Sang Predator Dana Gampong Lingkok Busu

·
Sang Predator Dana Gampong Lingkok Busu
Keuchik Gampong Lingkok Busu, Kecamatan Mutiara, Pidie, Amirfuad SSi MSi. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.coWAJAH IBRAHIM HUSEN, Ketua Tuha Peut Gampong Lingkok Busu, Kecamatan Mutiara, Pidie, mendadak serius saat menceritakan apa yang terjadi di gampongnya, Senin, 15 Oktober 2018 di Sigli. Ditemani M Yusuf SSI MT, Ketua Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) setempat, Ibrahim Husen blak-blakkan mengurai tindak tanduk Keuchik Gampong Lingkok Busu, Kecamatan Mutiara, Pidie, Amirfuad SSi MSi, yang juga salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Pidie.

Pada tahun anggaran 2018,  Gampong Lingkok Busu, Kecamatan Mutiara, Pidie, sama sekali belum mencairkan dana desa sepeser pun karena ulah Amirfuad SSi MSi yang diduga menggelapkan sekitar Rp 165 juta sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) tahun anggaran 2017 dalam Kas Umum Gampong (RKUG) Lingkok Busu.

“Di dalam rekening gampong uang yang ada hanya Rp 103 juta, sedangkan SILPA 2017 seharusnya ada di rekening Rp 268 juta,” kata Ibrahim Husen.

Rekening koran Gampong Lingkok Busu.

Pihaknya, bersama warga gampong setempat, kata Ibrahim Husen lagi, sudah menempuh penyelesaian secara musyawarah berkali-kali.

Dalam surat pernyataan tertanggal 20 September 2018, bertempat di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Gampong (DPMG) Pidie, Keuchik Gampong Lingkok Busu, Kecamatan Mutiara, Pidie, Amirfuad SSi MSi berjanji akan menyetorkan kekuarangan Rp 165 juta dalam SILPA 2017 ke Kas Umum Gampong (RKUG) paling lambat pada 25 September 2018.

Namun, apa lacur, meskipun surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas DPMG Pidie Jufrizal SSos MSi, Koordinator TA P3MD Pidie A Basyir A Jalil SE, dan Kasi PMG Kecamatan Mutiara Rusmadi Efendi, sang keuchik tak kunjung menepati janjinya.

Surat pernyataan.

“Hingga pertengahan Oktober itu sama sekali tidak diindahkan surat itu,” kata Ibrahim Husen.

Dalam PMK 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa disebutkan, desa yang mengalami SILPA di atas 30 persen, maka terlebih dahulu pihak desa menyelesaikan SILPA tersebut.

Dengan kata lain, sebelum mencairkan anggaran 2018, SILPA tersebut harus dituangkan dalam APBG 2018. Jika SILPA itu selesai dilaksanakan maka dana desa tahun 2018 dapat dicairkan. Untuk membuktikan SILPA itu selesai dilaksanakan, maka dibutuhkan rekomendasi Inspektorat Daerah.

KEUCHIK GAMPONG LINGKOK BUSU, KECAMATAN MUTIARA, PIDIE, AMIRFUAD SSI MSI, mengernyitkan dahi saat membaca dokumen-dokumen yang disodorkan padanya pada Senin, 15 Oktober 2018 malam di Sigli.

“Saya tidak jawab di sini. Tapi akan saya jawab besok dalam rapat di kantor camat,” kata dia.

Kendati demikian, dirinya tak menampik keabsahan tanda tangan dalam surat pernyataan tertanggal 20 September 2018 dan rekening koran Gampong Lingkok Busu.

“Iya, benar, itu tanda tangan saya,” ucapnya dengan wajah yang telah dibasahi keringat.

Selasa, 16 Oktober 2018, musyawarah memang digelar di Kantor Camat Mutiara. Syarbaini S Sos, Camat Mutiara mengatakan, Amirfuad telah menyanggupi desakan warga untuk segera menutupi kebocoran kas gampong.

Dalam rapat yang difasilitasi oleh Muspika Mutiara itu hadir sekitar 32  tokoh masyarakat Gampong Lingkok Busu.

“Pada hari Jumat 19 Oktober, Keuchik Amirfuad telah mengembalikan dana gampong yang dituntut warga sebesar Rp 153 juta. Uang tersebut dikirim kembali ke rekening gampong serta ada berita acara pembayaran. Kemudian uang tersebut akan digunakan untuk pembangunan yang belum selesai pada tahun sebelumnya," kata Syarbaini S Sos, Jumat, 19 Oktober 2018.

Di lain pihak, Tuha Peut Gampong Lingkok Busu Ibrahim Husen, yang dikonfirmasi sekali lagi via telepon selular Sabtu, 20 Oktober 2018, tetap mendesak Inspektorat Pidie untuk mengaudit keuangan gampong tersebut. Di samping itu, ia juga bersikukuh untuk meminta aparat penegak hukum  mengusut dugaan sejumlah kegiatan fiktif di gampong yang dipimpin Amirfuad, itu.

Baca juga:

Dugaan kegiatan fiktif tersebut beberapa di antaranya, kata Ibrahim Husen, pengadaan alat-alat kantor, pembangunan saluran irigasi yang seharusnya 450 meter tapi dikerjakan 390 meter; pembangunan rabat beton diajukan dan dikerjakan tanpa kejelasan karena proses penganggarannya tidak melalui musyawarah desa, pembangunan jembatan beton yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)--seharusnya pembangunan baru namun kenyataannya hanya direhabilitasi; pembangunan balai pengajian yang fiktif, dan pembangunan gedung tani yang fiktif.

Hitungan kerugian negara versi Tuha Peuet Gampong Lingkok Busu. 

Di samping itu, dugaan kegiatan fiktif lainnya adalah kegiatan sistem informasi gampong, pembinaan bidang peternakan, santunan anak yatim, penyelenggaraaan MTQ, tajhiz mayat, dan pelatihan wirausaha.

“Dugaan kerugian Negara, berdasarkan perhitungan Tuha Peut mencapai Rp 429.255.862,” kata Ibrahim Husen. “Rapat usulan kegiatan memang dilaksanakan bersama masyarakat gampong. Namun, penyusunan R-APBG diupah pada pihak ketiga, sehingga beberapa kegiatan hasil musyawarah dan usulan masyarakat hilang dalam APBG.” []

Reporter: Firdaus dan Diky Zulkarnen

Komentar

Loading...