Tim Pengalihan BPN ke Badan Pertanahan Aceh Belum Terbentuk  

·
Tim Pengalihan BPN ke Badan Pertanahan Aceh Belum Terbentuk  
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Qanun Aceh Tentang Pertanahan di Gedung Utama DPRA, di Banda Aceh, Kamis, 23 September 2021 lalu. (sinarpidie.co/Firdaus).

sinarpidie.co — Tim pengalihan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Aceh menjadi Badan Pertanahan Aceh (BPA), sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota, belum terbentuk.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pertanahan Aceh Tenggara, Drs Muhammad Riduan, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Qanun Aceh Tentang Pertanahan di Gedung Utama DPRA, di Banda Aceh, Kamis, 23 September 2021 lalu.

“Sampai detik ini, kegiatan yang menyangkut kegiatan pertanahan di Aceh masih mengambang. Persoalan pertanahan di setiap kabupaten/kota di Aceh berbeda-beda,” kata Drs Muhammad Riduan.

Ia memaparkan sejumlah konflik agraria di Aceh Tenggara. Pada 2016, di empat desa di Kecamatan Lauser, Aceh Tenggara, pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL dilaksanakan BPN di areal penggunaan lain atau APL seluas 12.900 hektare, yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tenggara, tanpa melibatkan Dinas Pertanahan Aceh Tenggara.

“Setelah saya mendalami kepemilikan bidang tanah di APL tersebut, saya menemukan kavling-kavling tanah di sana atas nama warga Kabupaten Tanah Karo dan Dairi, Sumatera Utara, yang setiap warga mengantongi sertifikat dengan luas lahan sedikitnya 16 hektare satu kavling,”  tutur Drs Muhammad Riduan.

Pasal 12 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota mengatur bahwa tim pengalihan BPN ke BPA diketuai oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang beranggotakan unsur Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Arsip Nasional, Pemerintahan Aceh, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Baca juga:

Tim ini bertugas untuk mengalihkan kelembagaan, kepegawaian, aset, dan dokumen, serta menata kelembagaan, kepegawaian, aset, dan dokumen untuk disesuaikan dengan kewenangan dan beban tugas Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh kabupaten/kota.

RDPU digelar untuk kali kedua

Ketua Komisi I DPRA Aceh, Teungku Muhammad Yunus, mengatakan bahwa RDPU Rancangan Qanun Aceh Tentang Pertanahan Kamis, 23 September 2021, merupakan RDPU jilid kedua dari luncuran Raqan Tentang Pertanahan pada 2020 lalu. “Pada 19 November 2020, DPRA pernah menggelar RDPU Raqan Pertanahan di gedung yang sama,” kata Teungku Muhammad Yunus.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Syahrul, dalam RDPU Raqan Aceh Tentang Pertanahan, menyampaikan bahwa raqan tersebut sebelumnya diusulkan oleh masyarakat sipil, di mana di dalamnya terdapat komisi pertanahan. “Tapi dalam draft rancangan yang baru, komisi tersebut sudah hilang,” tuturnya.

Alasan mengapa komisi pertanahan mesti ada di qanun tersebut nantinya, sebut Syahrul, agar tim independen dapat mengambil peran dalam penyelesaian sengketa serta mengawasi peruntukkan dan pemanfaatan tanah di Aceh. “Mengapa selama ini penyelesaian konflik agraria di Aceh berlarut-larut? Karena kita meminta institusi yang menjadi pemicu masalah agraria menyelesaikan masalah agraria. Selama ini HGU diterbitkan oleh BPN, tapi kemudian kita meminta BPN menyelesaikan persoalan di dalam HGU tersebut,” tutur Syahrul. “Hasilnya nyaris nihil.” []

Loading...