Sudut pandang

Rohingya dan Takaran Nilai Kemanusiaan Kita

·
Rohingya dan Takaran Nilai Kemanusiaan Kita
Pengungsi Rohingya di Lhokseumawe. Sumber foto: AP via detik.com.

Oleh Azharul Husna*

Selasa, 3 Februari 2009, sinar matahari masih terik saat angin muson barat yang basah bertiup dan membuat gerah. Saat itu, sebuah perahu tanpa mesin, dengan panjang 13 meter berisi manusia, terdampar di perairan Idi Rayeuk setelah selama 21 hari perahu tersebut terombang-ambing di lautan lepas. Saat mendarat, dari 220 pengungsi, 198 yang tersisa, sedangkan 22 pengungsi meninggal dunia karena kelaparaan dan dehidrasi. Saat itu, mereka masih disebut sebagai manusia perahu. Tapi setelahnya, kita mengenal mereka sebagai pengungsi Rohingya.

Sejak kali pertama berlabuh hingga saat ini, tercatat sudah 15 kali pengungsi Rohingya transit di Aceh. Mula-mula, mereka diterima dengan tangan terbuka dan dengan kebaikan hati seperti pemilik rumah yang menjamu kerabat yang jauh.

Namun, pemandangan terakhir justru berbeda. Saat sebuah kapal yang membawa sekitar 250 pengungsi Rohingya terpantau di Selat Malaka pada Senin, 19 Oktober 2020, muncul peringatan dari pihak otoritas di Aceh bagi para nelayan untuk tidak menarik atau mendaratkan pengungsi Rohingya ke darat. Lebih jauh lagi, patroli perairan untuk mengantisipasi masuknya para Rohingya juga dilakukan.

Prasangka dan stigma

Rohingya adalah kelompok etnis dari Rakhine – barat Myanmar— dan merupakan etnis minoritas Muslim di sana. Myanmar menolak untuk mengakui mereka sebagai warga negara sehingga sebagian besar dari mereka tak memiliki kewarganegaraan (stateless). Akibatnya, jangankan mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan dan pekerjaan, yang terjadi justru  pasukan keamanan Myanmar membunuh ribuan orang Rohingya, melakukan penahanan, menyiksa, dan membakar ratusan rumah serta desa mereka, dengan alasan yang tak masuk akal. Hak untuk hidup direpresi habis-habisan. Kita dapat menyebut praktik tersebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilancarkan secara membabi-buta, sebuah kondisi yang mirip dengan situasi di Aceh saat konflik politik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah RI masih berlangsung. Perempuan-perempuan Aceh diperkosa dan laki-laki dihilangkan, disiksa, diculik, dibunuh tanpa melalui proses pengadilan. Di Aceh saat itu, setiap hari, saat hendak mencari sesuap nasi, hendak pergi sekolah, ke pasar atau hanya ingin buang air kecil, tenggorokan kita seperti tercekat karena ketakutan: kita melihat tentara seperti melihat ikan piranha.

Mereka—para pengungsi Rohingya— meninggalkan Myanmar atau melarikan diri dari kamp-kamp pengungsian di sana karena nihilnya kepastian hidup. Menaiki kapal jenis apa pun dan terombang-ambing di lautan dengan risiko mati di dasar laut, menjadi ikhtiar untuk menyelamatkan diri.

Selain disasar maut, sindikat perdagangan dan penyelundupan manusia juga ikut melirik mereka. Apa yang terakhir disebutkan ini menjadi justifikasi bagi otoritas di Aceh untuk menolak mereka.

Rohingya adalah pengungsi. Mereka bukan imigran gelap yang harus diusir. Dari semua sisi pun, misalnya dilihat dari sisi hukum internasional, terdapat prinsip non-refoulement atau larangan bagi suatu negara untuk menolak atau mengusir pengungsi, apalagi jika disinyalir para pengungsi akan menghadapi risiko serius.

Indonesia sendiri, meskipun tidak meratifikasi konvensi pengungsi 1951, memiliki Perpres Nomor 125 Tahun 2016 yang mengatur tentang penanganan pengungsi yang ditemukan baik di laut maupun darat.

Di Aceh, seperti yang telah kita ketahui,  penyelamatan 99 pengungsi Rohingya pada Juni 2020 lalu yang dilakukan para nelayan Aceh bersandar pada nilai-nilai kemanusian dan hukum adat laot.

Memanusiakan manusia

Bertahun-tahun silam, sekali lagi, masyarakat Aceh pernah mengalami kondisi pertaruhan antara hidup dan mati saat mereka meninggalkan kampung halaman yang didera kekerasan. Oleh sebab itu, untuk mengulurkan tangan pada para pengungsi Rohingya, sebenarnya kita tidak perlu membuka dokumen berisi kewajiban negara atau resolusi PBB. Aceh, dengan segudang pengalaman yang lalu, sebenarnya telah cukup untuk menjadi kunci yang membuka ruang bagi para pengungsi ini.

Tahun ini, sudah kali kedua mereka tiba di Aceh. Tidak ada yang tahu bagaimana untuk ke depan. Bisa saja rombongan berikutnya akan datang dan kembali singgah. Pemerintah kabupaten atau kota sudah sepatutnya tidak berlagak seperti supir mobil pemadam kebakaran dengan tangki kosong yang parkir di depan rumah yang terbakar. Bukankah berbicara tentang pengungsi juga bicara tentang bencana sosial?

Baca juga:

Saya sepakat dengan keresahan Antropolog Universitas Malikulsaleh Lhokseumawe, Teuku Kemal Fasya, yang, dalam pernyataannya di sebuah media massa, menyatakan bahwa Pemerintah Lhokseumawe dan Pemerintah Aceh bukan penanggung jawab utama masalah pengungsi ini. Pandangan ini bisa jadi benar secara hukum positif tapi tidak patut secara moral, termasuk moral seorang akademisi.

Kita tahu bahwa menjamin hak asasi manusia adalah kewajiban Negara. Kegagalan Myanmar memenuhi tanggung jawab ini adalah kegagalannya sebagai sebuah negara. Negara-negara yang bersekutu dalam Asosiasi Negara Asia Tenggara (ASEAN) pun ternyata tidak memiliki otoritas untuk menghentikan praktik lancung negara anggotanya. ASEAN saja tak punya taring, apalagi Pemerintah Indonesia. Maka, sudah sepatutnya Pemerintah Aceh juga melihat masalah ini dengan serius lewat kacamata lex specialis-nya. []

*Penulis adalah Ketua Divisi Advokasi dan Kampanye KontraS Aceh.

Loading...