Tebang Pilih Penerapan UUPA untuk IPPKH Kementerian PUPR dan Hutan Adat Mukim

·
Tebang Pilih Penerapan UUPA untuk IPPKH Kementerian PUPR dan Hutan Adat Mukim
Pengurugan badan jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh di Kecamatan Padang Tiji. (sinarpidie.co/Firdaus).

sinarpidie.co – Pengakuan masyarakat hukum adat di Aceh termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA). “Turunannya adalah Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Di level kabupaten atau kota, ada qanun mukim,” kata Sekretaris Pelaksana Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, Zulfikar Arma, Rabu, 22 September 2021. “Berbicara lembaga adat berarti masyarakat adatnya sudah ada.”

Katanya lagi, regulasi tersebut menjadi dasar bahwa mukim adalah kesatuan dari masyarakat hukum adat. “Dan yang menetapkan masyarakat hukum adat adalah pemerintah kabupaten. Bukan pemerintah provinsi,” tuturnya. “Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Dulu, hutan adat dipahami sebagai hutan negara, yang dimiliki dan dikuasai oleh negara. Tapi setelah adanya putusan MK tersebut, hutan adat bukan lagi hutan negara, melainkan hutan dalam wilayah masyarakat adat.”

Di Pidie, kata Zulfikar Arma, Bupati Pidie telah menetapkan kesatuan masyarakat mukim adat melalui SK Bupati Pidie No 140/342/KEP.02/2016 Tentang Penetapan Wilayah Mukim Paloh Kecamatan Padang Tiji, tertanggal 11 Juli 2016, dengan luas wilayah mukim 7.128 hektare, di mana 2.921 hektare di antaranya merupakan hutan adat; SK Bupati Pidie No 140/343/KEP.02/2016 Tentang Penetapan Wilayah Mukim Kunyet Kecamatan Padang Tiji, tertanggal 11 Juli 2016, dengan luas wilayah 7.271 hektare, di mana 4.106 hektare di antaranya merupakan hutan adat; dan SK Bupati Pidie No 140/344/KEP.02/2016 Tentang Penetapan Wilayah Mukim Beungga Kecamatan Tangse, tertanggal 11 Juli 2016, dengan luas wilayah 18.307 hektare, termasuk hutan adat seluas 10.988 hektare. Selain itu, Qanun Kabupaten Pidie Tentang Tata Kelola Hutan Adat Mukim juga telah disahkan pada 2019 lalu.

“Karena hutan adat ini berada di dalam kawasan hutan, kewenangan menetapkan hutan adat di kawasan hutan adalah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Irisan dengan KLHK hanya karena hutan adat ini berada di kawasan hutan,” katanya. “Kendati demikian, merujuk Pasal 15 Permen LHK Nomor P32/menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak, hutan adat yang sudah ditetapkan dengan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah dinyatakan tetap berlaku dan ditetapkan sebagai hutan hak sebagaimana diatur dalam Permen ini.”

Zulfikar menilai Pemerintah Aceh, dengan DLHK Aceh sebagai satuan kerja, tidak memiliki political will untuk mendorong KLHK segera menetapkan hutan adat tersebut. “Padahal, pada 2019, hutan adat di tiga mukim di Pidie telah masuk ke dalam peta indikatif hutan adat yang diterbitkan Menteri LHK,” tutur Zufikar.

Hutan adat Kemukiman Paloh, misalnya, masih tumpang-tindih dengan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Aceh Nusa Indrapuri (ANI).  5.943 hektare, dari 7.189 hektare luas Mukim Paloh, masuk ke dalam konsesi HTI PT ANI.

PT ANI mengantongi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) sejak Februari 1997 lewat SK.95/Kpts-II/1997 dengan luas lahan 111.000 hektare di Kabupaten Aceh Besar dan Pidie. Izin ini berlaku hingga 5 Agustus 2035.

Amatan sinarpidie.co, tidak ada aktivitas PT ANI di konsesi mereka di Padang Tiji. Bahkan perusahaan ini sama sekali tidak menjaga batas-batas konsesi mereka.

“KLHK sudah menerbitkan surat peringatan ketiga atau SP-3 pada PT ANI sebagai dasar pencabutan konsesi HTI PT ANI. Tapi, kami tidak mengerti mengapa konsesi PT ANI bisa dipulihkan kembali,” sebut Zulfikar.

Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan, Bina Usaha, dan Perhutanan Sosial pada DLHK Aceh, Ir Ridhwan MM, mengatakan bahwa KLHK telah mencadangkan hutan produksi di tiga mukim di Pidie sebagai hutan adat. “Sementara penetapan hutan adat baru keluar setelah kriteria masyarakat hukum adat terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Permen LHK,” kata Ir Ridhwan MM pada sinarpidie.co akhir Agustus 2021 lalu.

Ridhwan memberikan contoh standar masyarakat hukum adat versi KLHK, seperti masyarakat adat suku Baduy dan masyarakat suku Anak Dalam.

Tebang pilih penerapan UUPA

Tebang pilih penerapan regulasi oleh DLHK Aceh pada hutan adat tampak begitu mencolok bila dibandingkan dengan perlakuan salah satu SKPA di Lingkungan Pemerintah Aceh itu pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebenarnya merupakan kewenangan mutlak KLHK. Tapi yang terjadi di Aceh tidak demikian.

“Karena Aceh punya UUPA dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh, IPPKH untuk pembangunan ruas jalan tol Sigli-Banda Aceh seluas 250 hektare untuk Kementerian PUPR di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar bisa diterbitkan oleh Gubernur Aceh. Itu kekhususan Aceh,” kata Kepala Seksi Perpetaan dan Pemantapan Kawasan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Husneta SHut MSi, didampingi Sekretaris DLHK Aceh, Ir Anizar MP, pada akhir Agustus 2021 lalu.

Baca juga:

Selain Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/24/2018 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam Rangka Pembangunan Ruas Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Seluas 250 Hektare Atas Nama Menteri PUPR di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar, SK gubernur yang sama juga diterbitkan untuk hutan pada ruas jalan tol Lambaro-Batas Pidie pada 2020 lalu.

Ironisnya, meski telah mengantongi IPPKH untuk pembangunan jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh, Kementerian PUPR diduga masih membayar uang ganti kerugian tanaman-tanaman di kebun-kebun fiktif di hutan produksi. Dasarnya adalah surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) yang diterbitkan keuchik pada 2018. Di samping itu, beberapa pihak juga berupaya untuk mendapatkan alas hak di hutan produksi tersebut, sebagai dasar pembayaran ganti kerugian proyek jalan tol, dengan mencari legalitas di pengadilan. []

Loading...