Rehab-rekon pasca-gempa

Rehabilitasi Kantor Camat Indrajaya Didasari Kajian Kasat Mata

·
Rehabilitasi Kantor Camat Indrajaya Didasari Kajian Kasat Mata
Lantai II kantor Camat Indrajaya yang tengah dibangun. Rehabilitasi kantor tersebut nilai kontraknya Rp 1.194.968.000. Rehabilitasi kantor tersebut juga menggunakan struktur lama, seperti tiang, lantai dua, dan pondasi. (sinarpidie.co/Firdaus).

Struktur yang tinggal, seperti tiang, lantai dua, pondasi, apakah telah melewati uji kalayakan dan tahan gempa, minimal dalam skala yang sama, sehingga mereka patut dipertahankan dan digunakan kembali?

sinarpidie.co— Rehabilitasi kantor Camat Indrajaya dengan nilai kontrak Rp 1.194.968.000 terindikasi dibangun dengan tidak sepenuhnya merujuk  Peraturan  Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana  Nomor 14 tahun 2011 tentang  Petunjuk Teknis  Tatacara Pengajuan dan Pengelolaan  Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2011.

Proyek tersebut merupakan salah satu paket rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekons) pasca-gempa 2016 lalu, di samping pembangunan jembatan Pusong, jalan Trueng Campli dengan Pasi Lhok, rehab RSU Tgk Chik Di Tiro Sigli, dan pembangunan Jembatan Mila. Satkernya: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie.

Rehabilitasi kantor ini menggunakan struktur lama, seperti tiang, lantai dua, dan pondasi.

Peraturan  Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana  Nomor 14 tahun 2011 tentang  Petunjuk Teknis  Tatacara Pengajuan dan Pengelolaan  Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2011 menyebutkan, kantor-kantor pemerintah merupakan pelaksanaan konstruksi yang dikategorikan ke dalam sektor Lintas Sektor. Untuk itu, dibutuhkan perencanaan teknis yang matang untuk merumuskan perincian jenis dan dimensi/spesifikasi teknis dalam hal kualitas, volume, perkiraan biaya dan jangka waktu pelaksanaan yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konstruksi.

Perencanaan teknis konstruksi pelaksanaanya diilakukan oleh penyedia jasa badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan dan bersifat detail (Detailed Engineering Design) dan bukan Typical/Simplyfied Design dilaksanakan dengan kontraktual, dan perencanaan teknis konstruksi harus sudah selesai dilaksanakan sebelum pekerjaan fisik dimulai.

“Kita punya DED,” kata Teuku Mahriza, PPTK untuk proyek tersebut, Sabtu, 12 Mei 2018. “Dikerjakan oleh rekanan. Nggak ditender karena kecil dia. Kalau saya tidak salah, entah Rp 30 juta atau Rp 40 juta. Berbeda paket lagi dengan pengawasan.”

DED tersebut, kata dia, diperiksa oleh BPBD Pidie dan tim teknis yang terdiri dari Perkim dan PU PR Pidie.

“Mereka tim teknis perwakilan pemerintah (Perkim dan PU PR Pidie-red),” katanya.

Salah seorang tim teknis yang terlibat, yang juga Kasi Penataan Lingkungan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pidie, Teuku Epi Iswari, mengatakan pihaknya memeriksa DED tersebut secara kasat mata.

“Karena kantor kita tidak ada alat, jadi kajian teknis kasat mata. Struktur utama, secara kasat mata, aman,” kata dia pada akhir April 2018 lalu di Sigli.

Namun, kajian kasat mata tersebut sebenarnya telah menunjukkan pertanda yang tak beres sejak awal.

 “Yang ingin dibongkar dinding A, namun ketika dilakukan, dinding B (tidak direncanakan dibongkar-red) juga ikut runtuh dalam proses pembongkaran tersebut. Karena goyang. Di luar prediksi perencanaan awal. Namun, kata rekanan masih cukup dana untuk menyelesaikan proyek tersebut sesuai kontrak,” kata dia lagi.

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Harmensyah mengatakan, proses rehab-rekon pasca-bencana semestinya menganut prinsip build back better.

“Sebelum membangun, dinas terkaitnya mengecek dulu. Jadi mulai dari perencanaan teknisnya,” kata dia, Jumat, 11 Mei 2018 di Pidie Jaya. []

Loading...