Tujuh Pemadam Kebakaran yang Alami Pemutusan Kontrak Mengadu ke DPRK Pidie

·
Tujuh Pemadam Kebakaran yang Alami Pemutusan Kontrak Mengadu ke DPRK Pidie
Tujuh tenaga kontrak pemadam kebakaran (damkar) pada Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Pidie menyampaikan keluhan mengenai pemutusan hubungan kerja secara sepihak pada Komisi I DPRK Pidie, Rabu, 15 Januari 2020, di ruang kerja Komisi I DPR kabupaten setempat. (sinarpidie.co/ Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co--Tujuh tenaga kontrak pemadam kebakaran (damkar) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie menyampaikan keluhan mengenai pemutusan hubungan kerja secara sepihak pada Komisi I DPRK Pidie, Rabu, 15 Januari 2020, di ruang kerja Komisi I DPR kabupaten setempat.

Kedatangan ketujuh tenaga kontrak tersebut disambut Ketua Komisi I DPRK Pidie Jailani HM Yacob, beserta enam anggota Komisi I DPRK Pidie lainnya.  

Salah seorang tenaga kontrak damkar yang mengalami pemutusan kontrak kerja sejak Januari 2020, Husaini, menyampaikan kebijakan BPBD Pidie yang tidak memperpanjang kontrak kerja mereka tidak disertai pertimbangan yang objektif.  

“Seharusnya para tenaga kontrak yang tidak diperpanjang kontrak itu diberitahukan melalui surat disertai alasan yang jelas. Ini tiba-tiba kita tidak diperpanjang lagi kontrak tapi diganti dengan sejumlah tenaga kontrak baru yang belum berpengalaman,” kata Husaini.

Ketua Komisi I DPRK Pidie Jailani HM Yacob menyebutkan pihaknya akan memanggil Kepala BPBD Pidie Dewan Ansari untuk mempertanyakan alasan pemutusan kontrak sebelas tenaga damkar tersebut.

Baca juga:

“BPBD Pidie seharusnya mempertimbangkan dulu sebelum mengambil keputusan pemberhentian tenaga kontrak damkar karena mereka sudah mempunyai sertifikasi keahlian tingkat nasional di bidang itu,” kata Jailani.

Sementara, anggota Komisi I DPRK Pidie, T Saifullah, mengatakan pihaknya juga akan mempertanyakan alasan BPBD memberhentikan sebelas tenaga kontrak damkar tapi justru mempekerjakan tenaga kontrak baru yang belum memiliki sertifikasi keahlian di bidang tersebut.

“Karena efeknya nanti akan menguras anggaran daerah untuk membiayai pelatihan tenaga damkar yang baru dikontrak. Dalam waktu dekat, setelah melaporkan pada pimpinan DPRK Pidie, kami akan pangil Kepala BPBD Pidie untuk menindaklanjuti aduan ini,” kata T Saifullah.

Sebelumnya, Kepala BPBD Pidie Dewan Ansari mengatakan kontrak kerja di Damkar Pidie diperbaharui setiap tahun. “Alasan pemutusan hubungan kerja sebelas petugas Damkar itu karena mereka mengabaikan disiplin kerja. Selain alasan tersebut, ada beberapa pertimbangan lainnya yang tidak bisa disebutkan,” kata Dewan Ansari Minggu, 5 Januari 2020 lalu. []

Komentar

Loading...