Sejumlah Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tak Memiliki Payung Hukum

·
Sejumlah Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tak Memiliki Payung Hukum
Pekerja di pabrik rotan di Bambi. (sinarpidie.co/Firdaus).

Sewa tambak ikan, sewa pabrik rotan, sewa tanah sawah, dan sewa Alsintan belum memiliki payung hukum. Kebocoran PAD dan potensi terjadinya penyimpangan pengelolaan aset Pemkab Pidie tersebut menganga selama bertahun-tahun.

sinarpidie.co—Kekosongan regulasi terkait pemakaian kekayaan daerah berakibat fatal bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie karena hal itu berdampak pada kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi jasa usaha.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi sewa tambak ikan seluas dua hektare, milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie, di Gampong Sukon, Kecamatan Simpang Tiga, tahun ini hanya ditargetkan Rp 5 juta per tahun.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pidie Ir Tarmizi mengatakan tambak ikan yang dimiliki Pemkab Pidie tak hanya terletak di Gampong Sukon, Kecamatan Simpang Tiga, tapi juga terdapat di Gampong Teupin Jeu, Kecamatan Batee seluas dua hektare. “Tarif sewa tersebut merujuk harga pasaran. Tidak bisa kita patok terlalu tinggi karena tidak ada yang mau sewa. Daripada terbengkalai, kita sewakan Rp 5 juta. Sebelumnya harga sewa tambak ikan di Gampong Sukon Rp 10 juta. Dua tahun tak ada penyewa. Tahun ini kita sewakan Rp 5 juta. Di Kecamatan Batee, tambak tersebut merupakan tambak yang berasal dari BIPP. Setelah tsunami tambak tersebut rusak dan hingga kini belum kita perbaiki,” kata Ir Tarmizi, Jumat, 10 Juli 2020.

Lalu, hal yang sama juga terjadi pada UPT Rotan Bambi, yang hanya disewakan Rp 50 juta per tahun. Dalam penetapan target retribusi, baik sewa tambak ikan dan sewa UPT Rotan Bambi mengacu pada Qanun Kabupaten Pidie nomor 26 tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, tetapi ironisnya keduanya tidak menjadi objek retribusi di dalam qanun tersebut.

Pusat pengembangan industri mebel rotan modern di Gampong Bambi Peunayong, Kecamatan Peukan Baro, Pidie, berdiri di atas lahan seluas 3.000 meter persegi. Pabrik tersebut dibangun pada tahun 2007 silam dengan anggaran sekitar  Rp 6,5 miliar, yang bersumber dari Dana Otsus.

Saat itu, juga dilakukan pengadaan 20 jenis mesin pengolah rotan senilai Rp 2 miliar dari Departemen Perindustrian. Untuk mengoperasikan pusat pengembangan industri mebel rotan tersebut, Pemkab Pidie pada 2010 silam juga mengadakan pelatihan tenaga teknis industri rotan di mana para tutornya berasal dari Cirebon. Pada 2010, pabrik tersebut beroperasi dengan suntikan dana APBA untuk operasional senilai Rp 500 juta.

Pada saat semula beroperasi pada 2010 silam, pabrik tersebut dioperasikan  PT  Bumi Seulawah Makmur dengan sistem bagi hasil melalui kontrak Kerja Sama Operasi (KSO) dengan Pemkab Pidie. “Dengan PT Bumi Seulawah Makmur, pengolahan rotan poles bukan hingga jadi furnitur. Pada 2016-2017 KSO dengan Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia (APRI) Aceh, Razali. Dengan Pak Razali hingga ke furnitur,” kata mantan Kepala Bidang (Kabid) Perindustrian pada Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM Pidie, Dra Mardaini, Senin, 19 Agustus 2019 lalu.

Baca juga:

Terhitung sejak Oktober 2018, PT Aida Rattan Industry, perusahaan yang berbasis di Cirebon, Jawa Barat, menyewa pabrik tersebut pada Pemerintah Kabupaten Pidie dengan nilai Rp 50 juta per tahun.

Dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 28 tahun 2019 tentang perubahan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah, tarif objek retribusi yang diubah hanyalah tarif sewa Balee Meusapat Ureung Pidie: untuk kegiatan komersil Rp 1,2 juta per hari dan untuk kegiatan sosial Rp 600 ribu per hari. Sebelumnya, tarif sewa gedung ini Rp 600 ribu per hari untuk kegiatan komersil dan Rp 400 ribu per hari untuk kegiatan sosial. Perubahan selanjutnya, yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 28 tahun 2019 tentang perubahan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah, ialah tarif sewa kamar Mess Pemda yang memiliki AC: dari Rp 60 ribu per hari menjadi Rp 75 ribu per hari.

Selain tambak ikan dan pabrik rotan, regulasi pemakaian kekayaan daerah juga belum mengatur tarif sewa tanah sawah Bambi dan di Titeue serta sewa Alsintan. Di samping itu, tarif pengelolaan Kilang Padi Modern Kecamatan Glumpang Tiga juga belum diatur di dalam qanun pemakaian kekayaan daerah meski tahun ini target pendapatan dari pengelolaan kilang padi tersebut ditetapkan Rp 15 juta.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpang) Pidie Ir Sofyan Ahmad, melalui Sekretaris Distanpang Pidie, Hasballah SP MM, mengatakan tahun ini revisi qanun tentang pemakaian kekayaan daerah masuk ke dalam Prolegda 2020.

“Alsintan sebelumnya tidak masuk ke dalam objek kekayaaan daerah yang dikenai retribusi dalam qanun karena belum dihibahkan. Sewa-menyewa alsintan sebelumnya merujuk Perbup. Sekarang sudah dihibahkan. Kalau sawah sewanya dengan perjanjian kerja. Pabrik di Glumpang TIga telah dihibahkan kepada Pemkab Pidie oleh Pemerintah Aceh. Sudah clear. Saat ini, kita sedang mempelajari pola pengelolaan pabrik tersebut nantinya,” kata Hasballah, Jumat, 10 Juli 2020. []

Loading...