Selain Desak WRSE dan Pengadaan Makanan di Panti Asuhan Diusut, LPDN juga Akan Laporkan Kadis dan Sekretaris Dinsos ke Kejari Pidie

·
Selain Desak WRSE dan Pengadaan Makanan di Panti Asuhan Diusut, LPDN juga Akan Laporkan Kadis dan Sekretaris Dinsos ke Kejari Pidie
Sumber ilustrasi: waspada.co.id.

sinarpidie.co—Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Potential Development of Nature (LPDN) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie untuk mengusut hingga tuntas dugaan penyimpangan kegiatan pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) di Dinas Sosial (Dinsos) Pidie tahun anggaran 2018 sebesar Rp 2 milliar dan pengadaan makanan 75 anak asuh selama 12 bulan pada tahun 2018 di Panti Asuhan Penyantunan Islam Bambi dengan nilai Rp 500.180.250 yang tidak melalui proses tender.

“Dugaan mega korupsi ini telah direncanakan sejak penyusunan anggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan. Dalam WRSE 2018 jelas-jelas penyimpangan terlihat, karena items-itemsnya bagi-bagi sembako, Rp 600 juta. Jelas dugaan kerugian Negara sebesar itu. Alasannya, yang dimaksud dengan WRSE merupakan bentuk pemberdayaan dan bantuan sosial yang diberikan adalah bimbingan sosial dan memberikan bantuan sesuai dengan bidang usaha yang digeluti,” kata Ketua LPDN Muammar pada sinarpidie.co, Rabu, 13 Maret 2019.

Kata Muamar lagi, Dinsos Pidie pada 2018 memiliki sejumlah kegiatan bagi-bagi sembako yang juga diduga berkalang masalah.

“Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Lemah itu pagu anggarannya Rp 650 juta.  Belanja barang dan jasa belanja bantuan sosial barang. Ironisnya, koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan Kemiskinan dan penurunan kesenjangan masak juga Rp 650 juta. Besar sekali. Honorarium non PNS Rp.275.400.000 dan belanja perjalanan dinas Rp.124.550.000,” katanya lagi. “Kasipidsus Kejari Pidie kami minta untuk membuka mata atas dugaan mega korupsi ini!”

Di samping itu, kata Muamar lagi, pengadaan makanan 75 anak asuh selama 12 bulan pada tahun 2018 di Panti Asuhan Penyantunan Islam Bambi dengan nilai Rp 500.180.250 yang tidak melalui proses tender, tetapi kegiatan tersebut dilakukan melalui swakelola oleh Dinas Sosial Pidie, jelas-jelas sudah memenuhi unsur untuk dilakukan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi.

“Ditambah menu yang tak sesuai dengan items-items di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinsos Pidie,” ungkapnya. “Yang diduga ditilip jatah fakir miskin, sungguh dugaan perbuataan yang tidak hanya memenuhi unsur kerugiaan Negara, tapi juga a-moral dan tercela. Wajah Pemkab tercoreng sebenarnya, tapi Pemkab Pidie tidak mencopot Kadinsos Pidie, Sekretaris, dan kabid-kabid di dinas tersebut.”

Pihaknya, kata dia lagi, dalam waktu dekat akan melaporkan secara resmi kepada Kejaksaan Negeri Pidie dua dugaan kasus tindak pidana korupsi tersebut.

“Kita sedang rampungkan laporan dan dua bukti permulaan yang cukup dengan terlapor Kadis, Sekretaris, dan PPTK dua kegiatan tersebut. Dugaan kerugian Negara pada WRSE Rp 600 juta, sedangkan dugaan kerugian Negara pada pengadaan makanan di panti asuhan sekira Rp 320 juta. Selain dugaan kerugian materil berupa bocornya keuangan Negara, kita juga rincikan kerugian immateril,” tutupnya. []

Komentar

Loading...