TPP ASN di Lingkungan Pemkab Pidie Rp 30,8 M

TPP ASN di Lingkungan Pemkab Pidie Rp 30,8 M
Bupati Pidie, Roni Ahmad SE MM, melantik tujuh kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie, Kamis, 29 April 2021 di Pendopo Bupati Pidie.

sinarpidie.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie mengalokasikan anggaran senilai Rp 30.882.420.000 untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Pidie, Teuku Hendra Hidayat Yoga SSTP Mec Dev, mengatakan TPP tersebut akan dibayarkan sejak Januari hingga Oktober 2021. “Tidak dibayarkan hingga Desember karena ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi. Jika di APBK Pidie Perubahan, keuangan tersedia maka akan ditambah lagi untuk November dan Desember 2021,” katanya, Senin, 24 Mei 2021.

Dasar pengalokasian dan pemberian TPP ASN di Lingkungan Pemkab Pidie adalah Peraturan Bupati Pidie Nomor: 16 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie dan Keputusan Bupati Pidie Nomor: 840/241/Kep.04/2021 tentang Penetapan Besaran Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2021.

Pengalokasian dan pemberian TPP pada ASN di tahun anggaran 2021 ini telah memperoleh persetujuan DPRK Pidie. Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berbunyi: Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sigli, Mahzal Abdullah, mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie hanya fokus pada pemenuhan kepentingan elite birokrat, bukan pada kepentingan rakyat kecil.

Baca juga:

"Sebenarnya isu pemotongan penghasilan tetap atau Siltap Aparatur Gampong pada Rancangan Qanun APBK 2021 sudah tercium dengan kuat. Masyarakat disuguhkan kondisi bahwa keuangan daerah yang disokong dana transfer pusat sedang collapse menghadapi ancaman penyebaran Covid-19 dan pemulihan ekonomi sehingga ada istilah refocussing anggaran," katanya. “Tapi di tengah pandemi dan refocussing anggaran, TPP ASN justru naik daripada tahun-tahun sebelumnya. Pidie minim prestasi dan masih menyandang status daerah termiskin, tapi elite pejabat menaikkan nilai tunjangan. Ini sungguh tidak patut.”

Pada tahun anggaran 2020, TPP ASN Kepala Dinas dan Kepala Badan di Lingkungan Pemkab Pidie adalah Rp 5 juta per bulan, tapi tahun ini TPP mereka naik hingga 80 persen, yakni Rp 9 juta per bulan. TPP pejabat eselon  III A, dari Rp 1 juta per bulan, menjadi Rp 4 juta per bulan. Lalu, TPP pejabat eselon III B, dari Rp 600 ribu, menjadi Rp 2,5 juta per bulan. []

Loading...