Terdampak Pembangunan Jalan, Segini Kompensasi untuk Warga Dusun Rel Lueng Putu

·
Terdampak Pembangunan Jalan, Segini Kompensasi untuk Warga Dusun Rel Lueng Putu
Dusun Rel, Gampong Keude Leung Putu, Kecamatan Bandar Baru, Pidie Jaya. (sinarpidie.co/M Rizal).

sinarpidie.co- Fitri Wahyuni, 36 tahun, sudah menetap di Dusun Rel, Gampong Keude Leung Putu, Kecamatan Bandar Baru, Pidie Jaya, selama tiga tahun lebih bersama suami serta dua anaknya yang masih berumur dua dan tiga tahun. Namun kini, keluarga ini harus bersiap-siap membongkar rumah berkontruksi kayu karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya akan membangun Jalan Simpang Blang Gapu-Pasar Keude Lueng Putu, beserta jembatan, yang didanai Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2020 sebesar Rp 11,5 miliar.

Tak hanya rumah Fitri, rencana pembangunan jalan dengan lebar 14 meter itu juga akan berdampak pada 42 rumah lainnya--rata-rata merupakan rumah tipe 36 dan berdiri di atas tanah milik PT Kereta Api Indonesia (PTKAI).

"Dulu saya tinggal di Gampong Blang Glong, pindah ke sini ikut suami. Karena tanah ini milik PT KAI, kalau sudah saatnya pindah ya kami cari rumah sewa lain. Berharap ada jalan terbaik dari pemerintah untuk meringankan beban kami yang tinggal di sini," kata Fitri Wahyuni pada sinarpidie.co Kamis, 11 Juni 2020.

Rata-rata pemilik rumah di Dusun Rel atau yang biasa disebut warga Keude Likot, ini, tidak menempati rumah mereka tetapi rumah-rumah itu disewakan. "Harga sewa satu tahun Rp 3 juta. Ada juga yang di bawahnya," ujar Cut Fitriani, yang sudah 12 tahun tinggal di dusun tersebut. "Kalau misalnya tidak ada kompensasi apapun kami akan protes nanti."

Plt Sekda Pidie Jaya Ir Jailani Beuramat mengatakan terdapat beberapa kategori masyarakat terdampak pembangunan jalan tersebut yang akan memperoleh kompensasi, antara lain pemilik rumah yang menempati rumah di sana memperoleh Rp 20 juta, penyewa Rp 15 juta, pemilik rumah tapi rumah mereka disewakan Rp 5 juta, dan penyewa yang tak memiliki KTP Pidie Jaya diberikan kompensasi Rp 3 juta.

"Dana kompensasi ini dibayarkan ke setiap rekening warga. Nah, persoalan mau dikemanakan uang kompensasi tersebut adalah hak warga. Apakah mau beli tanah secara kolektif, itu dapat dimusyawarahkan dengan perangkat gampong," ujar Ir Jailani Beuramat.

Sekda menyebutkan bahwa saat ini proyek tersebut masih dalam tahapan tender yang akan memakan waktu satu bulan hingga penetapan pemenang tender. "Nanti akan kita surati warga. Sepekan sebelum pekerjaan dimulai rekanan, kita akan memberitahukan warga untuk mengosongkan rumah mereka," tutup Jailani. []

Loading...