Surplus Beras Aceh ke Sumatera Timur

·
Surplus Beras Aceh ke Sumatera Timur
Salah satu jembatan di Aceh pada 1910. Sumber foto: KITLV.

sinarpidie.co—Pada akhir abad kesembilan belas, jumlah warga Eropa yang tinggal di kawasan perkebunan di Deli, Sumatera Timur, diperkirakan 11 ribu orang. Mereka menempati posisi sebagai menejer-menejer perkebunan. Sementara, jumlah buruh kontrak di Sumatera Timur hingga 1929, sebagaimana dituliskan Anthony Reid dalam bukunya Sumatera Revolusi dan Elite Tradisional, 266.234 buruh kontrak, yang terdiri dari 25.934 buruh Cina, 239.281 buruh Jawa, dan 1.019 buruh India dan lain-lain.

Pada masa pendudukan Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda, Aceh (ibukota Kutaraja) hanyalah salah satu dari 10 residen di Pulau Sumatera (Atjeh en Onderhoorigheden), selain Sumatera Timur (ibukota Medan), Tapanuli (Ibukota Sibolga), Sumatera Barat (ibukota Padang), Riau (Ibukota Tanjung Pinang), Bengkulu (ibukota Kota Bengkulu), Jambi (Ibukota Kota Jambi), Palembang (Ibukota Kota Palembang), Lampung (Ibukota Teluk Betung), dan Bangka Belitung (Ibukota Pangkal Pinang). Setiap residen tersebut dipimpin oleh seorang residen.

Dalam De Rijkdom Van Atjeh, yang dialih bahasakan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia oleh Aboe Bakar Atjeh, —Kekayaan Aceh diterbitkan Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA)—disebutkan daerah perkebunan Sumatera Timur yang berbatasan dengan Aceh itu memerlukan 140 sampai 150 ribu ton beras untuk keperluan perkebunan per tahun.

“Lagi-lagi sudah menyampaikan pertanyaan: apakah daerah Aceh tidak dapat memenuhi sebagian keperluan beras mereka? Dan atas pertanyaan itu para ahli sudah menjawabnya secara positif,” demikian dikutip dari De Rijkdom Van Atjeh atau Kekayaan Aceh.

Makalah ini disusun oleh Atjeh-Instituut, sebuah yayasan yang didirikan di Amsterdam, Belanda, pada 1914, dan De Rijkdom Van Atjeh atau Kekayaan Aceh disusun pada 1923.

Dalam Memori Umum Daerah Aceh oleh Gubernur H.N.A Swart dan Memori Serah Terima Jabatan Gubernur A.H. Philips—alih bahasa oleh Aboe Bakar Atjeh dan diterbitkan PDIA— pada tahun 1930, Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda telah membangun proyek irigasi pertanian  untuk sekitar 124 ribu hektare sawah dengan total produksi 216 ribu ton beras, sedangkan kebutuhan beras seluruh penduduk Aceh saat itu lebih kurang 200 ribu ton. Dan pada tahun itu, 2 ribu ton beras Aceh dikirim ke Sumatera Timur atau Deli dengan menggunakan kereta api.

Baca juga:

Belanda telah selesai membangun jalan raya di sepanjang pantai timur, utara, dan barat pada awal 1900-an. Pada 1914, Belanda telah selesai membangun jalan yang menghubungkan Bireun dan Takengon. Jalan raya di Aceh itu dibangun oleh para pekerja paksa dari luar Aceh.

“Selama masa tugas saya tidak banyak pekerjaan besar yang telah dikerjakan di Aceh. Sebuah yang agak besar, yaitu pembuatan bendungan baru di Krueng Idi Rayeuk dekat Jambo Reuhat, telah diselesaikan dalam tahun 1929, sementara perbaikan pengaliran air sebelah kiri Krueng Peusangan telah direncanakan, dikerjakan, serta dapat diselesaikan. Sukses yang diperoleh dengan pekerjaan pertama adalah sedikit disebabkan pekerjaan-pekerjaan detail untuk pengaliran dalam daerah pengairan tersebut belum lagi dibuat,” tulis A.H. Philips dalam memori serah terima jabatan, itu.

Infografik sinarpidie.co.

A.H. Philips melaporkan, berdasarkan informasi dari dinas pertambangan bahwa pada tanggal 3 September 1931 telah ditandatangani perjanjian dengan "NV Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij untuk mencari dan mengolah minyak bumi dan bahan-bahan tambang yang sehubungan dengan itu di dalam daerah-daerah yang dinamakan Pase, Rayeuk dan Langsa”, dan pada tanggal 26 Oktober 1931 telah ditandatangani “pula perjanjian dengan NV De Bataafsche Petroleum Maatschappij  untuk hal yang sama di dalam daerah-daerah yang dinamakan petak Jambo Aye dan petak Aceh Utara”.

Pada tahun 1940, beras Aceh yang dikirim ke Sumatera Timur menjadi 24 ribu ton. Lalu, pada tahun 1941 mencapai 36 ribu ton.

Berbeda dengan Sumatera Timur yang memiliki perkebunan tembakau, kopi, karet, sawit, dan teh modern, di Aceh Pemerintah Kolonial Belanda hanya membuka perkebunan kelapa di Sabang dan Aceh Besar. Karet dan kelapa sawit di Aceh Timur lalu disusul kebun kopi di Aceh Tengah.

“Dampak penetrasi ekonomi ini terhadap rakyat setempat (Aceh) terbatas pada pengenalan akan tanaman baru, seperti kopi, karet dan lain sebagainya. Di lain pihak, penarikan rakyat Aceh ke dalam sistem perburuhan perkebunan juga sedikit hasilnya, karena orang Aceh memang tidak menyukai dan memandang rendah jenis pekerjaan ini,” tulis Nazaruddin Sjamsuddin dalam Revolusi di Serambi Mekah.

Usman, dalam disertasinya Kereta Api Aceh-Deli (Kajian Historis, Politik dan Ekonomi pada Tahun 1876-1942) menuliskan pembangunan rute atau jalan rel kerta api di Aceh dirintis pada tahun 1874, “di masa Gubernur Aceh Pel yang berawal dari Ulee Lheue-Kutaraja”.

“Rel kereta api dibangun bersamaan dengan pembangunan stasiun, halte dan jembatan serta pelabuhan pantai yang fungsinya untuk memperlancar lalulintas militer, pengusaha asing guna membuka perkebunan-perkebunan besar, dan juga dibuka untuk umum di pantai Timur Aceh, yang diresmikan 29 Desember 1919,” tulis Usman. []

 

Loading...