Bincang

Sarjani Abdullah: Bawalah Kepentingan Umum ke Depan, Kepentingan Pribadi akan Menyusul di Belakangnya

·
Sarjani Abdullah: Bawalah Kepentingan Umum ke Depan, Kepentingan Pribadi akan Menyusul di Belakangnya
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh (PA) Pidie Sarjani Abdullah. (sinarpidie.co/Firdaus).

sinarpidie.co—Mengenakan topi pad cokelat, kaus berkerah hitam, dan celana jins biru, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh (PA) Pidie Sarjani Abdullah, menarik sebuah kursi di salah satu ruang di Kantor DPW PA Pidie, Senin, 1 April 2019. Sebentar kemudian, ia duduk dan menyeringai.

“Apa kabar?” tanyanya kemudian. “Dalam beberapa waktu belakangan saya lebih banyak menghabiskan waktu di luar Pidie.”

Bagi kebanyakan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Sarjani Abdullah adalah legenda. Ia merupakan salah seorang jebolan  Kamp pelatihan militer, di Tajura, Tripoli, Libya, tepatnya di Kamp Angkatan Laut Libya, yang letaknya sekitar tujuh kilometer dari pusat kota.

Pada 1992, ia menjabat sebagai Staf Komando GAM Pusat Tiro. Pada 1999, ia menjabat sebagai Komandan Operasi GAM Wilayah Pidie.

Pada 2003, Sarjani Abdullah diangkat menjadi Panglima GAM Wilayah Pidie. Pasca-damai pada 2005 silam, Sarjani Abdullah menjabat sebagai Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA).

Sarjani Abdullah, didamping Muhammad Iriawan SE, menjabat sebagai Bupati Pidie periode 2012-2017. 

sinarpidie.co mewawancarainya di Kantor DPW PA Pidie, Senin, 1 April 2019. Berikut petikannya.

Pada 2018, Pidie terkena sanksi penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) karena tidak menyampaikan laporan belanja infrastruktur sampai pada batas waktu yang telah ditentukan. DAU Pidie pada 2017, Rp 800 miliar, sedangkan pada 2018,  Rp 794 miliar. Terjadi penurunan. Bagaimana Anda melihat ini?

Setahu saya, turunnya dana transfer pusat, salah satunya, karena serapan tahun sebelumnya yang rendah. Jika serapan anggaran tahun sebelumnya kurang, maka untuk tahun selanjutnya akan turun.

Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik regular sub-bidang jalan Pidie pada tahun anggaran 2019 Rp 27.761.058.000. Angka tersebut jauh lebih kecil dari alokasi pada 2018 lalu, yakni Rp 49.790.000.000.

Harus ada pendekatan kepala daerah dengan pihak kementerian dan komisi terkait di DPR RI. Selain ada usulan daerah, juga ada program pusat yang tertuang dalam RPJM nasional untuk dijalankan di daerah. Misalnya, dulu, ada program rumah nelayan. Itu bukan program kabupaten, tapi program pusat. Karena kita jeli, kita pernah dapat dua kali. Di Simpang Tiga dan Blok Sawah. Juga rumah translok di Geumpang, itu bukan program daerah tapi program pusat. Untuk bidang pendidikan, program pusat, sekolah inklusi, kita, Pidie, pernah jadi pelopor sekolah inklusi di Aceh.

Sampai hari ini Rumah Kemasan belum beroperasi, bahkan Pidie tak memperoleh alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Industri Kecil Menengah (IKM) pada tahun anggaran 2019 karena DAK bidang IKM tahun sebelumnya tak terserap.

Ya, karena tidak terserap, ya.

Sektor kesehatan bagaimana?

Dulu, kita sudah tingkatkan, RSUD Teungku Chik di Tiro, dari Tipe C menjadi Tipe B. Dan sudah kita lengkapi dengan berbagai fasilitas beserta dengan tenaga medisnya. Sekarang saya tidak tahu persis bagaimana keadaannya.

Konstruksi bangunan Puskesmas di Pidie juga besar-besar tapi rata-rata masih Madya akreditasinya. Belum ada satupun yang Utama alih-alih Paripurna...

Puskesmas rawat inap kita sudah banyak. Kita bangun sejak awal mula menjabat. Rawat inap ini juga program pusat. Sebenarnya tenaga kesehatan di Pidie surplus atau lebih ya. Cuma masalahnya adalah penempatan. Jika penempatan salah, jadi amburadul. Tenaga yang banyak tidak bisa kita manfaatkan. Tenaga kesehatan kita tempatkan di dinas sosial, itu kan sudah tidak tepat. Tenaga spesialis kita tempatkan di puskesmas, itu juga tidak tepat. Spesialis memang harus di rumah sakit.

Program satu hari satu ayat dulu gaungnya besar, MUQ juga, sekarang sudah meredup…

Harapan kita, program itu kita canangkan, itu tak terlihat dalam waktu dekat. Penurunan angka kemiskinan, misalnya. Angka tersebut turun karena kerja keras-kerja keras sebelumnya. Hasilnya mungkin baru nampak sekarang. Harapan kita dulu, di Pidie, dengan kita terapkan satu hari satu ayat, maka suatu saat, Pidie akan dihargai oleh orang lain. Artinya di Pidie adalah tempat pengkaderan kader Al-Quran.  Jadi daerah lain akan mengikuti kita sebagai contoh. Dan sekarang, jika program ini tidak jalan, maka akan sia-sia. Seharusnya dilihat dalam bentuk kepentingan publik, bukan untuk seorang bupati. Kita harapkan program ini berjalan.

