Sudut pandang

Sitor Situmorang, KM Sinar Bangun, dan Bias Kelas dalam Proses Evakuasi Korban

·
Sitor Situmorang, KM Sinar Bangun, dan Bias Kelas dalam Proses Evakuasi Korban
Sumber foto: simarmata.or.id.

Pada perahu tiba-tiba muncul sore,

Dari balik tanjung di teluk danau,

Membawa Ibu dari pekan,

Dengan oleh-oleh kue beras

bergula merah…

Itu adalah penggalan puisi Sitor Situmorang, seorang penyair angkatan 45 yang juga disebut-sebut sangat Soekarnois.

Judulnya: “Danau Toba”.

Pukul 17.30 WIB sore, Senin, 18 Juni 2018 lalu, kapal kayu KM Sinar Bangun karam di perairan Danau Toba.

Dilansir dari tempo.co, Kamis, 21 Juni 2018, KM Sinar Bangun diduga mengangkut ratusan penumpang dan puluhan kendaraan bermotor roda dua dalam perjalanan dari Pelabuhan Simanindo, Samosir, menuju Pelabuhan Tigaras, Simalungun, Sumatera Utara.

“Padahal kapal kayu ini hanya memiliki kemampuan mengangkut 43-80 penumpang. Dalam kondisi kelebihan beban, KM Sinar Bangun oleng dan karam setelah dihantam angin dan ombak berkekuatan 12 knot…,” demikian tempo.co.

Berbeda dengan jumlah penumpang pesawat terbang yang tercatat dengan baik, KM Sinar Bangun, mengutip pernyataan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Irjen Pol Budi Setiyadi melalui bbc.com, adalah “kapal rakyat yang tak ada manifesnya. Transaksi pembelian tiketnya pun masih dilakukan secara manual.”

Hal itu tak hanya mengakibatkan simpang-siurnya jumlah korban yang juga berdampak pada kerja-kerja evakuasi, tapi juga menunjukkan betapa buruknya standar keselamatan penumpang dan buruknya prosedur operasi standar pelayaran.

“Data terbaru penumpang yang hilang sudah mencapai 192 orang. Data yang dikantongi polisi itu berdasarkan pengakuan keluarga yang melapor ke posko. Sedangkan 22 korban telah dievakuasi dengan 4 orang meninggal dunia,” demikian tempo.co. 

Saling buang badan

Mula-mula, semata-mata mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, yang salah satunya menyatakan, kapal-kapal yang menjadi penghubung antar provinsi merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan kapal-kapal antar kabupaten/kota maupun kecamatan merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah, proses penanganan dalam pencarian korban hilang terkesan lamban.

“Kok penanganannya sangat berlarut-larut. Harusnya kan begitu terjadi masalah bisa terselesaikan saat itu juga," kata Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, dilansir dari mediaindonesia.com, Kamis, 21 Juni 2018.

Di lain pihak, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, pelayaran KM Sinar Bangun sudah sering terjadi. Penanggung jawabnya bukanlah syahbandar, melainkan dari UPT Dinas Perhubungan setempat. 

Informasi terakhir yang dihimpun, Markas Besar Kepolisian RI, Dinas Perhubungan, dan Pemerintahan Daerah Sumatera Utara akan membentuk tim gabungan untuk menginvestigasi penyebab tenggelamnya KM Sinar Bangun di perairan Danau Toba, Sumatera Utara.

Adakah bias kelas sosial dalam penyelengaraan angkutan penyeberangan dan penanganan evakuasi korban—para penumpang kapal kayu itu— dalam tragedi ini? []

Loading...