Rumah Aman bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Pidie belum Berfungsi

·
Rumah Aman bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Pidie belum Berfungsi
Gedung Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (TP2A) atau rumah aman yang terletak di sebelah kanan gedung kantor Dinas Kesehatan Pidie belum pernah beroperasi sejak rampung dibangun belasan tahun silam. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

sinarpidie.co - Gedung Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (TP2A) yang terletak di sebelah kanan gedung kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Pidie merupakan rumah aman bagi anak dan perempuan yang dirundung kekerasan. Tapi sejak rampung dibangun Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias belasan tahun silam, gedung tersebut tidak pernah berfungsi sebagaimana mestinya.

Gedung yang berbentuk seperti simbol tegak lurus tersebut memiliki 14 ruangan: satu aula, dua kamar mandi, delapan kamar berukuran 3 x 4 meter, satu dapur berukuran 1 x 4 meter, dan dua ruangan administrasi. Saat ini, gedung tersebut sedang direnovasi.

"Gedung tersebut belum memenuhi standar rumah aman. Apabila kita menginginkan gedung tersebut sebagai rumah aman, maka harus dipastikan benar-benar aman. Untuk kami berdinas di sana saja masih belum aman. Perlu terali besi di setiap jendela dan pintu. Korban nantinya tidak hanya tinggal di rumah aman tersebut untuk satu atau dua bulan, tapi selama proses BAP berlangsung hingga ada putusan hakim berkekuatan tetap," kata Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Pidie, Zubaidah SAg, Jumat, 15 Oktober 2021.

Per 14 Oktober 2021, DP3AKB Pidie menangani 16 kasus kekerasan terhadap anak, di antaranya kekerasan seksual terhadap anak 10 kasus, pemerkosaan anak 3 kasus, dan pencabulan anak 3 kasus. "Sementara, 17 kasus lainnya adalah kasus anak sebagai pelaku kejahatan," kata Zubaidah.

Tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak di Pidie juga tidak berbanding lurus dengan  jumlah tenaga fasilitator, konselor, mediator, dan advokator yang dimiliki DP3AKB Pidie.

Baca juga:

"Konselor untuk perempuan satu tenaga. Statusnya PNS. Untuk anak, tidak ada konselor. Tapi ada lima relawan, yang berstatus sebagai tenaga honorer, yang menjadi konselor untuk anak. Psikolog juga satu orang. Statusnya baru akan menjadi PNS tahun ini. Penugasannya tidak di sini tapi di RSUD Tengku Chik Ditiro," tutur Zubaidah. "Tugas kami mendampingi korban saat BAP berlangsung, mendampingi korban di pengadilan, antar dan jemput korban, pendampingan visum.  Bahkan kami melakukan hal-hal yang di luar tugas kami, seperti pengurusan BPJS korban, KK korban, surat pindah sekolah. Sebenarnya, itu adalah tugas dari pekerja sosial atau Peksos di Dinas Sosial. Tapi setiap ada kasus, cuma P2TP2A yang bekerja." []

Loading...