Tumpang Tindih Lahan RTH dan Gedung DPRK Pidie Baru Ditengarai Berbuntut Panjang  

·
Tumpang Tindih Lahan RTH dan Gedung DPRK Pidie Baru Ditengarai Berbuntut Panjang  
Tumpang tindih rencana pembangunan Gedung DPRK Pidie yang baru dengan rencana pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Simpang 4 Keuniree atau di jalan Prof H. Majid Ibrahim. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co--Tumpang tindih rencana pembangunan Gedung DPRK Pidie yang baru dengan rencana pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Simpang 4 Keuniree atau di jalan Prof H. Majid Ibrahim, tepatnya di lokasi tanah lapang yang bersebelahan dengan kantor Bupati Pidie, ditengarai akan berbuntut panjang.

Penyebabnya, dari sekira total 4 hektare lahan yang direncanakan untuk pembangunan Gedung DPRK Pidie yang baru, 1 hektare di antaranya baru akan dibebaskan pada tahun anggaran 2019 dengan satuan kerja sekretariat dewan (Sekwan) DPRK Pidie, setelah sebelumnya pekerjaan penimbunan telah terlebih dahulu dilakukan oleh PT. Atlas Casamayor Global dengan nilai kontrak Rp 2.596.551.000 pada tahun anggaran 2018 lalu.

Tak hanya itu, pengadaan lahan yang merujuk pada detail engineering design (DED) Kantor DPRK Pidie baru pada 2014 silam, yang dikerjakan Zarindo Structure dengan nilai kontrak Rp 284.130.000 dengan Satker Bappeda Pidie, akan difungsikan menjadi ruang terbuka hijau (RTH).

Saat ini, Bappeda Pidie tengah menggarap penyusunan DED dan master plan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Simpang 4 Keuniree dengan pagu anggaran Rp 100 juta melalui pengadaan langsung, yang termaktub dalam APBK Pidie 2019 Perubahan (APBK-P). Sementara, melalui APBK-P Pidie 2019, bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Sekretariat DPRK Pidie sebagai satuan kerja (Satker) akan membebaskan 1 hektare sisa lahan yang belum dibebaskan dengan pagu anggaran senilai Rp 1,2 miliar.

Kepala Bappeda Pidie, Muhammad Ridha SSos MSi mengatakan, master plan pembangunan gedung DPRK Pidie baru akan dilakukan review desain.

“Jadi tidak lagi di situ. Kalau tidak direview desain kan salah itu. Perencanaan awal di situ, tapi dalam perjalanan ada pertimbangan yang tidak memungkinkan, sehingga harus direview desain. Sementara, sekretatariat DPRK Pidie sudah menganggarkan dana senilai Rp 1, 2 M untuk pembebasan lahan di situ merupakan kewajiban kita karena ada satu persil tanah di situ yang belum dibayar. Mengapa Sekwan, karena neraca asetnya, neraca DPR. Tidak bisa ditaruh di neraca lain, harus mengikuti neraca itu,” kata dia, Selasa, 22 Oktober 2019.

Di lain pihak, Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PU PR Pidie, Muhammad Khalid mengatakan, berdasarkan DED RTH pada dengan anggaran Rp 116.545.000 yang dikerjakan CV Sari Keumala Consultant pada tahun 2016 lalu, rencana pembanguan RTH di kawasan perkotaan Kota Sigli rencananya akan dilakukan di kawasan Pantai Pelangi.

"Alasan dipilih di Pantai Pelangi saat itu berdasarkan hasil rapat FGD, dalam rapat tersebut turut diundang dinas-dinas juga. Soal rencana pindah ke lokasi lain yang menurut kabar di tanah di belakang kantor MPU itu belum sampai ke pihak kami,” kata Muhammad Khalid, Kabid Tata Ruang pada Dinas PU PR Pidie, Selasa, 22 Oktober 2019.

Anggota DPRK Pidie, Jailani HM Yacob, mengatakan, pengambilan keputusan mengenai peralihan lahan untuk pembangunan gedung DPRK Pidie yang baru menjadi lokasi pembangunan RTH tidak melibatkan DPRK Pidie.

“Tidak melalui musyawarah. DED Gedung DPRK Pidie semua sudah selesai, jadi soal itu, akan kami pertanyakan kembali  pada rapat pembahasan kali ini, karena belum ada satu komitmen terkait hal itu,” kata pria yang akrab disapa Atok, itu.

Koordinator Badan Pekerja Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian mengatakan anggaran yang telah digelontorkan untuk penyusunan DED harus dipertangungjawabkan azas manfaatnya. “Karena itu bukan uang keluarga,” kata Alfian pada sinarpidie.co, Selasa, 22 Oktober 2019. “Bappeda harus bertanggungjawab. Kalau coba-coba untuk gagal, itu tidak professional sama sekali. Dampaknya juga merugikan keuangan Negara.”

Alfian menduga, pemindahan lokasi atau pergeseran tempat secara sepihak di lahan ini erat dengan konflik kepentingan dan intervensi politik.

Menurut Alfian, pengadaan tanah dan kegiatan penimbunan di Kabupaten Pidie rawan terjadi potensi tindak pidana kasus korupsi. “Berkaca pada kasus pemindahan lokasi pengadaan tanah lapangan sepakbola dan trek atletik tempo hari,” kata Alfian.

Bupati Pidie Roni Ahmad, sebut Alfian, harus mendalami hal itu secara details. “Agar tidak terjadi penyimpangan,” tutupnya.

Untuk diketahui, terdapat pula belanja modal tanah - pengadaan tanah untuk bangunan tempat kerja/jasa penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rp 2,2 miliar dengan Dinas Lingkungan Hidup sebagai Satker pada 2019 ini. []

Komentar

Loading...