Rp 668 Miliar Tunjangan ASN Tak Melalui Persetujuan DPRA

·
Rp 668 Miliar Tunjangan ASN Tak Melalui Persetujuan DPRA
Abdurrahman Ahmad membacakan Pendapat Banggar DPR Aceh Terhadap Rancangan Qanun Aceh Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2020, Kamis, 19 Agustus 2021 malam di Gedung DPRA.

sinarpidie.co - Dari Rp 2,6 triliun Pendapatan Asli Aceh yang terealisasi pada tahun anggaran 2019, Rp 668 miliar atau sekitar 25 persen di antaranya digunakan untuk tunjangan prestasi kerja (TPK) Aparatur Sipil Negara (ASN) pada SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh pada tahun anggaran 2020.  

Badan Anggaran (Banggar) DPR Aceh menolak pengalokasian TPK ASN yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah atau PAD tersebut dalam pembahasan Rancangan APBA 2020. Kendati demikian, Pemerintah Aceh tetap merealisasikan anggaran tersebut di tahun anggaran 2020.

"Banggar DPR Aceh telah menolak usulan penambahan TPK untuk ASN. Banggar DPR Aceh menilai Pemerintah Aceh telah melakukan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, khususnya pasal 58 ayat 1, yang berbunyi: Pemerintah Daerah dapat memberi tambahan penghasilan kepada ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Abdurrahman Ahmad, membacakan Pendapat Banggar DPR Aceh Terhadap Rancangan Qanun Aceh Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2020, Kamis, 19 Agustus 2021 malam di Gedung DPRA.

Kata Abdurrahman Ahmad lagi, Banggar DPRA meminta penjelasan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, terkait alasan politisi Partai Demokrat tersebut merealisasikan penambahan TPK ASN meski tanpa persetujuan DPRA. "Serta meminta Gubernur Aceh menyampaikan dasar hukum, formula perhitungan, jumlah, dan besaran anggaran yang telah digunakan untuk penambahan TPK tersebut," tutur Abdurrahman Ahmad.

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam penyampaian jawaban atau tanggapan terhadap pendapat Banggar DPRA, menyampaikan bahwa penyaluran TPK tersebut telah mendapat persetujuan bersama antara Gubernur Aceh dan DPRA dalam nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBA tahun anggaran 2020.

"Terkait teknis pelaksanaan tunjangan kinerja diatur di dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tunjangan Prestasi Kinerja kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Aceh," kata Nova.

Baca juga:

Nova tak menyebutkan besaran anggaran yang telah digunakan untuk penambahan TPK tersebut, sebagaimana yang diminta Banggar DPRA. Di samping itu, KUA-PPAS APBA adalah dokumen awal yang masih berupa rancangan atau asumsi dasar dalam penyusunan rancangan APBA.

DPRA menolak pengesahan Rancangan Qanun Aceh Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan APBA. Rapat paripurna tentang Rancangan Qanun Aceh Tentang LKPJ Pelaksanaan APBA 2020 ditutup pada Sabtu, 21 Agustus 2021.

 

 

Loading...