Tanggap Darurat Dulu, Bansos Pangan Kemudian

·
Tanggap Darurat Dulu, Bansos Pangan Kemudian
Posko Covid-19 Pidie di dalam kompleks Dinas Kasehatan Pidie. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co—Jumlah penduduk Aceh pada 2019 ialah 5.371.532 jiwa, dan 809,760 di antaranya merupakan penduduk miskin. Dengan kata lain, persentase penduduk miskin di Aceh sekitar 15 persen. Persentase tersebut di atas rata-rata persentase kemiskinan nasional, yakni 9,22 persen. Angka kemiskinan ini tak dibarengi dengan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar terpadu dan terkonsolidasi. “Data Basis Data Terpadu atau BDT berada di Bappeda Aceh. Untuk DTKS itu berada di Kemensos. Datanya di input langsung oleh kabupaten dan kota ke server Kemensos. Tidak melalui Dinsos Aceh,” kata Sekretaris Dinas Sosial Aceh Devi Riansyah, Jumat, 3 April 2020.

Data yang dihimpun sinarpidie.co dari Dinas Sosial Aceh, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) se-Aceh 247.966 KPM dan keluarga penerima program bantuan pangan atau BPNT  366.454 KPM.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah telah menetapkan status tanggap darurat skala provinsi untuk penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) melalui Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 360/969/2020 tertanggal 20 Maret 2020, yang juga menjadi dasar penggunaan belanja tak terduga (BTT) Rp 118 miliar dalam APBA 2020 pada masa tanggap darurat ini.

Kepala Dinas Sosial Aceh Alhudri mengatakan pihaknya sedang menyiapkan mekanisme dan aturan pengadaan barang untuk penyaluran bantuan sosial berupa sembako yang rencananya akan disalurkan senilai Rp 200 ribu per keluarga miskin di luar penerima bansos PKH dan program bantuan sembako atau BPNT. “Juga kita siapkan hingga teknis penyalurannya. Sumber dananya diambil dari belanja tak terduga dalam APBA,” kata Alhudri, Jumat, 3 April 2020.

Kriteria penerima, kata dia, merujuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Tenaga TKSK dan pendamping PKH juga kita libatkan. Kita sudah minta data ke kabupaten dan kota di seluruh Aceh,” sebutnya.

Baca juga:

Kata Alhudri lagi, pemerintah kabupaten dan kota seyogyanya ikut ambil andil pada masa tanggap darurat Covid-19 ini dengan menyalurkan bantuan pangan serupa. “Misalnya, Pemerintah Aceh mengcover 40 hingga 50 ribu keluarga di seluruh Aceh, sedangkan sisanya dicover oleh setiap pemerintah kabupaten dan kota,” sebutnya.

Hingga berita ini diturunkan, karena sinarpidie.co belum memperoleh berapa total jumlah keluarga miskin di Aceh yang masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maka sisa jumlah keluarga miskin—di luar keluarga miskin yang telah menerima bansos PKH dan program bantuan sembako atau BPNT—belum bisa dikalkulasikan.

Sebagai perbandingan, jumlah rumah tangga miskin di Pidie yang masuk ke dalam daftar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau BDT per Januari 2020: 78.863 rumah tangga. Dari 78.863 rumah tangga miskin tersebut, hanya 41.142 rumah tangga atau Keluarga Penerima Manfaat (PKM) yang tersentuh bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan program bantuan sembako yang dibiayai APBN pada Kementerian Sosial (Kemensos). Rinciannya, KPM PKH 35.115 KPM, KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau program bantuan sembako 10.861 KPM, dan KPM penerima PKH yang juga menerima BPNT 41.142 KPM. Sementara, 37,721 keluarga miskin dalam DTKS belum tersentuh bantuan sosial serupa.

Angka 37,721 keluarga miskin dalam DTKS yang belum tersentuh bantuan sosial apapun tersebut belum termasuk keluarga buruh harian dan pekerja informal yang juga terdampak tanggap darurat Covid-19. []

Loading...