Stranas Pencegahan Korupsi di Aceh Stagnan

·
Stranas Pencegahan Korupsi di Aceh Stagnan
Penyampaian hasil kajian Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Aceh ke Tim Stranas PK dan Kantor Staf Presiden (KSP) di Jakarta, Rabu, 25 September 2019, yang diterima oleh Abraham Wirotomo, Staf Deputi II. Foto Ist.

sinarpidie.co--Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) dan Lembaga Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (Lakpesdam PWNU) Aceh, bersama Indonesia Corruption Watch (ICW), menyampaikan hasil kajian Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Aceh ke Tim Stranas PK dan Kantor Staf Presiden (KSP) di Jakarta, Rabu, 25 September 2019, dan diterima oleh Abraham Wirotomo, Staf Deputi II.

“Laporan kajian implementasi Stranas PK di Aceh disampaikan dalam forum seminar publik yang digelar di gedung KPK pada 24 September 2019. Forum ini dihadiri oleh Ronny Dwi Susanto selaku Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Penerintah (LKPP) dan Neneng Widasari, anggota tim Stranas PK,” kata Koordinator Bidang Hukum dan Politik Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Baihaqi dalam keterangan tertulis yang diterima sinarpidie.co, Rabu, 25 September 2019.

Kata Baihaqi, berdasarkan hasil kajian, implementasi Stranas PK di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh berjalan stagnan. Padahal, sebutnya, Stranas PK ini diatur dalam Perpres Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang wajib dijalankan oleh Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan pencegahan korupsi di daerah.

“Salah satu temuan yang belum diterapkan adalah konsolidasi pengadaan. Ini merupakan hal mendasar dan urgen dilakukan untuk mengantisipasi pemecahan paket-paket proyek pengadaan yang disinyalir berpotensi dikorupsi. Selain itu, analisis pejabat fungsional di lingkungan unit pengadaan juga belum dilakukan,” kata Baihaqi lagi.

Pada tatanan sistem peradilan terpadu,  MaTA dan Lakpesdam PWNU Aceh menemukan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh belum menerapkan sistem pertukaran data tingkat pertama secara online. Sistem ini merupakan terobosan baru dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.

“Sedang di Polda Aceh, kami tidak mendapatkan informasi apapun. Mereka terkesan menutup diri untuk dimintai informasi. Bahkan surat yang disampaikan tidak ditanggapi oleh Polda Aceh. Ini merupakan kemunduran yang ditunjukkan oleh Polda Aceh,” kata dia.

Selain temuan-temuan tersebut, MaTA dan Lakpesdam Aceh juga menyampaikan temuan lain seperti dugaan pengaturan pemenang pelelangan barang dan jasa. Meskipun pelelangannya sudah satu pintu, namun oknum pejabat telah menetapkan pemenang meskipun proyek tersebut belum dilelang.

“Masih banyak paket proyek yang pengadaannya masih menggunakan pola lama dan juga beberapa dipecah-pecah menjadi beberapa paket agar bisa dilakukan Penunjukkan Langsung  oleh oknum-oknum pejabat. Juga adanya dugaan permainan harga barang sebelum perencanaan anggaran dilakukan. Artinya, potensi korupsi sudah didesain dari awal sebelum pekerjaan dengan kata lain telah ada pemufakatan jahat,” kata Baihaqi menjelaskan.

MaTA dan Lakpesdam PWNU Aceh meminta Tim Stranas PK dan KSP menjadikan laporan ini sebagai acuan untuk memprioritaskan Aceh dalam pengawasan dan pendampingan implementasi Stranas PK.

“Ini bertujuan agar anggaran yang melimpah di Aceh tidak "menguap" tanpa output dan outcome yang jelas,” sebut Baihaqi.

Untuk diketahui, kajian MaTA dan Lakpesdam PWNU Aceh difokuskan pada dua hal. Pertama pada peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang dan jasa dan kedua pada perbaikan tata kelola sistem peradilan terpadu. []

Komentar

Loading...