Rp 1,2 M Uang Saku Kegiatan Reses Anggota DPRK Pidie Diduga Fiktif

·
Rp 1,2 M Uang Saku Kegiatan Reses Anggota DPRK Pidie Diduga Fiktif
Dari kiri ke kanan: Wakil Ketua DPRK Pidie Fadli A Hamid, Ketua DPRK Pidie Mahfuddin Ismail, dan Bupati Pidie Roni Ahmad saat pembukaan sidang pembahasan rancangan qanun tentang APBK Pidie tahun anggaran 2020 di gedung DPRK Pidie Rabu, 18 Desember 2019 malam. Dok. sinarpidie.co.

sinarpidie.co - Belanja uang saku peserta reses 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie tahun anggaran 2019 yang dianggarkan senilai Rp 1,2 miliar rentan jadi bancakan. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie tahun 2019, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Aceh mencatat, uang saku yang diberikan pada masyarakat yang hadir dalam kegiatan reses 40 anggota DPRK Pidie dianggarkan Rp 100 ribu per peserta untuk dua kali reses masing-masing anggota DPRK Pidie, yang digelar pada Maret dan Oktober 2019. Dalam Dokumen Perubahan Pelaksaan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRK Pidie, jumlah peserta dalam satu kegiatan reses per anggota DPRK Pidie ialah 150 orang.

“Pertanggungjawaban belanja honorarium peserta reses disampaikan oleh masing-masing anggota DPRK kepada PPTK dengan bukti dokumen tanda terima uang,” demikian termaktub dalam LHP BPK.

Baca juga:

Namun, dari dokumen pertanggungjawaban, diketahui bahwa uang saku yang diberikan pada para peserta dalam dua kegiatan reses tersebut bukanlah sepenuhnya Rp 100 ribu per peserta, melainkan bervariasi antara Rp 50 ribu hingga Rp 300 ribu. “Pemeriksaan selanjutnya diketahui bahwa mekanisme pemberian honorarium peseerta reses dari bendahara pengeluaran diberikan secara tunai sebesar Rp 15 juta per anggota DPRK Pidie. Atas pembayaran honorarium peserta reses tersebut, diketahui bahwa bendahara pengeluaran belum memungut pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) Rp 60 juta atas pemberian uang saku peserta,” demikian termaktub dalam LHP BPK.

Tak hanya itu, BPK juga menemukan terdapat pemberian uang saku kegiatan reses anggota DPRK tahun 2019 yang tidak dilengkapi dokumen tanda terima.

Sekretaris DPRK Pidie Drs Sayuti MM mengatakan uang saku yang diberikan pada peserta rapat reses tersebut senilai Rp 100 ribu per peserta ternyata dikenai PPh Rp 5 ribu per peserta. “Uang saku Rp 100 ribu kita berikan penuh pada peserta reses setiap 40 anggota DPRK. Tahun-tahun sebelumnya, tidak dikenai PPh dalam uang saku. Sudah kita setor ke Kasda kurang pungut PPh Rp 60 juta,” kata dia, Senin, 19 Oktober 2020.

Terkait tidak seragamnya nilai uang saku yang diberikan pada para peserta reses, Drs Sayuti MM menjelaskan bahwa hal itu tergantung jumlah peserta reses setiap 40 anggota DPRK Pidie. “Yang memberikan uang saku antara Rp 50 ribu hingga Rp 75 ribu per peserta reses karena jumlah pesertanya mencapai 200 orang, sedangkan uang saku peserta untuk reses sama semua Rp 15 juta per anggota DPRK,” sebutnya.

Total anggaran belanja kegiatan reses anggota DPRK Pidie pada tahun anggaran 2019 ialah Rp 2 miliar, yang terbagi dalam belanja dokumentasi dan publikasi yang terealisasi Rp 40 juta atau 100 persen, belanja sewa meja dan kursi Rp 340 juta dan terealisasi Rp 337.750.000 atau 99,34 persen, belanja makanan dan minuman tamu terealisasi 100 persen: Rp 360.000.000; belanja perjalanan dinas dalam daerah yang terealisasi Rp 93.250.000 atau 99,20 persen, dan uang saku peserta reses yang terealisasi 100 persen: Rp 1.200.000.000.

BPK berpendapat penganggaran uang saku peserta reses Rp 1,2 miliar tidak mempunyai dasar hukum dan terindikasi pemborosan anggaran serta bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan reses kurang memadai. []

 

Loading...