Laporan Utama

RPH Mati Suri, Ternak Janggal tak Terdeteksi

·
RPH Mati Suri, Ternak Janggal tak Terdeteksi
Mugee kambing di kompleks Pasar Hewan dan RPH Beureunuen. (sinarpidie.co/Mutamimul Ula).

“Kalau sesuai prosedur, ada orang dinas yang bilang, ini kambing tidak bisa dan tidak boleh dipotong karena membahayakan orang lain. Dijawab oleh mugee, misalnya, saya tetap potong pokoknya. Kalau tidak, ya obati sebentar. Pertanyaannya, mau tidak mereka usahakan? Nyan berarti ken na dua boh lam. Lam na raseuki, berhasil; lam hana raseuki naas. Tapi kita sudah usaha sekurang-kurangnya.”

sinarpidie.co--Hamdani, 45 tahun, mugee kambing yang berasal dari Padang Tiji, tengah menyeruput kopi di sebuah kedai minum di dalam kompleks pasar hewan dan rumah potong hewan (RPH) di Gampong Baro Yaman, Kecamatan Mutiara, Pidie. Ia, yang siang itu dalam setelan kemeja dan celana jins, baru saja selesai mengangkut kambing-kambing yang tadinya dijajakannya di pasar hewan tersebut.

Di tempat seluas lapangan sepakbola itu, ada pelbagai fasilitas RPH, pasar hewan, puskeswan, mushala, toilet, los kambing dan los lembu.

“Sudah jam 12, jadi gelanggang sudah sunyi,” kata Hamdani pada sinarpidie.co, Sabtu, 26 Agustus 2017. “Harusnya tadi pagi kalian ke sini.”

Beberapa penjual kambing sedang mengangkut kambing-kambing mereka ke dalam mobil pick-up.

“Kadang kambing banyak, permintaannya kurang, karena daya beli rendah, ya tinggal juga. Kalau hari biasa harga kambing, misalnya, Rp 2 juta. Kalau meugang, Rp 2, 5 hingga Rp 3-4 juta. Tapi kalau tidak habis terjual, keesokan harinya kan turun jadi Rp 2 juta juga. Itu risiko,” kata Hamdani tatkala ditanyakan tentang pasaran harga kambing menjelang hari meugang Idul Adha dan kurban.

Seorang mugee lainnya, yang tadinya berdiri di antara kerumunan mugee di halaman depan, berjalan menghampiri Hamdani sambil menggendong seekor kambing.

“Bawa ke sini, rajah dulu, kasih obat. Kenapa?

Kambing itu mengembik. Lagi dan lagi.

“Panas dalam kayaknya,” jawab pria yang menggendong kambing. “Mau beli?”

“Untuk apa dipotong, kan masih kecil sekali?” Hamdani menanggapi.

“Daripada mati?”

“Kasih obat. Coba ditaruh di tanah biar dia berdiri,” kata Hamdani lagi. “Kecil sekali masih. Kasih obat. Kasih air gula sedikit.”

“Sudah saya beri air gula, tapi tidak sembuh,” ujar lawan bicara Hamdani itu, lalu berbalik badan dan kembali ke kerumunan mugee kambing.

Kepada sinarpidie.co Hamdani menjelaskan pelbagai fasilitas di tempat tersebut, seperti RPH yang konon memiliki alat-alat yang memadai—sayangnya belum digunakan secara efektif oleh para pedagang daging sapi atau kambing.

Hamdani menyulut rokok kretek lalu menuturkan, “Kita ulang, kita ambil contoh peristiwa tadi. Ini logikanya seperti ini, ya: mugee tadi baru saja beli kambing itu dengan harga Rp 400 ribu dari peternak di kampung. Itu kambing sakit rupanya. Tapi si mugee mau kambing itu tetap potong atau dijual walau dengan harga Rp 100 ribu sekalipun. Kalau sesuai prosedur, ada orang dinas yang bilang, ini kambing tidak bisa dan tidak boleh dipotong karena membayakan orang lain. Dijawab oleh si mugee, misalnya, saya tetap potong pokoknya. Kalau tidak, ya obati sebentar. Pertanyaannya, mau tidak mereka usahakan? Nyan berarti ken na dua boh lam. Lam na raseuki, berhasil; lam hana raseuki naas. Tapi kita sudah usaha sekurang-kurangnya.”

Apa yang diutarakan Hamdani sebenarnya senada dengan pasal 6, Qanun Kabupaten Pidie nomor 30 Tahun 2011, yang berbunyi: Setiap hewan yang akan dipotong, harus diperiksa terlebih dahulu kesehatannya oleh petugas ahli.

Sementara itu, drh Mahfud, petugas peternakan Kecamatan Mutiara, menuturkan, pengecekan kondisi hewan ternak di pasar hewan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari mugee.
“Misalnya, batuk dan ini-itu, berdasarkan laporan mugee. Dan, yang dibawa ke situ, kan lembu dan kambing yang sanggup berdiri saja,” ungkapnya, Sabtu 26 Agustus 2017.

Tenaga kontrak pada Dinas Pertanian dan Pangan Pidie itu melanjutkan, pengobatan hewan ternak juga dilakukan berdasarkan ketersediaan obat-obatan di Puskeswan. “Pengobatan di tempat (gelangang/pasar hewan-red). Asal ada laporan dan permintaan, selalu kita layani.”

