Tidak Patuhi Kebijakan GAR, PT DPL Dikeluarkan dari Rantai Pasok

·
Tidak Patuhi Kebijakan GAR, PT DPL Dikeluarkan dari Rantai Pasok
Perusahaan minyak sawit Golden Agri-Resources Ltd (GAR) mengeluarkan PT Dua Perkasa Lestari (DPL) dari rantai pasok mereka pada 6 Oktober 2020 lalu, dan menyatakan PT DPL sebagai perusahaan non-compliant (tidak patuh) terhadap kebijakan GAR.

sinarpidie.co—Perusahaan minyak sawit Golden Agri-Resources Ltd (GAR) mengeluarkan PT Dua Perkasa Lestari (DPL) dari rantai pasok mereka pada 6 Oktober 2020 lalu, dan menyatakan PT DPL sebagai perusahaan non-compliant (tidak patuh) terhadap kebijakan GAR setelah sebelumnya GAR mengundang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh dalam diskusi pembahasan kasus perampasan lahan masyarakat di dalam konsesi perusahaan tersebut pada 9 September 2020 lalu untuk mengklarifikasi temuan atas kasus di Aceh Barat Daya itu.

“Keputusan ini menunjukkan bahwa PT DPL memang sarat dengan masalah, dan ini harus dijadikan sebagai pintu masuk baru bagi pemerintah terutama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melakukan evaluasi terhadap PT DPL,” kata Direktur LBH Banda Aceh, Syahrul SH MH, Rabu, 11 November 2020.

Lebih dari itu, Pemkab Abdya, sebut Syahrul, sudah semestinya menyelesaikan konflik lahan antara perusahaan tersebut dan masyarakat dengan memihak masyarakat. “Kami telah berikan semua bukti-bukti perampasan lahan yang dibutuhkan,” ungkap Syahrul. “Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat untuk merebut kembali lahan mereka, baik pada tingkat kabupaten, provinsi maupun membawa kasus ini ke pemerintah nasional.”

Namun, kata dia, penyelesaian konflik lahan tersebut tak kunjung selesai. Sejak 2015, LBH Banda Aceh telah melakukan advokasi masyarakat korban perampasan lahan akibat terbitnya HGU PT DPL yang berada di Babahrot, Aceh Barat Daya pada 2008/2009.

“Hasil investigasi dan analisis LBH Banda Aceh menemukan bahwa jika dirunut berdasarkan sejarah penguasaan lahan, masyarakat telah terlebih dahulu menguasai lahan tersebut. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya tanaman tua seperti mangga, rambutan, kuini, dan jengkol yang ditanam warga dengan umur tanam lebih dari 15 tahun,” urainya. “Ini menjadi bukti bahwa masyarakat mulai menanam di lahan tersebut sejak tahun 1992. Kemudian pada tahun 1996-1998, konflik bersenjata di Aceh yang semakin parah membuat masyarakat memutuskan untuk meninggalkan lahan tersebut.”

Setelah masa perdamaian pada 2005 silam, masyarakat kembali menggarap lahan tersebut yang didukung oleh kebijakan bantuan modal bibit oleh Pemkab Aceh Barat Daya pada waktu itu.

“Setelah lahan dibersihkan lalu dilakukan penanaman, pada tahun 2008-2009 terbitlah HGU di atas lahan tersebut tanpa sepengetahuan masyarakat. Ini merupakan kejanggalan, dan pelanggaran prosedur rantai perizinan yang tidak dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan,” katanya.

Akibatnya, sekitar 1000 petani kehilangan tanah garapannya dan dipaksa keluar hingga menggunakan alat negara atau aparat untuk mengancam masyarakat. Setidaknya masing-masing petani kehilangan dua hektare lahan yang mereka garap.

“Pada Agustus 2020 yang lalu, masyarakat bersama dengan LBH Banda Aceh dengan difasilitasi oleh Rainforest Action Network mengangkat kasus ini melalui komplain pasar dan mendorong pemutusan rantai pasok oleh GAR sebagai perusahaan yang masih menerima pasokan dari PT DPL,” tutup Syahrul. []

 

Loading...