Rutan Kelas II B Sigli Overkapasitas karena Tampung Warga Binaan 2 Kabupaten Sekaligus

·
Rutan Kelas II B Sigli Overkapasitas karena Tampung Warga Binaan 2 Kabupaten Sekaligus
Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Sigli, yang terletak di Gampong Benteng, Kecamatan Kota Sigli, Pidie, mengalami over kapasitas hingga 284 persen. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

sinarpidie.co - Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Sigli, yang terletak di Gampong Benteng, Kecamatan Kota Sigli, Pidie, mengalami over kapasitas hingga 284 persen. Kepala Rutan  Kelas II B Sigli, A Halim Faisal, mengatakan sedianya rutan ini hanya mampu menampung 120 tahanan, tapi saat ini jumlah tahanan dan narapidana di sana tercatat 461, 106 tahanan dan 355 narapidana. Alasan terjadinya over kapasitas ini, menurutnya, dikarenakan pihaknya harus menampung tahanan dan narapidana dari dua kabupaten sekaligus, yakni Pidie dan Pidie Jaya.

“Ada dua kejaksaan sekaligus yang wilayah hukumnya kami naungi, yaitu Kejaksaan Negeri Pidie dan Kejaksaan Negeri Pidie Jaya. 65 persen lebih warga binaan yang menghuni rutan  ini tercatat sebagai warga Pidie Jaya,” kata dia, Rabu, 18 November 2020.

Selain itu, kata dia, rutan tersebut penuh oleh pemakai narkoba di mana seharusnya pemakai diputuskan untuk direhab, bukan dipenjara. “Selama saya menjabat sebagai kepala rutan di sini, setahu saya, belum ada pemakai yang diputuskan untuk menjalani rehab. Sebaliknya, semuanya diputuskan penjara,” kata dia.

Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pengguna atau pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Di samping itu, Kejaksaan Agung juga mengeluarkan SEJA Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Untuk mensinergikan perspektif tersebut, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan BNN, menandatangani Peraturan Bersama terkait Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi pada 2014 silam.

Baca juga:

Direhab atau tidaknya seorang pecandu narkoba yang ditangkap tergantung pada penyidik, apakah pecandu narkoba tersebut direkomendasikan untuk dilakukan assessment oleh Tim Asessment Terpadu (TAT) yang terdiri dari unsur BNN, kejaksaan, kepolisian, dokter, dan psikolog, atau tidak. Jika rekomendasi medis tim assessment terpadu (TAT) dan hasil tes urine tidak dilampirkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka narkotika, hakim yang memeriksa perkara seorang terdakwa tidak dapat mengetahui apakah terdakwa murni pengguna atau pemakai, murni seorang pengedar atau bandar, atau dua-duanya: pengguna dan juga pengedar atau bandar sekaligus. []

Loading...