Revisi Qanun Jinayat, DPRA Akan Adopsi UU Perlindungan Anak

·
Revisi Qanun Jinayat, DPRA Akan Adopsi UU Perlindungan Anak
Sumber ilustrasi: merdeka.com.

sinarpidie.co  – Untuk merevisi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, DPRA berencana mengadopsi model perlindungan anak yang tertuang di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Revisi qanun itu bertujuan memberikan sanksi yang lebih berat bagi para pelaku pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, yaitu para pelaku tidak hanya mendapatkan hukuman cambuk, tapi juga akan dipenjarakan dengan hukuman lebih lama dari tuntutan pasal 47 dan 50 Qanun Jinayat.

"Walaupun memang kita sudah punya qanun jinayat, yang dimaksud dengan adopsi adalah kita ambil di situ (UU Perlindungan Anak), kita masukan ke sini (qanun), agar tidak tumpang tindih,” kata Ketua Komisi I DPRA, Muhammad Yunus M Yusuf, Selasa, 27 Juli 2021.

Muhammad Yunus mengatakan penyesuaian tersebut tidak berarti mencomot isi UU Nomor 23 tentang Perlindungan Anak sepotong-sepotong sehingga qanun tersebut perlu direvisi. Kuncinya, menurut Muhammad Yunus, pasal 59 dan 66 dalam UU Perlindungan Anak memberikan jaminan khusus bagi anak dan perempuan dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual.

"Selama ini para pelaku pelecehan seksual terhadap anak tidak mendapatkan hukuman maksimal. Ini yang ingin kita pertegas kembali. Kita harus buat pasal khusus untuk pelaku pelecehan anak," sebutnya.

Hingga saat ini, kata Yunus, Komisi I DPRA masih menunggu draft revisi yang dirancang oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh dan KontraS Aceh. "Nanti setelah sampai (draftnya), kita pelajari dan koreksi. Jika sudah sesuai, langsung kita usulkan ke Banleg," ujar Muhammad Yunus. []

Loading...