Namun, kata Mahfud, kadang ia membeli obat-obatan untuk hewan ternak dengan uang sendiri karena stok obat di puskeswan telah habis. “Untuk uang obat, misalnya, kami beli di kedai Rp 8 ribu, lalu kami jual setelah pemeriksaan dan segala macam, Rp 10 ribu. Kalau ada suntik vitamin, 20 ribu dan Rp 30 ribu,” kata dia.
Hal itu, kata Mahfud, berlaku baik di gelanggang Beureuneun maupun Padang Tiji.

Menanggapi ketersediaan obat-obatan untuk hewan ternak di Puskeswan di kompleks Pasar Hewan-RPH di Beureunuen dan Pasar Hewan di Padang Tiji yang konon terbatas jumlahnya, Ishak Ibrahim, Kabid Peternakan pada Dinas Pertanian dan Pangan Pidie, mengatakan, selama ini pihaknya mengandalkan alokasi dana dari APBA.
Di lain sisi, menurutnya, berdasarkan jenis penyakit pada hewan ternak di Pidie, obat-obatan yang paling banyak dibutuhkan adalah obat cacing.

Ishak Ibrahim, Kabid Peternakan pada Dinas Pertanian dan Pangan Pidie. (sinarpidie.co/Wahyu Puasana).
Ishak Ibrahim, Kabid Peternakan pada Dinas Pertanian dan Pangan Pidie. (sinarpidie.co/Wahyu Puasana).

“Obat cacing agak murah. Di pidie tidak ada penyakit terlalu berat. Tapi penyakit cacing harus kita sosialisasikan juga pada masyarakat (peternak-red) karena bisa menyebabkan pertumbuhan lembu agak lambat,” kata dia, Senin 28 Agustus 2017.

Pengecekan kondisi kesehatan ternak—kelayakan untuk dikonsumsi masyarakat—seharusnya dilakukan sebelum ternak tersebut disembelih. Dan hal itu dilakukan di rumah potong hewan (RPH)— baik milik pemerintah maupun RPH swasta yang mengantongi izin. Di kabupaten Pidie, RPH untuk kambing, kerbau, dan lembu hanya ada di Beureunuen. Statusnya adalah milik Pemerintah Kabupaten Pidie.

Pemotongan di luar RPH dibenarkan selama pemilik dapat menunjukkan kartu potong hewan. Lalu, juru periksa daging mengecek kondisi daging yang sudah dipotong.

“Pemotongan hewan-hewan yang dijual di pasar, itu di mana? Di tempat pribadi. Satu dua orang yang tidak memiliki tempat pemotongan pribadi, yang potong di RPH. Kalau pemotongannya di RPH, sekurang-kurangnya, kita (dokter hewan-red) bisa tahu kondisi hewan. Kalau pemotongan pribadi yang tidak mengantongi izin dsb, itu kan di luar jangkauan kita. Lembu yang ditabrak misalnya, dan lembu yang diracun, coba cek cuma beberapa menit bertahan di jalan. Di bawa ke mana mereka?” kata drh Mahfud.

Ihwal tak berjalannya penggunaan RPH Beureuneun dibenarkan Nasrol, 31 tahun, seorang mugee kambing dan lembu yang biasanya menjajakan ternak di gelanggang (pasar hewan) Beureunuen dan Padang Tiji.

“Kalau memang ada yang bersikeras mengatakan RPH itu difungsikan untuk pemotongan hewan dan ada pengecekan kesehatan hewan untuk daging meugang, besok sore atau besok malam lihat ada tidak lembu atau kambing di sana. Kalau kita tanya sama orang dinas, semua ada, kan. Kalau memang ada, sore atau paling telat jam delapan malam, sudah ada lembu atau kambing yang sudah terikat-ikat di situ,” ungkap Nasrol.

Amatan sinarpidie.co, hingga menjelang magrib pada 29 Agustus 2017, tidak ada aktivitas apapun di kompleks RPH dan pasar hewan Beureuneun.

Hamdani juga mengatakan hal yang sama. Menurut pria yang telah melakoni pekerjaan sebagai muge kambing selama puluhan tahun itu, setiap rumah potong hewan milik pribadi atau perorangan, harus memiliki izin usaha.

“Kalau tidak ada, ya lakukan pemotongan di RPH pemerintah. Di luar itu, ya liar, karena kondisi ternak yang disembelih, tidak masuk dalam pengawasan pihak berwenang dan di luar tanggung jawab pihak berwenang.”

Lebih lanjut, Hamdani mencontohkan sejumlah kasus yang terjadi akhir-akhir ini.

“Sekarang kan banyak lembu mati ditabrak mobil. Lembu diberi karbit (racun-red). Kadang-kadang malam masih ada bangkai lembu di pinggir jalan. Tapi pagi kita cek lagi, sudah tidak ada lagi. Ke mana dibawa? Dipotong. Pemotongan liar di rumah. Bisa saja kita pernah makan bangkai dan makan binatang keracunan,” ungkapnya.

Ishak Ibrahim, Kabid Peternakan pada Dinas Pertanian dan Pangan Pidie, mengatakan sejak RPH dan pasar hewan Beureunuen dipindah (dari Pasar Rakyat) ke Gampong Baro Yaman, kondisi RPH menjadi agak mandek. Kata dia, RPH yang baru difungsikan baru satu tahun.

“Ketika RPH dipindahkan, kan untuk operasional butuh waktu,” tuturnya. []

Reporter: Wahyu Puasana

Loading...