Banner Stunting
Klik Tambang

Rp 60 M Lebih Belanja Pegawai di Pidie tak Terserap pada 2018

·
Rp 60 M Lebih Belanja Pegawai di Pidie tak Terserap pada 2018
Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pidie, yang juga Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Pidie, Mustafa Msi (Tengah) memberi penjelasan terkait seretnya realisasi anggaran belanja pegawai Pemkab Pidie tahun anggaran 2018. (sinarpidie.co/Firdaus).

sinarpidie.co— Sekitar Rp 60 miliar dari total sekitar Rp 750 miliar anggaran Belanja Pegawai di Pidie tahun 2018 lalu tak terserap, sehingga menjadi sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa.

Hal tersebut menjadi pertanyaan tim Badan Anggaran (Banggar) DPRK Pidie dalam sidang lanjutan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pidie tahun anggaran 2018 di Gedung DPRK setempat, Senin, 24 Juni 2019.

“Belanja pegawai sekitar Rp 60 miliar lebih jadi Silpa atau tak terserap. Mohon penjelasan, mengapa realisasi tersebut sangat minim dari target yang ditetapkan?” tanya anggota Banggar DPRK Pidie, Anwar SPdI MAP.

Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pidie, yang juga Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Pidie, Mustafa Msi mengatakan, “Silpa belanja pegawai tersebut telah termasuk sertifikasi guru, dana tambahan penghasilan guru, dan sebagainya, sehingga di akhir tahun tidak semua terealisasi. Termasuk pegawai yang pindah ke kabupaten atau daerah lain.”

Di samping itu, anggota DPRK Pidie lainnya, Mahfuddin Ismail SPdI MAP, mengatakan, seretnya realisasi anggaran belanja pegawai hingga mencapai Rp 60 miliar lebih dikarenakan kurang baiknya perencanaan keuangan pada Pemkab Pidie.

“Persoalan belanja pegawai itu persoalan terukur. Tapi mengapa bisa Rp 60 miliar tak terserap. Berapa jumlah guru yang sertifikasi, berapa penerima tambahan penghasilan, kan bisa diukur. Berarti ada yang salah dengan perencanaan,” kata Mahfuddin Ismail. []

Komentar

Loading...