghargai, mengakui dan menjunjung tinggi atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak semua manusia, karena hal tersebut adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia. Hak-hak tersebut antara lain: hak untuk hidup, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk persamaan di depan hukum, hak mendapat kan penghidupan yang layak, dan sebagainya. Dengan demikian, terbentuknya suatu negara adalah sebagai tempat manusia mengecap kenikmatan kebebasan berbicara serta kebebasan dari ketakutan yang kemudian dinyatakan sebagai cita-cita tertinggi dari rakyat.

Kasus ini membuktikan kemunduran terhadap pengakuan dan pemenuhan hak asasi manusia ternyata semakin nyata. Bahwa Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Yang selanjutnya juga dipertegas dalam ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat."

Dengan demikian Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) memberikan penegasan dan jaminan terhadap setiap orang dalam mengeluarkan pendapat serta menyatakan pikiran dan sikapnya bukanlah tindakan pidana. Selanjutnya, dalam Pasal 28F Negara juga melakukan penegasan terhadap jaminan kebebasan berpendapat, yaitu “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Penggunaan pasal-pasal dalam UU ITE secara brutal dan keliru merupakan ancaman nyata terhadap kebebasan menyampaikan berpendapat. Hakikatnya undang-undang itu dibuat dan dilahirkan untuk melindungi rakyat tanpa pembedaan ras, suku, agama, jabatan ataupun kemapuan ekonomi (kaya atau miskin). Jika kemudian pasal dalam undang-undang ini lebih sering dijadikan untuk melindungi kekuasaan, membela yang kaya maka nilai dari cita-cita hukum itu sendiri telah pudar.

Aparat penagak hukum sangat penting dan memiliki peran strategis untuk menjaga nilai dasar ini. Sejatinya UU ITE itu dilahirkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana elektronik seperti pencurian data, manipulasi akun tertentu, penipuan dalam penjualan online, judi online atau tindak pidana lain yang dilakukan melaui sarana elektronik. Bukan malah menyasar kebebasan berpendapat yang sama sekali bukan tindak pidana. []

*Penulis adalah Direktur LBH Banda Aceh.

Loading...