Satgas Covid-19 DPRA Gelar Rapat Perdana, Ini Sejumlah Agenda yang Akan Direalisasikan

·
Satgas Covid-19 DPRA Gelar Rapat Perdana, Ini Sejumlah Agenda yang Akan Direalisasikan
Satuan Tugas Pengawasan Pencegahan dan Penanganan Covid-19, yang dibentuk melalui Keputusan Pimpinan DPR Aceh Nomor 3/P-I/2020 di mana sedikitnya 22 anggota DPRA masuk ke dalam tim tersebut, melaksanakan rapat perdana di ruang rapat Badan Anggaran DPR Aceh, Kamis, 9 April 2020.

sinarpidie.co--Satuan Tugas Pengawasan Pencegahan dan Penanganan Covid-19, yang dibentuk melalui Keputusan Pimpinan DPR Aceh Nomor 3/P-I/2020 di mana sedikitnya 22 anggota DPRA masuk ke dalam tim tersebut, melaksanakan rapat perdana di ruang rapat Badan Anggaran DPR Aceh, Kamis, 9 April 2020.

Ketua DPR Aceh, yang juga Ketua Tim Satuan Tugas Pengawasan Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Dahlan Jamaluddin, mengatakan tim ini dibentuk untuk mengawasi kerja pencegahan dan penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh. DPRA, kata Dahlan, ingin memastikan sejauh mana langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Aceh yang efektif dan efisien dalam penanganan Covid-19.

“Ada 13 rumah sakit rujukan yang ada hari ini. Kita ingin pastikan sudah siap tidak rumah sakit tersebut, APD-nya bagaimana, dokter dan tenaga medisnya bagaimana,” kata Dahlan Jamaluddin, dalam keterangan tertulis yang diterima sinarpidie.co, Kamis, 9 April 2020.

Dalam rapat tersebut satuan tugas DPR Aceh sudah menyusun beberapa agenda yang akan dilaksanakan, mulai dari rapat dengan Satgas Covid Provinsi Aceh, koordinasi dengan Forkopimda plus, hingga memastikan kondisi di lapangan, seperti kondisi pintu masuk Aceh baik laut, darat dan udara; kesiapan rumah sakit berserta tenaga kesehatan; serta kesiapan pelaksanaan tes PCR di Aceh, baik di Laboratorium Kesehatan Universitas Syiah Kuala maupun di Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan yang berada di Aceh Besar.

"Agenda pertama satuan tugas ini adalah melakukan pertemuan dengan Satgas Covid-19 Provinsi Aceh yang diketuai langsung oleh Plt Gubernur Aceh," katanya. "Hal yang tidak kalah pentingnya yang ingin dipastikan oleh satuan tugas DPRA adalah kesiapan Pemerintah Aceh dalam penanganan dampak sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, satuan tugas akan memastikan seberapa besar anggaran yang sudah digunakan dan disiapkan Pemerintah Aceh untuk penanganan rantai pengaman sosial Covid-19. Berapa jumlah orang yang akan ditangani dari dampak Covid-19, apa bentuk intervensi kebijakan yang digunakan dan bagaimana kecukupan sembako. Termasuk bagaimana koordinasi dengan kabupaten, kecamatan hingga ke gampong-gampong."

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin itu diikuti oleh seluruh anggota dari semua fraksi. Kata Dahlan Jamaluddin lagi, satuan tugas ini nantinya akan dibagi ke dalam beberapa tim. 

Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh nomor 440/1021/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Aceh tertanggal 1 April 2020, terdapat 222 tenaga dalam tim gugus tugas tersebut.

Tenggat waktu atau deadline melakukan realokasi anggaran atau refocussing kegiatan jatuh pada Kamis, 9 April 2020 hari ini, sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Bupati/walikota dan gubernur melakukan realokasi anggaran atau refocussing kegiatan untuk penanganan Covid-19 paling lambat tujuh hari sejak instruksi yang diterbitkan pada Selasa, 2 April 2020 lalu itu.

Hingga berita ini diturunkan, DPRA belum menerima draft rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) atau anggaran mendahului APBA-P untuk ditandatangani bersama antara Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan pimpinan DPRA. []

Loading...