Lipsus "Kuasa Tambang Tiada Kendali"

Tambang Illegal untuk Material Kegiatan yang Dibiayai Uang Negara

·
Tambang Illegal untuk Material Kegiatan yang Dibiayai Uang Negara
Lokasi WUP tanah urug dengan luas izin 1, 4 hektare di Gampong Paloh Jeurat Kecamatan Padang Tiji atas nama Askari. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

sinarpidie.co--SEJAK KEGIATAN Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Turu - Lutung - Geumpang (Otsus Aceh 2018) senilai Rp 10 miliar dilakukan, truk berukuran besar antri di sekitar jembatan Lhok Tunggok, Kecamatan Mane, Pidie. Truk-truk tersebut mengangkut  pasir dan batu yang dikeruk di sungai di bawah jembatan tersebut.

“Mereka menurunkan satu unit excavator sebagai pengangkut pasir dan batu dari sungai ke atas truk,” kata Imum Mukim Lutueng, Sulaiman, Minggu, 18 November 2018. “Untuk pengerjaan jalan sepanjang 4 km, dari Lutueng sampai Simpang Turue.”

Selasa, 16 Oktober 2018 lalu, jembatan rangka baja Lhok Tunggok itu terputus akibat tergerus arus sungai. “Sebelumnya pernah ditegur oleh warga supaya jangan diambil material di bawah jembatan itu, tapi tidak dihiraukan, sehingga putusnya jembatan Lhok Tunggok salah satu sebabnya karena pengambilan material yang secara terus menerus di situ,” kata Sulaiman lagi. “Saat ini sudah tidak diambilnya lagi material tersebut di sungai itu. Sudah dipindah ke sungai Lhok Kuala di Gampong Lupue.”

Jembatan Lhok  Tunggok yang ambruk.

Apa yang dikatakan Sulaiman juga senada dengan pernyataan Keuchik Gampong Lutueng, Kecamatan Mane, Anwar A Wahab.

“Benar, material batu dan pasir diambil di sungai Lhok Tunggok digunakan untuk pengerjaan pembangunan Jalan Lutueng sampai ke Gampong Turue. Material pengerjaan jalan tersebut diambil di sungai Lhok Tunggok sekitar 4 bulan. Perkiraannya dalam sehari diambil material pasir di situ sekitar 50 truk. Dalam satu truk diberi uang untuk gampong Rp 20 ribu. Tapi sekarang pasir tidak diambil lagi di tempat kami. Sudah pindah ke lokasi lain, di Lupue di belakang Keude Geumpang. Saat ini hanya batu saja yang masih diambil di wilayah kami,” kata dia, Senin, 19 November 2018.

Baik di Lhok Tunggok maupun Lhok Kuala di Gampong Lupue tidak masuk ke dalam wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Infografis sinarpidie.co

Di Gampong Lhok Keutapang, Kecamatan Tangse, Pidie, berdiri sebuah perusahaan pemecah batu—PT  Piyeung Jaya Perkasa (PJP)—yang belum mengantongi izin eksplorasi maupun operasi produksi pasir batu di gampong setempat. Dengan kata lain, lokasi pengambilan pasir dan batu di belakang pabrik tersebut juga tidak masuk ke dalam wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan jenis pasir dan batu.

Aktivitas penggerukkan pasir dan batu di PT PJP Lhok Keutapang, Tangse. (sinarpidie.co/Firdaus).

Keuchik Gampong Lhok Keutapang Mustafa mengatakan, pabrik tersebut sudah berdiri dan melakukan aktivitas produksi pasir dan batu di sungai di belakang pabrik sejak 2015 silam.

“Memang di situ dia ambil material. Menggunakan alat berat. Ambil bahan, lalu giling. Saat habis bahan, turun lagi ke sungai, angkat lagi,” kata Mustafa, Minggu, 18 November 2018.

sinarpidie.co menyambangi dan memasuki areal pabrik tersebut. Di dalam, sejumlah alat berat terparkir di halaman belakang.

“Iya, ambil di sungai di belakang itu,” kata salah seorang pekerja di sana yang identitasnya enggan dituliskan.

Alat berat di PT PJP di Gampong Lhok Keutapang Tangse, Pidie. (sinarpidie.co/Firdaus).

Material yang keluar dari pabrik ini juga digunakan untuk material kegiatan atau proyek yang biayai dengan APBK, APBA, maupun APBN.

