Sejumlah Keuchik di Pidie Sebut Teknis Penganggaran Dana Desa untuk Covid-19 Masih Ambigu

·
Sejumlah Keuchik di Pidie Sebut Teknis Penganggaran Dana Desa untuk Covid-19 Masih Ambigu
Sumber ilustrasi: poskomalut.com.

sinarpidie.co--Sejumlah keuchik di Pidie masih belum sepenuhnya mengerti tata cara penganggaran dana desa untuk penanganan Covid-19. Khairil Anwar, Keuchik Gampong Blang Jeurat, Kecamatan Tangse, Pidie, mengatakan tata cara pengelolaan keuangan untuk penanganan Covid-19 masih ambigu. “Sebab, dalam SE Mendes PTT dan SE Bupati Pidie belum jelas diatur teknis pengelolaan dana tersebut,” kata Khairil Anwar, Rabu, 8 April 2020.

Kata Anwar lagi, pihaknya telah mengalokasikan dana desa dalam APBG 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 50 juta sesuai dengan SE Bupati Pidie. “Seharusnya, aturan penggunaan dana tersebut diatur lebih details agar keuchik tidak tersandung masalah hukum di kemudian hari,” sebut Khairil Anwar.

Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi)  Pidie Nazaruddin mengatakan hal yang sama. “Yang membuat kami bingung, alokasi dana desa untuk Covid-19 dalam penggunaannya belum diatur dengan jelas. Seharusnya penggunaan dana tersebut diatur dengan jelas. Untuk items apa saja yang boleh digunakan dana itu dan jangka waktu penggunaan dana tersebut,” kata Nazaruddin.

Menurut Nazaruddin, teknis penggunaan dana desa untuk Covid-19 seharusnya diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Pidie  agar hal itu lebih terarah dan tidak tumpang tindih. “Sehinggga tidak berakibat konflik sosial di gampong juga,” tutupnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Pidie Samsul Azhar mengatakan belum ada gampong di Pidie yang berstatus berstatus keadaan luar biasa (KLB) sehingga, kata  Samsul, 730 keuchik menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan.

Baca juga:

“Kita juga sedang menunggu surat edaran perubahan dari Bupati Pidie terkait penggunaan dana desa untuk penanganan Covid-19 di Pidie,” kata Samsul Azhar. "Keuchik diharapkan selalu aktif berkoordinasi dengan DPMG dan camat terkait penggunaan dana desa untuk pencegahan Covid-19 di gampong,” kata dia, Rabu, 8 April 2020.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan Surat Edaran Menteri Desa tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasaan Padat Karya Tunai.

Untuk penanganan Covid-19, SE tersebut mengatur dana desa digunakan dengan pola padat karya tunai desa (PKTD) secara swakelola dengan melibatkan pekerja dari anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya; dan membentuk relawan Covid-19. Lalu, SE Bupati Pidie  Nomor: 412.2/1368/2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai di Lingkungan Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Pidie salah satu isinya menyebutkan, pemerintah gampong di Pidie menganggarkan paling sedikit Rp 50 juta untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 dalam APBG atau APBG-P tahun anggaran 2020. []

 

Loading...