Kampanye PA di Lapangan Bola Kaki Blang Paseh

Sekretaris DPW PA Pidie: Negara-Negara Eropa hanya Kenal PA sebagai Alat Perjuangan Rakyat Aceh Pasca-Damai

·
Sekretaris DPW PA Pidie: Negara-Negara Eropa hanya Kenal PA sebagai Alat Perjuangan Rakyat Aceh Pasca-Damai
Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh (PA) Pidie, Anwar SPdI MAP menyampaikan orasi politiknya dalam kampanye terbuka atau rapat umum PA, Minggu, 7 April 2019 di lapangan bola kaki Blang Paseh, Kota Sigli. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co— Perdamaian Aceh di Helsinki pada 15 Agustus 2005 silam ditandatangani oleh Pemerintah RI dengan Pemerintahan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang difasilitasi dan dimonitoring oleh Crisis Management Initiative (CMI), yang terdiri dari Negara-negara Eropa.

Hal itu dikatakan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh (PA) Pidie, Anwar SPdI MAP dalam orasi politiknya pada kampanye terbuka atau rapat umum PA, Minggu, 7 April 2019 di lapangan bola kaki Blang Paseh, Kota Sigli.

“Dan yang diketahui pula oleh dunia, perjuangan politik di Aceh, disambung oleh Partai Aceh,” serunya.

Sebaliknya, meski dunia internasional mengetahui bahwa PA adalah penyambung perjuangan politik rakyat Aceh, namun pada Pilkada 2017 lalu, masyarakat Aceh sendirilah yang membuat partai ini kalah.

“Ini yang harus saudara-saudara sekalian ketahui, beberapa bulan yang lalu perwakilan Marthi Antasari berkunjung ke Aceh dan bertanya pada pimpinan PA Pusat, mengapa PA dikalahkan oleh rakyat Aceh sendiri? Apakah hal itu bermakna orang Aceh tak lagi ingin melanjutkan perjuangan? Pimpinan PA tak bisa jawab pertanyaan itu,” kata Anwar. “Jangan saudara berpikir bahwa yang kalah dalam Pilkada Gubernur Aceh 2017 lalu itu Mualem atau Sarjani Abdullah. Tapi PA yang dikalahkan. Jangan masalah pribadi dibawa ke politik, yang dirugikan rakyat.”

Secara politik, kata dia, hal itu telah menunjukkan kemunduran bagi perjuangan rakyat Aceh.

“Dalam perang, Aceh diakui dunia dengan keberaniannya. Dari 1873 hingga 2005. Tapi saat masuk ke dalam gelanggang politik, kita sudah meraba-raba. Oleh sebab itu, almarhum Wali Teungku Hasan di Tiro pernah bertanya, apakah rakyat Aceh sudah siap untuk berpolitik? Kegelisahan wali itu terbukti,” katanya lagi.

Kursi-kursi PA di DPRK dan DPR Aceh yang di atas 50 persen merupakan perwakilan eksistensi rakyat Aceh dalam politik.

“Dalam Pileg 2019 adalah kesempatan PA, apakah masyarakat Aceh mau menenggelamkan PA hingga hancur agar tak ada lagi perjuangan atau sebaliknya membangun PA agar cita-cita kita sampai sebagaimana tujuan awal yang direncanakan. Itu semua berpulang pada saudara-saudara semua,” tutupnya. []

Komentar

Loading...