Untuk kebudayaan, dulu ada Pedir Raya Festival (PRF). Kegiatan tersebut digelar selama enam hari.

Apam juga budaya kita. Dulu kita juga agendakan membuat kegiatan memasak apam tapi tidak dalam bentuk yang baru-baru ini digelar. Pedir Raya Festival rencananya memang agenda tahunan. Untuk mengingatkan hari jadi Pidie. Untuk menampilkan budaya-budaya yang ada di Pidie, kuliner-kuliner yang ada di Pidie. Festival ini juga menjadi tempat promosi produk industri rumah tangga, industri mikro. Ya sebagai stimulus pegiat usaha kecil menengah juga. Mengangkat potensi daerah juga.

Sarjani Abdullah. (sinarpidie.co/Firdaus).

Kupiah riman pada masa kita, misalnya, itu menjadi hak paten Pidie. Kalau pemerintah tidak mendukung home industry, maka pemerintah tak mendukung kemajuan daerah.

Bagaimana Anda melihat komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif di Pidie akhir-akhir ini? Pembahasan perubahan tahun anggaran 2018 kita tidak bisa dilakukan dan pengesahan APBK 2019 juga tidak tepat waktu?

Dampak bagi masyarakat besar gara-gara itu. Legislatif lebih ramai basis massanya. 40 anggota DPR masing-masing punya basis massa. Jika masing-masing, eksekutif dan legislatif, pertahankan ego sektoral, tidak akan jalan roda pemerintahan yang maksimal. Akibat mempertahankan ego sektoral ini, pengesahan anggaran tak tepat waktu. Rugi daerah. Perlu sinergisitas antara DPR dan eksekutif. Pidie belum digerakkan oleh industri besar, jadi tumpuannya masih pada APBK. Kalau terlambat dan terhambat, maka putaran uang di Pidie juga berdampak negatif. Daya beli masyarakat kurang. Mandeg.

Sektor pertanian?

Dulu, sebelum saya menjabat, sektor ini agak amburadul. Jadi kita tata pola tanam yang terjadwal. Karena terjadwal, maka distribusi air pada irigasi teknis juga tersalur secara terjadwal. Begitu juga dengan kebutuhan pupuk, semua terjadwal dan terencana, tidak sporadis. Jadi, semua terukur, penyaluran air dan pupuk. Hama juga kurang karena turun ke sawah terjadwal. Tugas kepala daerah dan tugas dinas teknis mengatur distribusi lewat kebijakan dan kebijakan tersebut harus dipastikan terimplementasi, supaya masyarakat mendapatkan hasil produksi yang maksimal. Jadi, kepala daerah bukan turun menggarap sawah, tapi memastikan jadwal tanam, ketersediaan air, dan ketersediaan pupuk.

Apa proyek strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintah pusat yang harus dimaksimalkan pula oleh Pemerintah Pidie?

RPJM Pusat, RPJM Provinsi, dan RPJM Kabupaten harus se-alur. Sikron. Kalau tidak sinkron, anggarannya akan tersendat-sendat. Untuk peningkatan produktivitas gabah, program swasembada pangan pusat, misalnya, kita harus bisa imbangi. Artinya, misalnya, infrastruktur untuk nelayan sudah ada, untuk petani sudah ada, maka yang dibutuhkan adalah modal usaha atau pembiayaan.

Partai Aceh sebagai partai politik di mana kadernya memiliki kursi yang dominan di DPRK Pidie, apa kontribusi yang bisa diberikan untuk daerah?

Partai Aceh tetap berprinsip pada perjuangan. Dari bersenjata ke politik. Itu utama. Tetap mendukung kebijakan-kebijakan daerah yang pro-rakyat dan berusaha untuk mengusahakan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tapi DPR pun jika sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kepala daerah tidak setuju, memang itu sulit. Tapi kita terus berusaha. Semua fungsi-fungsi DPR akan dimaksimalkan. Kita berharap PA pada Pemilu 2019 ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Dukungan itu, selain untuk prinsip perjuangan tadi, juga untuk mengembalikan wibawa Pidie. Masyarakat Pidie hari ini seperti kehilangan semangat, kehilangan wibawa, lihat ke pasar-pasar, begitu lesu. Tapi PA berusaha mengisi kekosongan-kekosongan tersebut. Kita kembalikan harkat dan martabat Pidie.

Baca juga:

Apakah PA membuka ruang bagi lawan-lawan politik pada Pilkada lalu?

Kita selalu terbuka untuk kepentingan publik. Sinergisitas itu sangat penting. Apakah partai, ormas, dan individu-individu, untuk sama-sama membangun Pidie. Kepentingan publik selalu lebih penting daripada kepentingan pribadi.

Apa pesan pada pengurus, kader, tim pemenangan, dan simpatisan?

Kita berharap mereka bekerja dengan maksimal dan sungguh-sungguh. Berilah contoh teladan bagi masyarakat. Karena ketauladanan inilah yang menjadi contoh. Utamakanlah kepentingan umum di depan. Bawa kepentingan umum ke depan, kepentingan pribadi akan menyusul di belakangnya. []

Komentar

Loading...