Ribuan Hektare Lahan Sawah di Pidie Terancam Puso karena Kekeringan

·
Ribuan Hektare Lahan Sawah di Pidie Terancam Puso karena Kekeringan
Lahan sawah di Kecamatan Padang Tiji yang alami kekeringan. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co--Ribuan hektare lahan sawah di Kecamatan Pidie, Indrajaya, Peukan Baro, Simpang Tiga, Kembang Tanjong, Batee, Grong-Grong, Padang Tiji, Muara Tiga, Tangse, Gluempang Tiga, Mutiara Timur, dan Glumpang Baro, mengalami kekeringan.

Keuchik Gampong Tuha Peudaya, Kecamatan Padang Tiji, Pidie, Martunis mengatakan umur tanaman padi di lahan sawah yang mengalami kekeringan di Kecamatan Padang Tiji rata-rata baru memasuki 30 hari setelah tanam (HST).

“Ada juga yang baru selesai tanam, dan sebagian petani bahkan mengalami gagal tanam karena tidak ada air,” kata Martunis, Senin, 13 Januari 2020 pada sinarpidie.co.

Keujruen Chik Kecamatan Padang Tiji Muhammad Nasir mengatakan embung, dam parit, dan Waduk Rajui yang dibangun dengan sumber dana DAK, DOKA, dan APBN Murni di kecamatan tersebut selama bertahun-tahun tak mampu menjawab persoalan kekeringan tersebut.

“Embung-embung yang sudah dibangun sebagian juga sudah kering. Seharusnya, saat genting seperti ini, Waduk Rajui bisa difungsikan sebagai alternatif. Namun, hingga kini waduk itu tidak difungsikan,” kata dia, Senin, 13 Januari 2020. “Sumber air petani di Kecamatan Padang Tiji berasal dari Waduk Seumanyam, Embung Lhok Tuareh, Embung Leupeung Datok, Embung Lhok Jiem, Embung Blang Guci, Embung Alue Glumpang, Embung Paya Mee dan DI Gogo. Selain itu, sumber air juga berasal dari Krueng Paloh, Krueng Beurabo, dan Krueng Kunyet.”

Menurut Muhammad Nasir, salah satu penyebab berkurangnya debit air di Daerah Aliran Sungai  (DAS) Seuleunggoh karena praktik perambahan hutan dan illegal logging di hulu sungai tersebut masih terjadi hingga saat ini.

Baca juga:

“Menurut saya, yang harus dilakukan pemerintah untuk penanganan kekeringan ialah membangun embung kecil di beberapa lokasi. Kemudian, membangun sumur bor dan pompanisasi,” kata Muhammad Nasir.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Pidie Ir Sofyan Ahmad mengatakan hal senada. Kata dia, kekeringan tersebut tidak terlepas dari praktik pembalakan hutan di kawasan hulu sungai yang mengakibatkan debit air berkurang. Saat ini, kata dia, pihaknya masih mendata jumlah lahan sawah yang mengalami kekeringan. "Untuk sementara baru sebaran kecamatan yang datanya baru kita kantongi," ungkapnya. “Penanganannya harus dilakukan reboisasi di pegunungan yang gundul supaya air tersimpan di pegunungan. Selanjutnya, perbaikan saluran sekunder dan pompanisasi di sepanjang lokasi yang dekat dengan sungai. Distanpang akan mendata jumlah sawah yang mengalami gagal panen dan melaporkan ke pusat."

Program Asuransi Usaha Tani

Meski Pemerintah Pusat memiliki program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP),  kata Ir Sofyan lagi, jumlah petani di Pidie yang mendaftarkan diri dalam program tersebut masih sangat minim.

“Petani kita belum memahami tujuan masuk dalam asuransi Jasindo. Perlu sosialiasi lagi agar petani mau gabung ke asuransi,” kata Ir Sofyan Ahmad.

Besaran premi AUTP Rp 180 ribu per hektare. Dari jumlah premi tersebut, petani diwajibkan membayar sebesar 20 persen atau Rp 36 ribu per hektare, sedangkan 80 sisanya atau Rp 144 ribu disubsidi pemerintah pusat melalui APBN. Dengan asuransi tersebut, petani dapat mengklaim sebesar Rp 6 juta per hektare apabila terjadi gagal panen.  []

Komentar

Loading...