Skandal Korupsi Proyek di RSUD Pijay Diungkap Jaksa, Ini Beberapa Fakta tentang Perusahaan Pemenang Proyek Tersebut

·
Skandal Korupsi Proyek di RSUD Pijay Diungkap Jaksa, Ini Beberapa Fakta tentang Perusahaan Pemenang Proyek Tersebut
Dua tersangka kasus korupsi Hasan Basri Bin A Jalil dan Jailani SP Bin M Gade yang dihadirkan saat konfrensi pers di Kantor Kejaksaan Negeri Pijay, Rabu, 24 Oktober 2018, (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co--Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie Jaya menetapkan dua tersangka kasus tindak pidana korupsi pada pengadaan Peralatan Rawat Inap Furniture Nurse Station dengan nilai kontrak Rp 573.000.000 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pidie Jaya tahun anggaran 2016 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan. Masing-masing tersangka tersebut adalah Hasan Basri Bin A Jalil dan Jailani SP Bin M Gade.

Kepala Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, Basuki Sukardjono SH MH, melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Sutrisna SH dalam konfrensi pers di kantor Kejari setempat, Rabu, 24 Oktober 2018, mengatakan pihaknya juga melakukan penahanan terhadap kedua tersangka tersebut.

“Untuk proses penyidikan, tersangka Hasan Basri dan Jailani ditahan terhitung tanggal 24 Oktober sampai 12 November 2018 di Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B Sigli selama 20 hari dengan pertimbangan kedua tersangka diancam pidana penjara lebih dari lima tahun. Alasan kedua untuk menghindari para tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana,” kata Sutrisna SH kepada wartawan. “Penahanan dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan kepala Kejaksaan Negeri Pidie Jaya Nomor :Print-01/N.1.31/Fd.1/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018 atas nama tersangka Hasan Basri Bin A Jalil dan Nomor : Print-02/N.1.31/Fd.1/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018 atas nama tersangka Jailani SP Bin M. Gade.”

Dijelaskannya,  tersangka Hasan Basri Bin A Jalil diduga mengendalikan perusahaan CV. Aceh Daroy Indah milik Khairunnisa yang merupakan istrinya dan meminjamkan perusahaan tersebut pada tersangka Jailani SP Bin M Gade.

Tersangka Jailani SP Bin M Gade melaksanakan pekerjaaan Furniture Nurse Station yang seharusnya dikerjakan oleh CV. Aceh Daroy Indah.

“Selanjutnya sampai dengan pembayaran progres pekerjaan sebesar 100% ditemukan pekerjaan yang tidak terlaksana dan menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara. Berdasarkan penghitungan sementara diperkirakan kerugian negara kurang lebih sejumlah Rp 250 juta,” kata Sutrisna SH lagi.

Untuk mengungkap kasus ini, pihaknya, kata dia, telah memeriksa 22 saksi dan satu saksi ahli.

Penyidik menyangkakan keduanya melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 Jo pasal 18 ayat 1 huruf a, b ayat 2, ayat 3 UU RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

“Sementara berkas kasus ini akan kita limpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh,” kata Sutrisna SH.

PA, KPA, PPTK dan ULP tak Tersentuh

Baik pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), PPTK, maupun pihak ULP Pijay sama sekali belum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Pihak Kejari Pijay menyebutkan, sejauh ini pihaknya belum bisa memastikan tentang potensi bertambahnya tersangka baru, namun pihaknya tetap melakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti- bukti baru.

“KPA atau yang lain, kita perlu melakukan penyidikan lebih lanjut. Nanti bagaimana ke depannya, apakah menjadi tersangka atau tidak, kita terangkan setelah ada penetapan tersangka,” ungkap Sutrisna SH.

Baca juga:

DAK Pijay

Penelusuran sinarpidie.co pada dokumen rencana umum pengadaan, pada tahun anggaran tersebut terdapat beberapa paket pengadaan di RSUD Pidie Jaya yang didanai dengan DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan, di antaranya, Pengadaan Ambulance (DAK) dengan pagu anggaran Rp 1.120.000.000, Pengadaan Peralatan Kamar Operasi (DAK) dengan pagu anggaran Rp 951.950.000, Pengadaan Peralatan Rawat Jalan (DAK) dengan pagu anggaran Rp 1.080.000.000, Pengadaan Peralatan Rawat Inap (DAK) dengan pagu anggaran Rp  4.910.000.000, Pengadaan Peralatan UTD-RS (DAK) dengan pagu anggaran Rp 464.000.000, Pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (DAK) dengan pagu anggaran Rp 590.000.000,  Pengadaan Peralatan Pengolahan Limbah Padat (DAK) dengan pagu anggaran Rp 233.740.000.

Total keseluruhan DAK yang diperoleh Pidie Jaya pada tahun anggaran 2016 adalah Rp 297. 983.119.000.

CV. Aceh Daroy Indah Langganan Menang Proyek DAK di Pijay

Perusahaan yang skandal korupsi proyek pengadaan Peralatan Rawat Inap Furniture Nurse Station--dengan nilai kontrak Rp 573.000.000 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pidie Jaya tahun anggaran 2016—berhasil diungkap pihak Kejaksaan Negeri Pidie Jaya ini ternyata salah satu perusahaan langganan menang proyek di sejumlah SKPK di Pijay.

Pada tahun yang sama, tahun anggaran 2016, CV. Aceh Daroy Indah memenangkan proyek rehabilitasi saluran sekunder Gampong Bale Ulim BBD3-BBD6 D.I Ulim Kecamatan Ulim (DAK IPD) pada Dinas PU Pijay dengan nilai kontrak Rp   950.572.000.

Pada tahun anggaran 2017, perusahaan yang beralamat di Jl Teungku Chik Di Asan, Gampong Asan, Kecamatan Kota Sigli, Pidie, ini memenangkan proyek peningkatan saluran sekunder D.I Tanoh Mirah (DAK Penugasan) di PU Pijay dengan nilai kontrak Rp 600.000.000. Kemudian, masih pada tahun anggaran 2017, di Dinas PU Pijay, perusahaan ini memenang proyek Peningkatan Embung D.I Paya Pie Ujong Baroh Trienggadeng (DAK Penugasan) dengan nilai kontrak Rp 793.000.000.

Di Dinas Kesehatan, perusahaan ini memenangkan proyek Pembangunan Baru Rumah Tenaga Kesehatan Puskesmas Bandar Baru (DAK/DAU) dengan nilai kontrak Rp 755.517.000 pada tahun anggaran 2015.

Pada tahun anggaran 2016 perusahaan ini juga memenangkan proyek Revitalisasi Puskesmas Pembantu Meurandeh Alue, Timbunan dan Pagar dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.198.000.000. Hasil pemeriksaan fisik di lapangan bersama PPTK, kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas pada tanggal 20 Maret 2017, yang dilakukan pihak Badan Pemeriksa Keungan (BPK) Perwakilan Aceh menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 17.011.648. [] 

Komentar

Loading...