Revisi Qanun Retribusi PMT Disahkan, 54 Menara di Pijay akan Dikenakan Retribusi Tahun Depan

·
Revisi Qanun Retribusi PMT Disahkan, 54 Menara di Pijay akan Dikenakan Retribusi Tahun Depan
Sumber ilustrasi: kompas.com.

sinarpidie.co—Sembilan perusahaan yang mengoperasikan menara telekomunikasi di Pidie Jaya dengan jumlah total 54 menara atau tower akan dikenakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Sembilan perusahaan tersebut di antaranya PT. Telkomsel (18 menara), PT. Daya Mitra (14 menara), PT. XL Axiata (2 menara), PT. Protolindo (3 menara), PT. Indosat (2 menara), PT. Sampoerna Telekomunikasi (1 menara), PT. Smartfren Telecom (1 menara), PT. Tower Bersama (9 menara), dan PT. Solusi Tunas Pratama (4 menara).

Sekretaris Daerah Pidie Jaya  Drs H Abd Rahman Puteh SE MSi mengatakan, rancangan qanun tentang Perubahan atas Qanun Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi telah dibahas dan disahkan tahun ini. “Rancangan qanun tersebut telah dibahas bersama DPRK Pidie Jaya dan masuk dalam Prolegda 2019. Tinggal turun pelaksanaan,” kata Drs H Abd Rahman Puteh SE MSi pada sinarpidie.co, Selasa, 8 Oktober 2019.

Sebelumnya, sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-XII/2014, MK memutus aturan mengenai penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi (PMT) sebesar 2 persen dari NJOP, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.  Akibatnya, sejak putusan tersebut keluar, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya tidak mengeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) karena Qanun Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum yang digunakan sebagai dasar hukum pemungutan retribusi PMT masih menggunakan Penjelasan Pasal 124 UU Nomor 28 Tahun 2009 yang telah dibatalkan MK tersebut sebagai dasar perhitungan tarif. []

Komentar

Loading...