Tiap Tahun, Dinsos Aceh Lelang Pengadaan Bahan UEP WRSE

·
Tiap Tahun, Dinsos Aceh Lelang Pengadaan Bahan UEP WRSE
Delapan paket pengadaan bahan UEP WRSE pada Dinsos Aceh pada 2018 yang dilaksanakan melalui tender. Dok. RUP.

sinarpidie.co— Setiap tahun anggaran, Dinas Sosial (Dinsos) Aceh melakukan lelang penyedia jasa untuk pengadaan bahan Usaha Ekonomi Produtif (UEP) kegiatan Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).

Penelusuran sinarpidie.co pada rencana umum pengadaan (RUP), pada tahun anggaran 2018, setidaknya terdapat delapan paket pengadaan bahan UEP WRSE pada Dinsos Aceh dilelang. Pada 2019, terdapat 10 paket pengadaan bahan UEP WRSE pada Dinsos Aceh yang juga dilelang.

Pada November 2018 lalu, Kepala Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan di Dinsos Aceh Vici Yulian AKS MAP menjelaskan,  program-program WRSE berbentuk pemberdayaan dan bantuan sosial yang meliputi bimbingan sosial dan pemberian bantuan sesuai dengan bidang usaha yang digeluti.

“Kategori yang pertama, dia wanita yang menjadi kepala keluarga, baik dia pernah menikah (janda-red), maupun belum menikah,” kata Vici Yulian. “Ada yang menjahit. Dia sudah punya dasar menjahit, kita kasih mesin jahit sekaligus kain. Kalau dasarnya, pembuat dan penjual kue, kita kasih bahan-bahan kue. Ada yang petani, kita kasih bibit."

Bertolakbelakang dengan WRSE Dinsos Pidie

Sementara, program WRSE pada Dinsos Pidie sangat bertolakbelakang dengan substansi WRSE itu sendiri.

Pada tahun anggaran 2018, Dinas Sosial (Dinsos) Pidie mengelola kegiatan pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) secara swakelola alias tidak ditender dengan pagu senilai Rp 2 milliar.

Alih-alih memberikan bantuan kepada wanita yang memiliki usaha dasar seperti penjahit, penjual kue atau gorengan, yang dianggap belum mampu untuk mengembangkan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, anggaran tersebut justru disalurkan untuk membelanjakan barang-barang seperti sembako, becak barang bermesin atas nama pria, renovasi becak dayung atas nama pria, material rehabilitasi rumah atas nama pria, dan kain sarung. Kegiatan-kegiatan ini diduga menyalahi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial  dan Peraturan Menteri Sosial nomor 08 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan  Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

PPTK kegiatan tersebut, sekaligus Kabid Penanganan Fakir Miskin pada Dinsos Pidie, H Yunidar, mengatakan realisasi kegiatan Rp 2 M tersebut Rp 600 juta. “Baru penyaluran sembako pada meugang Puasa dan meugang Idul Fitri lalu. Sekitar Rp 600 juta yang sudah terealisasikan,” kata dia via telepon selular, Senin, 5 November 2018 lalu. []

Komentar

Loading...