Sekda Pidie Optimis R-APBK Pidie 2020 Ketuk Palu Desember 2019

·
Sekda Pidie Optimis R-APBK Pidie 2020 Ketuk Palu Desember 2019
Sidang lanjutan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pidie tahun anggaran 2018 di Gedung DPRK setempat, Senin, 24 Juni 2019 lalu. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co--Pengesahan dan penetapan rancangan qanun (Raqan) tentang APBK Pidie 2020 menjadi qanun terancam molor. Hingga memasuki pertengahan Desember 2019, Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Pidie belum mengajukan draft raqan tersebut pada DPRK Pidie untuk dibahas bersama.

Hal itu dikatakan Sekretaris DPRK Pidie, Drs Sayuti Muktar MM, pada sinarpidie.co, Selasa, 10 Desember 2019. "Pembahasan R-APBK Pidie 2020 akan menghabiskan waktu sekitar dua pekan. Setelah itu butuh waktu sekitar satu pekan paling lama untuk diverifikasi Gubernur Aceh. Informasinya, Pemkab Pidie akan menyerahkan draft R-APBK Pidie 2020 hari ini, namun hingga sore ini belum kami terima. Kita hanya menunggu, sedangkan bolanya ada pada pihak eksekutif, setelah bolanya diserahkan pada kita, baru ada bayangan kapan jadwal pembukaan sidang R-ABPK 2020 digelar,” kata Sayuti. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pidie, Idhami SSos MSi, mengatakan, tahapan penyusunan R-APBK Pidie 2020  saat ini sedang dalam proses pengisian data pada Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Kabupaten (BPKK) Pidie.

"Dalam dua hari ini finising dan rencananya pada Kamis final. Kemudian, pada Jumat akan diserahkan pada DPRK Pidie. Meski jadwalnya yang sudah sangat sempit, saya tetap optimis pembahasan dan pengesahan RAPBK Pidie 2020 akan terkejar pada bulan ini,” kata dia.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun Anggaran 2020, rancangan qanun tentang APBK 2020 seharusnya disetujui eksekutif dan legislatif paling lambat 30 November 2019.

Kendati demikian, pengesahan Qanun tentang APBK Pidie tahun 2020 tetap dinyatakan tepat waktu jika disahkan maksimal 31 Desember 2019 atau sebelum dimulainya tahun anggaran 2020 meski terdapat tahapan perencanaan keuangan daerah yang diduga telah dilanggar. []

Komentar

Loading...