Rekam Jejak Usman Z, Kasubag Hukum yang Bermasalah secara Hukum

·
Rekam Jejak Usman Z, Kasubag Hukum yang Bermasalah secara Hukum
Ilustrasi sinarpidie.co.

sinarpidie.co — Usman Z, 56 tahun, Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teungku Chik Ditiro Sigli, ditahan sejak 14 Mei 2020 karena tersangkut kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Selama berstatus sebagai tahanan Kejaksaan Negeri Pidie sejak 14 Mei hingga 2 Juni 2020, pria kelahiran Meunasah Balek, Meureudu, pada 31 Desember 1963, ini,  menjalani masa-masa penahanan tersebut di rumah. Saat Usman menjadi tahanan Pengadilan Negeri Sigli pada 3 Juni, baru ia dijebloskan ke dalam sel rutan.

Usman divonis hukuman penjara tiga bulan 15 hari pada Rabu, 17 Juni 2020 oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sigli. Dalam salinan putusan dengan terdakwa Usman Z, yang diperoleh sinarpidie.co, hakim ketua, Samsul Maidi dan hakim anggota Indah Pertiwi serta Indira Inggi Aswijati, juga menetapkan bahwa masa penahanan rumah yang telah dijalani lulusan D-1 Gizi Sekolah Pembantu Ahli Gizi Banda Aceh pada 1987 ini dikurangkan sepertiga dari pidana yang dijatuhkan, dan masa penahanan rutan yang telah dijalani lulusan Akademi Gizi Malang pada 1999 ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Kepala LP Kelas II B Kota Bakti, Tribowo AMd IP SSos MSi, mengatakan Usman Z adalah salah seorang narapidana yang memperoleh asimilasi di rumah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor MH.19.PK.01.04.04 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

“Karena asimilasi Covid-19, dia menjalani hukuman separuhnya,” sebut Tribowo, Rabu, 9 Desember 2020.

½ masa pidana Usman jatuh pada 31 Juli 2020. Ia menghirup udara bebas pada tanggal tersebut. “Silakan datang ke LP Kota Bakti, sertifikasi dapur pertama di Aceh saya yang buat,” kata Usman Z, Rabu, 9 Desember 2020 lalu.

Dok. sinarpidie.co.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian RSUD Teungku Chik Di Tiro Sigli, T Muzakir, mengatakan Usman Z baru masuk ke kantor dan menjalani tugas setelah ia dinyatakan bebas dari penjara. “Jadi, sejak tersangkut kasus tersebut nama Usman Z tidak terisi di absen,” kata T Muzakir, Selasa, 22 Desember 2020.

Belum ditindak secara etik

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pidie, Muklis SSos MSi, mengatakan penindakan terhadap ASN yang melanggar disiplin dan kode etik dilakukan tim majelis kode etik.

Infografis sinarpidie.co.

“Tim akan memeriksa dugaan pelanggaran etik ASN tersebut. Majelis etik yang akan mengambil keputusan terhadap dugaan pelanggaran etik ASN,” kata Muklis, Selasa, 22 Desember 2020 lau.

Jika terbukti, sambung Muklis lagi, ASN yang diduga melanggar kode etik dan disiplin akan ditindak dengan hukuman sanksi moral dan hukuman sanksi disiplin.

Kata Muklis, hukuman disiplin terdiri dari tiga kategori. “Hukuman disiplin ringan, seperti teguran secara tertulis dan membuat surat pernyataan tidak mengulanginya lagi. Hukuman disiplin sedang, seperti penundaan jabatan karir sementara dan penundaan kenaikan pangkat. Hukuman berat adalah penundaan kenaikan pangkat tiga tahun, penundaan jabatan selama tiga tahun, dan pemberhentian dari ASN,” tutupnya.

Usai bebas, alih-alih dicopot dari jabatannya sebagai Kasubag Hukum di RSUD Teungku Chik Ditiro Sigli, Usman Z, mantan narapidana kasus KDRT, ini, masih menjabat jabatan tersebut hingga kini.

“Yang hukuman berapa lama dijatuhkan pada PNS oleh Pengadilan, yang kemudian dapat ditindak secara disiplin PNS? Secara proses hukum, saya sudah jalani,” kata Usman, berkilah, Rabu, 9 Desember 2020 lalu.

Dugaan menggelapkan aset Distanpang Pidie

Usman juga terbukti menguasai sepeda motor Dinas Pertanian dan Pangan Pidie sejak 2017 lalu tatkala ia telah menjabat sebagai Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan Bidang Pengaduan Kebjikan dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Pidie. 

Katanya, sepeda motor RX King bernomor polisi B 6204 SQC telah digunakannya sejak ia mengemban jabatan Kasi Ketahanan Pangan pada Badan Penyuluh Pertanian Ketahanan Pangan Pidie. “Setelah itu, saya pindah ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, lalu saya memakai kendaraan itu karena saya tidak punya kendaraan pribadi saat itu. Saya pakai kendaraan itu untuk kelancaran tugas saya di perizinan,” kata Usman Z, Selasa, 10 November 2020 lalu.

Ia baru mengembalikan sepeda motor tersebut pada Jumat, 13 November 2020. []

Reporter: Diky Zulkarnen dan Firdaus

Loading...