Rp 37,3 M Target PAD Pidie pada 2019 Tak Terealisasi

·
Rp 37,3 M Target PAD Pidie pada 2019 Tak Terealisasi
Bupati Pidie Roni Ahmad menyampaikan pidato dalam sidang penutupan pembahasan Raqan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK 2019 di Gedung DPRK Pidie, Selasa, 28 Juli 2020. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co— Masih amburadulnya inventarisasi aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie serta seretnya realisasi pendapatan asli daerah (PAD) menjadi sorotan sejumlah fraksi di DPRK Pidie, yang disampaikan pada penutupan rapat pembahasan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Pidie tahun anggaran 2020, Selasa, 28 Juli kemarin, di gedung DPRK Pidie.

Fraksi PAN-PKB meminta Pemkab Pidie menertibkan aset yang menjadi sumber-sumber PAD pada sejumlah SKPK di Lingkungan Pemkab Pidie. Di samping itu, Fraksi PAN-PKB juga meminta Pemkab Pidie melakukan penatausahaan piutang pajak daerah. “Belum tersedianya informasi yang andal sehingga terdapat piutang tidak tertagih karena tidak didukung dokumen yang memadai,” demikian bunyi Pendapat Akhir Fraksi PAN-PKB.

Fraksi Partai Demokrat menekankan bahwa untuk mengukur serapan PAD tidak cukup dengan hanya mengandalkan perbandingan antara target PAD dan rencana anggaran. “Ada variabel lain yang harus diperhitungkan, yaitu potensi penerimaan PAD. Perlu kajian dan analisa yang komperhensif terhadap potensi pendapatan dari masing-masing jenis pendapatan yang termasuk dalam kelompok PAD,” demikian tertuang dalam Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat.

Fraksi Partai Demokrat juga menyebutkan bahwa SKPK di Lingkungan Pemkab Pidie harus menerapkan dan mengembangkan sistem penerimaan pajak dan retribusi berbasis teknologi informasi sehingga pengawasan dan pengendalian lebih terarah.

Baca juga:

APBK Pidie pada 2019 ialah Rp 2.198.715.997.874,04 dan terealisasi senilai Rp 2.121.009.904.350,34 atau 96,47 persen.

Nilai piutang pajak dan piutang retribusi pada tahun anggaran 2019 yang meningkat semestinya tidak dibiarkan begitu saja. Hal itu termaktub dalam Pandangan Akhir Fraksi Gerindra. “Tidak tercapainya target pendapatan pada APBK Pidie tahun anggaran 2019 sebesar Rp 77.706.093.523,70 atau 3,53 persen, salah satunya, dikarenakan tidak tercapainya target PAD sebesar Rp 37.301.032.859,57,” demikian tertera dalam laporan Pendapat Akhir Fraksi Gerindra.

Seluruh fraksi di DPRK Pidie menerima dan menyetujui Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Pidie 2019 untuk ditetapkan menjadi qanun dan menyetujui Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pidie tahun anggaran 2019. []

Loading...