Sunat anggaran pembuatan TPS

Sekretaris KIP Pidie Akui Anggaran Pembuatan TPS di Pidie Semula Rp 1,6 juta

·
Sekretaris KIP Pidie Akui Anggaran Pembuatan TPS di Pidie Semula Rp 1,6 juta
Sekretaris Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie Iswandi SSos. Dok. KIP Pidie.

sinarpidie.co--Sekretaris Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie Iswandi SSos membantah bahwa dirinya telah menyunat anggaran pembuatan 1.368 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Pidie dari 1,6 juta per TPS menjadi Rp 1,1 juta per TPS. Kendati demikian, ia mengakui bahwa semula anggaran pembuatan TPS di Pidie ialah Rp 1,6 juta per TPS.

“Kita tidak memotong anggaran. Karena sifatnya anggaran KPU sesuai juknis penggunaan anggaran 076 tahun 2019 dapat disesuaikan dengan kebutuhan anggaran di masing-masing daerah. Dari anggaran pembuatan TPS 1,6 juta diberikan Rp 1,1 juta di mana sisa dari dana tersebut tidak digunakan di luar kewenangan penggunaan anggaran. Dana tersebut juga kembali ke ke badan adhock juga. Seperti bimteks Situng yang awalnya belum ada kegiatan tersebut,” kata Iswandi SSos, Sekretaris Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie, dalam keterangan tertulis yang diterima sinarpidie.co, Jumat, 21 Juni 2019.

Sisa anggaran per TPS yang seharusnya Rp 1,6 juta per TPS, kata Iswandi SSos, dialihkan untuk bimteks Situng yang awalnya tidak ada kegiatan tersebut, sewa kendaraan roda dua di tingkat PPK, dan persiapan pengelolaan logistik dan penghitungan suara di tingkat kecamatan dan desa.

“Sehingga jika semua anggaran hanya ditujukan ke pembuatan TPS yang sifatnya belanja bahan maka akan terjadi permasalahan dalam pertanggungjawaban anggaran. KIP Pidie berusaha agar anggaran tersebut dialihkan kepada kegiatan lain yang sifatnya mendesak dalam menghadapi Pemilu 2019,” sebut Iswandi SSos lagi.  

Sejumlah anggota Pantia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Pidie yang identitas mereka tak ingin dituliskan membantah bahwa mereka menerima fasilitas kendaraan roda dua sebagaimana disebutkan oleh Iswandi SSos.

“Sewa kendaraan tidak ada sama sekali. Beda dengan 2017 itu ada,” kata salah seorang sumber sinarpidie.co tersebut.

Tak dibicarakan dengan komisioner KIP Pidie

Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie Muhammad Ali mengatakan, dirinya tidak dilibatkan dan tidak mengetahui adanya pemotongan anggaran pembuatan TPS dari Rp 1,6 juta menjadi Rp 1,1 juta yang kemudian disebut Iswandi SSos dialihkan untuk bimteks Situng, sewa kendaraan roda dua di tingkat PPK, dan persiapan pengelolaan logistik dan penghitungan suara di tingkat kecamatan dan desa.

“Khusus untuk anggaran pembuatan TPS yang dialihkan kegiatan lain itu tidak diberitahukan pada saya sebelumnya. Untuk bimteks Situng, anggota PPK mengundang PPS dan KPPS di kecamatan masing-masing. Itu ada anggaran khusus untuk Bimteks Situng,” kata Muhammad Ali, Jumat, 21 Juni 2019.

Hal yang sama diutarakan oleh Komisioner KIP Pidie, yang juga Ketua Divisi Teknis, Fuadi Yusuf.

“Setahu saya, saya tidak dilibatkan dan tidak tahu adanya pemotongan tersebut,” kata Fuadi Yusuf.

sinarpidie.co menelaah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 751/pp.01-kpt/01/KPU/III/2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota bagian anggaran 076 tahun Anggaran 2019 revisi ke-I.

Dalam petunjuk teknis tersebut disebutkan, pengelolaan anggaran yang dilakukan KPU mengacu kepada ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan sehingga tata cara revisi dan penggunaannya sangat tergantung dengan klausul yang ada pada ketentuan tersebut.

Baca juga:

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK. 02/2018 tentang tata Cara Revisi anggaran Tahun Anggaran 2019 disebutkan, revisi anggaran terdiri dari revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah, revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, dan revisi administrasi.

Revisi Anggaran dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan / atau oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Direktorat Jenderal Anggaran berwenang memproses usul Revisi Anggaran bagian anggaran Kementerian / Lembaga dan BA BUN yang memerlukan penelaahan dan revisi pengesahan untuk substansi tertentu, sementara Direktorat Jenderal Perbendaharaan berwenang memproses usul Revisi Anggaran bagian anggaran Kementerian / Lembaga dan BA BUN untuk pengesahan tanpa memerlukan penelaahan.

Ditanyai sinarpidie.co pada Sekretaris KIP Iswandi SSos terkait apakah pemotongan anggaran pembuatan TPS yang kemudian ia klaim dialihkan untuk kegiatan lain memperoleh pengesahan pihak terkait, ia hanya menjawab, “Di Juknis sudah ada kan. Kalau tidak sesuai Juknis tidak keluar uang di KPPN Banda Aceh.” []

Reporter: Diky Zulkarnen dan Firdaus

Loading...