Kepala Bidang (Kabid) Mineral dan Batu Bara pada Dinas ESDM Aceh Said Faisal ST MT mengatakan, kegiatan pertambangan  yang tak mengantongi izin operasi produksi dan di luar luas wilayah usaha pertambangan merupakan aktivitas illegal dan tindakan melawan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

“Terkait misal ada kontrak proyek pembangunan, di mana salah satu syaratnya, melampirkan syarat dukungan dari perseorangan yang memiliki IUP dan diambil dari WUP yang berizin produksi. Begitu menang, rupanya ambil bahan material di tempat yang tidak ada izin, itu bisa terjerat sanksi pidana,” kata dia, Jumat, 16 November 2018 di Banda Aceh.

Kepala Bidang (Kabid) Mineral dan Batu Bara pada Dinas ESDM Aceh Said Faisal ST MT. (sinarpidie.co/Firdaus).

Dikatakannya lagi, ancaman hukuman penggunaan material ilegal itu sama dengan ancaman hukuman bagi para pelaku praktik tambang tanpa izin.

Di lain pihak, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh M Nur juga mengatakan hal yang sama. Kata dia, mengambil material di wilayah tak berizin merupakan tindakan yang melawan hukum.

 Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh M Nur. (sinarpidie.co/Firdaus).

“Lalu, jika itu menjadi pajak, juga menjadi pelanggaran hukum. Bagaimana ceritanya pemerintah mengutip pajak dari kegiatan illegal,” kata dia, Kamis, 15 November 2018.

DI SALAH satu sungai di Gampong Balue Tanoh Kecamatan Sakti, dua excavator terparkir. Kedua alat berat tersebut disebut-sebut milik warga gampong setempat, yakni T Muda dan T Ilyas.

Lokasi sungai pengambilan pasir dan batu illegal dan alat berat di Gampong Balue Tanoh, Kecamatan Sakti, Pidie. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

“Sepekan yang lalu ada tiga beko beroperasi di sini, satu unit lagi milik orang luar gampong kami,”  kata salah seorang warga gampong setempat, Hamdan, 46 tahun, akhir pekan lalu. “Dalam satu hari mereka produksi pasir mencapai 30 truk pasir cor, kalau pasir kotor mencapai 100 unit truk per hari. Harga dalam satu truk mereka jual Rp 150 ribu untuk pasir cor. Kalau pasir kotor Rp 40 ribu dalam satu truk. Dalam satu unit beko, ada tiga orang pekerja yang terdiri dari operator, kernet dan tukang ayak atau penyaringan. Galian C di tempat kami juga banyak diambil oleh pihak PT Hananan.”

Baca juga:

Gampong Balue Tanoh, Kecamatan Sakti, Pidie, tidak masuk ke dalam wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Singkatnya, aktivitas tersebut adalah aktivitas pertambangan illegal.

sinarpidie.co menyambangi lokasi PT. Hananan Prakasa, yang diduga menampung pasir dan batu illegal tersebut di Gampong Suwiek Simpang Meunasah Masjid, Kecamatan Indra Jaya, Pidie, Minggu 18 November 2018.

Pekerja di lokasi pabrik pemecah batu dan AMP tersebut irit bicara. Deru mesin terdengar begitu nyaring. Truk pengangkut pasir lalu-lalang. Di belakang pabrik tersebut, tampak bekas galian di sungai. Sebuah tanggul irigasi di sungai tersebut juga telah jebol.

PT. Hananan Prakasa. (sinarpidie.co/Firdaus).

“Tanggul itu jebol tahun lalu,” kata Keuchik Gampong Suwiek Simpang Meunasah Masjid, Kecamatan Indra Jaya, Sulaiman, Minggu 18 November 2018.

Tanggul irigasi di sungai di belakang PT. Hananan Prakasa yang jebol tahun 2017 lalu. (sinarpidie.co/Firdaus).

Data perizinan yang dihimpun sinarpidie.co dari Dinas ESDM Aceh, Izin Operasi Produksi Pasir dan Batu tersebar Gampong Kumbang Kecamatan Keumala, Gampong Tunong Kecamatan Keumala, Gampong Blang Malo Kecamatan Tangse, Gampong Dayah Keumala Kecamatan Keumala, Gampong Pako Kecamatan Keumala, dan Gampong Blang Rikui Kecamatan Tiro/Truseb. Untuk Batu Gunung: Gampong Jok Tanjung Kecamatan Padang Tiji dan Gampong Simpang Beutong Kecamatan Muara Tiga. Lalu, Tanah Urug: Gampong Grong Grong Kecamatan Grong Grong, Gampong Gintong Kecamatan Grong Grong, dan Gampong Paloh Jeurat Kecamatan Padang Tiji. []

Reporter: Diky Zulkarnen, Candra Saymima, dan Firdaus.

Komentar

Loading...