Klik Tambang

Soal Kilang Padi Lokal Tutup dan Gabah Mengalir ke luar Aceh, Pengamat Ekonomi: Pemerintah Harus segera Turun Tangan

·
Soal Kilang Padi Lokal Tutup dan Gabah Mengalir ke luar Aceh, Pengamat Ekonomi: Pemerintah Harus segera Turun Tangan
Pengamat Ekonomi Unsyiah, Rustam Effendi. Foto IST.

sinarpidie.co--Pengamat Ekonomi dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda Aceh, Rustam Effendi merespon artikel yang dirilis sinarpidie.co tentang kilang padi lokal yang gulung tikar dan gabah yang diangkut ke Medan, Sumatera Utara.

Menurutnya, sudah saatnya Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Aceh mengajak para pengusaha kilang padi lokal untuk duduk bersama.

“Bisa kita godok regulasi yang bisa membantu kesulitan modal pengusaha kita. Misalnya, buat kebijakan yang melarang gabah kita dijual ke Medan. Kenakan beban yang pantas tapi tetap mengindahkan aturan hukum,” kata dia melalui layanan pesan WhatsApp, Rabu, 15 Agustus 2018. "Jika mungkin ke depan kita dorong BUMA (Badan Usaha Milik Aceh-red) untuk menjadi mitra pengusaha lokal.”

Dikatakannya lagi, pihak dinas teknis terkait harus secepatnya merespon masalah ini.

Baca juga:

“Kalau tidak, harapan kita untuk memperkuat program hilirisasi di sektor pertanian akan terkendala,” sebutnya.

Di sisi akses modal para pengusaha kilang padi lokal pada perbankan, Rustam menyebutkan, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Aceh harus mengintervensi hal ini.

“Harus  turun tangan. Pemerintah bisa duduk dengan pihak perbankan untuk cari solusi soal bunga yang tinggi tersebut. Apalagi bank kita kan sudah diarahkan dengan sistim Syariah. Nah, bagaimana itu diwujudkan riil dalam kasus ini sehingga pengusaha bisa terbantu. Tahap awal, mungkin bisa diuji coba dengan 1-2 kilang padi milik pengusaha lokal yang benar-benar prospektif,” kata dia, menguraikan.

Jika persoalan ini terus dibiarkan, kata dia, ekonomi Aceh dan nasib pengusaha lokal tidak akan maju.

“Tidak salah ke depan kita stop penjualan berbentuk gabah ke luar daerah. Jika pun dijual, akan dikenakan regulasi tertentu,” sebutnya lagi. “Itu yang harus dikendalikan. Buat regulasi untuk menghambat aliran tersebut. Misalnya, kenakan retribusi di perbatasan, sehingga jika dikeluarkan pun bisa masuk uang ke kas kita. Tinggal kita lihat aturan yang bisa kita gunakan.”

Ditanyai teknis retribusi yang dimaksud, Rustam menjelaskan, dengan adanya retribusi harga beli jadi mahal.

“Mereka tidak mungkin olah lagi. Kemahalan. Kedua, dorong Badan Usaha Milik Daerah untuk jadi  pembeli gabah, lalu mereka juga yang kelola kilang padi modern. Seperti kilang padi di Glumpang Minyeuk, kan ada pabrik padi modern, tapi kan tidak jalan. Nah, serahkan itu pada Badan Usaha Daerah untuk operasikan. Terakhir, bentuk badan hukum BUMA jangan berupa PD (perusahaan daerah-red), tapi PT, sehingga modalnya bisa patungan dengan pihak swasta. Saya rasa, soal format strategi ini banyak alternatif pilihannya, tinggal bagaimana pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Aceh punya sikap dan langkah yang solutif untuk masalah ini,” tutupnya. []

Komentar

Loading...