Tempat Penampungan Pengungsi Rohingya di BLK Lhokseumawe sudah Tak Layak

·
Tempat Penampungan Pengungsi Rohingya di BLK Lhokseumawe sudah Tak Layak
Pengungsi Rohingya di Lhokseumawe. Sumber foto: AP via detik.com.

sinarpidie.co- Para pengungsi Rohingya yang saat ini menghuni Balai Latihan Kerja (BLK) Lhokseumawe di Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, membutuhkan perhatian serius pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh, khususnya untuk penyediaan tempat penampungan yang layak dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya di tengah pandemi COVID-19.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, Amnesty International Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh untuk segera mengoordinasikan penanganan pengungsi bersama pemerintah di tiga daerah, yakni Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara dan Kota Langsa.

Mereka menilai BLK yang menjadi tempat penampungan sementara para pengungsi yang terdiri 102 laki-laki dewasa, 14 anak serta 181 perempuan yang menepi di Pantai Gampong Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, pada Senin, 7 September 2020 dan 99 pengungsi Rohingnya yang tiba di pantai Aceh Utara pada bulan Juni lalu, sudah tidak layak untuk menampung seluruh pengungsi tersebut.

"Dengan jumlah pengungsi Rohingya yang hampir mencapai 400 orang, kebutuhan akan fasilitas sanitasi dan akomodasi yang memadai menjadi semakin mendesak. Makanan, air minum bersih, handuk, pakaian, perlengkapan kebersihan, kasur tidur, sekat atau partisi bangunan untuk tempat penampungan pengungsi, serta pembalut wanita sangat dibutuhkan oleh para pengungsi Rohingya. Kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi secara berkelanjutan hanya oleh pemerintah daerah sendiri," kata Koordinator KontraS Aceh, Hendra Saputra, dalam pernyataan sikap bersama, yang diterima sinarpidie.co, Senin, 14 September 2020.

Disebutkan lagi, hal mendesak lainnya yang perlu diperhatikan adalah kondisi kesehatan para pengungsi tersebut, di mana pembatasan jarak sosial dan gaya hidup bersih dan sehat untuk mencegah COVID-19 tentu saja tidak bisa dilakukan dalam kondisi akomodasi yang terlalu padat.

"Pemerintah perlu memikirkan opsi untuk merelokasi mereka ke tempat penampungan lainnya. Pembatasan jarak sosial dan gaya hidup bersih dan sehat untuk mencegah COVID-19 tentu saja tidak bisa dilakukan dalam kondisi akomodasi yang terlalu padat," sebut Hendra.

Apalagi, sebut Hendra, dalam beberapa hari terakhir, sedikitnya tiga pengungsi telah meninggal dunia akibat gangguan kesehatan yang semakin diperburuk dengan penyakit penyerta yang belum diketahui serta kondisi mereka yang sangat rentan sakit akibat berada di laut selama berbulan-bulan. "Tanpa pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, mereka memiliki risiko yang lebih tinggi untuk jatuh sakit, bahkan dengan lambatnya penanganan, bisa menyebabkan mereka meninggal dunia. Kondisi mereka yang rentan tersebut juga membuat mereka berisiko lebih tinggi tertular COVID-19," katanya.

Berdasarkan Pasal 40 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri, kata dia, salah satu sumber pendanaan penanganan pengungsi adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Kementerian atau lembaga terkait, yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

"Oleh karena itu, dukungan dari Pemerintah Pusat sangat penting untuk memastikan fasilitasi kebutuhan dasar pengungsi secara lebih berkelanjutan, sehingga mengurangi beban yang membebani pemerintah daerah di Lhokseumawe dan organisasi terkait di lapangan," kata Hendra.

Lebih lanjut, sebutnya, peran utama pemerintah pusat dalam penanganan pengungsi di Indonesia juga tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri, yang menyatakan bahwa penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerjasama antara pemerintah pusat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisaris Tinggi untuk Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional.

"Pemerintah harus benar-benar melihat masalah pengungsi Rohingya sebagai persoalan kemanusiaan. Para pengungsi Rohingya merupakan manusia yang tengah memperjuangkan masa depan dan keberlanjutan hidup," tutupnya. []

 

Loading...