[Bagian I] Laporan mendalam

Tak Kunjung Lepas dari Jerat Kelangkaan Pupuk

·
Tak Kunjung Lepas dari Jerat Kelangkaan Pupuk
Alur perencanaan dan penyaluran pupuk. [Repro] Laporan Hasil Kajian Kebijakan Subsidi di Bidang Pertanian yang terbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gubernur menetapkan alokasi pupuk bersubsidi pada tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya bupati/walikota menetapkan alokasi pupuk bersubsidi di tingkat kecamatan pada wilayahnya. Untuk pengawasan, ada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) sebagai wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh bupati/walikota untuk tingkat kabupaten/kota. Pupuk selalu langka. Siapa yang bermain?

sinarpidie.co—Selama dua pekan ini petani di Pidie mengeluh soal kelangkaan pupuk di pasaran dan harga jual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Saat ini, petani di berbagai kecamatan di Pidie membutuhkan pupuk untuk tanaman padi mereka yang sudah berumur 15- 25 hari pada musim tanam gadu.

Ismail, 55 tahun, petani Gampong Reului Busu, Kecamatan Mutiara, mengatakan, dirinya mencari pupuk dalam tiga hari belakangan ke Pasar Beuruenuen, Pasar Lameulo, dan Caleue, namun tak menemukan pupuk di pasar-pasar tersebut.

“Terakhir saya dapat pupuk di Lameu, Kecamatan Sakti, tetapi harganya mahal. Rp170 ribu untuk satu sak NPK Phonska,” kata dia, Senin, 7 Mei 2018.

Salah seorang petani di Gampong Pulo Leung Teuga, Kecamatan Geuleumpang Tiga, Ismunandar, 32 tahun, mengungkapkan hal yang sama kepada sinarpidie.co.

“Sudah dua pekan pupuk langka di sini. Kalaupun ada, harganya melambung tinggi, seperti NPK Phonska Rp 150 ribu dijual per sak. Kalau Urea, 105 ribu per sak. Itu pun susah kita dapat. Saya pun tidak mengerti dimana peran pemerintah saat ini dalam mengawasi distribusi pupuk untuk petani. Hampir setiap tahun petani bermasalah soal pupuk" ujarnya.

Salah seorang pengecer pupuk bersubsidi (Toko Wisma Tani) Beurueneun menuturkan, Pupuk Urea bersubsidi dan NPK Phonska bersubsidi sedang kosong sekarang.

“Belum masuk. Kalau yang non-subsidi ada. Harganya Rp 300 ribu per sak untuk jenis NPK Phonska, Dan Urea non subsidi juga ada, Rp 260 ribu per sak,” kata dia, yang enggan namanya dituliskan.

Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 adalah sebagai berikut:

1.      UREA : Rp 90 ribu per sak (50 kg),

2.      SP36 : Rp 100 per sak (50 kg),

3.      ZA :  Rp 70 ribu per sak (50 kg),

4.      NPK : Rp 115.000 per sak (50 kg),

5.      ORGANIK : Rp 20 ribu (40 kg).

Jenis-jenis pupuk yang disubsidi pemerintah terdiri dari pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik.

Sebagai Pelaksana Subsidi Pupuk yang ditugaskan Pemerintah, PT Pupuk Indonesia (Persero) melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui produsen, distributor dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing.

PT. Pupuk Indonesia (Persero) juga diberi kewenangan untuk mengatur pembagian wilayah pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi antar produsen (anak perusahaan) sesuai dengan kemampuan produksi.

Dalam konteks Aceh dan Pidie khususnya, untuk Pupuk Urea/organik, PT Pupuk Iskandar Muda adalah penanggungjawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut di seluruh kabupaten/kota di Aceh.

Kemudian, PT Petrokimia Gresik adalah penanggungjawab pengadaan dan penyaluran pupuk SP-36 di seluruh Indonesia. Untuk pupuk ZA, pengadaan dan penyalurannya ke seluruh Indonesia, berada di bawah tanggungjawab PT Petrokimia Gresik.

Sementara itu, untuk pengadaan dan penyaluran pupuk NPK untuk seluruh Indonesia, berada di bawah tanggung jawab: PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, dan PT Petrokimia Gresik.

Terakhir, pengadaan dan penyaluran pupuk organik ke seluruh kabupaten/kota di Aceh berada di bawah tanggung jawab PT. Pupuk Iskandar Muda.

“Melalui anak perusahaan, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB), produsen menunjuk distributor untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya. Atas dasar serupa, distributor menunjuk pengecer untuk melakukan kegiatan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada kelompok tani dan atau petani di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya,” demikian dikutip dari Laporan Hasil Kajian Kebijakan Subsidi di Bidang Pertanian yang terbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2017 lalu.

Berdasarkan data yang dihimpun sinarpidie.co, berikut adalah beberapa distributor pupuk bersubsidi (ke pengecer) yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Pidie:

1.      CV. Aliya Agro Persada Jl Kenari, Gampong Kampong Baro, Kecamatan Pidie, Pidie,

2.      CV. Blang Raya Kupula Jl. Prof. Majid Ibrahim, Gampong Lampeudeu Baroh, Kecamatan Pidie, Pidie,

3.      CV. Putra Jaya Tani Mandiri Jl. Banda Aceh-Medan Nomor 6 Bandar Dua, Pidie Jaya.

Dikutip dari  Petunjuk Pelaksanaan  Penyediaan dan Penyaluran  Pupuk Bersubsidi TA 2018, penetapan alokasi pupuk bersubsidi untuk masing-masing provinsi mengacu pada kebutuhan teknis sebagaimana diusulkan daerah dengan mempertimbangkan serapan pupuk bersubsidi tahun sebelumnya dan ketersediaan pagu anggaran subsidi pupuk Tahun Anggaran 2018.

“Sehubungan dengan keterbatasan kemampuan Pemerintah dalam mengalokasikan anggaran subsidi, maka alokasi pupuk bersubsidi yang tersedia lebih rendah dari kebutuhan yang diusulkan Daerah,” demikian tertulis dalam dokumen petunjuk pelaksanaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut.

Hal itu tentunya ikut berpengaruh pada jumlah alokasi pupuk untuk kabupaten/kota. Sebab, tatkala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh menerbitkan Keputusan Kepala Dinas yang mengatur tentang alokasi pupuk bersubsidi pada masing-masing kabupaten/kota, tak seluruh kebutuhan kelompok yang telah direkapitulasi di tingkatan daerah oleh pemerintah kabupaten/kota, mampu terkover.

Untuk itu, Dinas Pertanian dan Perkebunan Pidie semestinya cermat dalam menghimpun dan memverifikasi rencana definitif kebutuhan kelompok yang diajukan oleh kelompok tani. Selanjutnya, dinas tersebut juga harus mengalokasian pupuk bersubsidi secara optimal dengan memperhatikan azas prioritas berdasarkan lokasi, jenis, jumlah, dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di masing-masing Kecamatan.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 521.33/1381/2015 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dalam Provinsi Aceh tahun 2016, pada tahun tersebut, jumlah pupuk yang dialokasikan untuk Pidie adalah sebagai berikut:

1.      UREA: 8.200 ton,

2.      SP-36  : 2.310 ton,

3.      ZA       : 1.046 ton,

4.      NPK    : 4.500 ton,

5.      Organik : 100 ton.

Bersambung Bagian II.

Reporter: Diky Zulkarnen/Firdaus

Komentar

Loading...